Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan dan mengelola Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa maka harus melalui mekanisme pengelolaan yang tertib sesuai dengan ketentuan berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.43 Tahun 2014, PP No.47 Tahun 2015, PP No.60 Tahun 2014, Permendagri No.20 Tahun 2018, Permen Keu No. 50/PMK.07/2017, Perbup Kubu Raya No.74 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Penjelasan sebanyak 17 (tujuh belas) halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 75 Tahun 2018
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD.2018/No. 75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan manajemen Risiko Pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efesien di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang perlu menerapkan manajemen risiko.
UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 58 Th 2005; PP No 60 Th 2008; PP No 18 Th 2016; PP No 12 Th 2017; Kepres No 74 Th 2001; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Perda Kab Pandeglang No 1 Th 2008; Perda Kab Pandeglang No 3 Th 2012 yg telah diubah dg Perda kab pandgelang No 3 Th 2016; Perda Kab Pandeglang No 1 Th 2016; Perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016.
PEDOMAN - PEMBANGUNAN - ZONA - INTEGRITAS - MENUJU - WILAYAH - BEBAS - DARI - KORUPSI - DAN - WILAYAH - BIROKRASI - BERSIH - DAN - MELAYANI
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD 2018/74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemkab Bekasi maka perlu ditetapkan Perbup Bekasi tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres RI No. 81 Tahun 2010; Perpres RI No. 55 Tahun 2012; Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004; Permen PPAN & RB No. 49 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permen PAN & RB No. 52 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tahapan Pembangunan Zona Integritas, Persyaratan Dan Mekanisme Pengajuan Perangkat Daerah Berpredikat Menuju WBK Dan Menuju WBBM, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Evaluasi Dan Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2018.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 68 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110
Tahun 2017 ten tang Kebijakan Pembinaan dan
Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018
serta dalam rangka mewujudkan pelaksanaan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah
terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka
perlu mengatur Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun
2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan kebijakan pengawasan, pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2018.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 68 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Quick Response System Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Semarang sehingga dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. bahwa dalam rangka menunjang terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlu dibangun suatu sistem layanan tindak cepat terhadap aduan masyarakat sehingga memberikan jaminan kenyamanan masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Quick Response System Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, Quick Respon System dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 68 Tahun 2018
PEMBENTUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA SATPOL PAMONG PRAJA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2018/No.69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Pada Kecamatan Di Kabupaten Lebak
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan di Kabupaten Lebak.
UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 16 Th 2018; Permendagri No 40 Th 2011; Perda Kab Lebak No 8 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas; 3. Tata Kerja; 4. Pembiayaan; 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 67 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi,efektivitas dan akuntabilitas dalam penyediaan Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas maka perlu disusun pedoman penyediaannya bagi satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
UU No. 27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 27 Tahun 2014, Perda Kab Sintang No. 7 Tahun 2016, dan Perda Kab Sintang No. 1 Tahun 2017
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan Pemberian Biaya Bahan Bakar Minyak; Kendaraan Dinas, Pemberian dan Penyediaan Bahan Bakar Minyak; Penganggaran dan Pertanggungjawaban; Pelaporan; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2018.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 67 Tahun 2018
Sistem Pengendalian Intern-Perizinan, Pelayanan Publik
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD.2018/67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mencapai tiga sasaran hasil utama pelaksanaan program reformasi birokrasi yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik, diperlukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi; Dan bahwa pembangunan zona integritas harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Perusahaan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi; Sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Tahapan Pembangunan Zona Integritas, Persyaratan Dan Mekanisme Pengajuan Perangkat Daerah Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Evaluasi Dan Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2018.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 67 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan program nasional untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dan anti korupsi, diperluhkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.30 Tahun 2002, UU No.34 Tahun 2003, UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2008, Perpres No.81 Tahun 2010, Perpres No.55 Tahun 2012, PermenpanRB No.49 Tahun 2011, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permenpan RB No.52 Tahun 2014, Perda No.4 Tahun 2016, Perda No.9 Tahun 2017
Ketentuan Umum; Pembangunan Zona Integrotas; Penetapan Unit Kerja Menuju WBK/WBBM; Pembinaan; Penilaian WBK/WBBM; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
9 halaman dan 7 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 67 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif terhadap Kepala Desa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
