Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa untuk Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sleman Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pembiayaan pemilihan kepala desa, perlu menetapkan standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan kepala desa Kabupaten Sleman tahun 2020; bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi
Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020, dalam hal kegiatan yang pelaksanaan dan penyelesaiannya dibatasi waktunya oleh peraturan perundang-undangan, dan/atau
pelaksanaan ketugasan bersifat lintas instansi/lembaga dan/atau lintas sektor dalam menghasilkan kebijakan untuk Pemerintah Daerah dapat ditetapkan standardisasi
harga jasa tersendiri;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2019; Peraturan Bupati Sleman Nomor 27.1 Tahun 2018 ebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 35.1 Tahun 2019; Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2019;
Materi Pokok: Standarisasi harga barang dan jasa untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa adalah harga barang dan jasa yang digunakan sebagai standar dalam menyusun perencanaan anggaran belanja untuk Pemilihan Kepala Desa Kabupaten
Sleman Tahun 2020 mulai dari tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, penetapan sampai dengan pelantikan Kepala Desa.
terpilih
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2019.
Jumlah Halaman: 5 hlm. Lampiran: 4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 23a Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH
ABSTRAK:
Pengadaan barang/jasa yang efisien,
terbuka, dan berkualitas sangat diperlukan oleh
pemerintah daerah agar dapat memberikan
dampak terhadap peningkatan pelayanan publik;
Dalam rangka pelaksanaan pengadaan
barang/jasa daerah yang efektif, efisien,
transparan, terbuka dan berkualitas
sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur
kode etik sebagai norma perilaku bagi pejabat
administrasi, pejabat pelaksana dan pejabat
fungsional pengelola pengadaan barang/jasa
Daerah;
Berdasarkan pertimbangan sebagai mana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik
Pengadaan Barang/Jasa Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5334);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Takalar Tahun 2016, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02);
8. Peraturan Bupati Takalar Nomor 39 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten
Takalar Tahun 2016 Nomor 39).
PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA
KODE ETIK
KOMITE ETIK
PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN
SEKRETARIAT KOMITE ETIK
PEMBIAYAAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 177 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin Pelaihari
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa ada beberapa yang dikecualikan salah satunya yaitu Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 77 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menjadi pedoman bagi Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin Pelaihari, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud Dan Tujuan
3. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
4. Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa
5. Pertanggungjawaban Dan Pelaporan
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2019.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 171 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Tanah Skala Kecil bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (1), Perpres No 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunaan untuk Kepentingan Umum, menyebutkan bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak; bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum serta mendukung kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum agar selaras dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Pedoman Pengadaan Tanah Skala Kecil bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1960; UU No 26 Tahun 2007; UU No 2 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; PP No 40 Tahun 1996; PP No 16 Tahun 2004; Perpres No 71 Tahun 2012; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 3 Tahun 2017; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan pengadaan tanah skala kecil, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 168 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadan Barang/Jasa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kode Etik Pengelolan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Pengaturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Prinsip Pengadaa Barang Dan Jasa
3. Maksud Dan Tujuan
4. Kode Etik
5. Komite Etik
6. Pemeriksaan Dan Keputusan
7. Sekretariat Komite Pertimbangan Kode Etik
8. Pembiayaan
9. Ketentuan Lai-lain
10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2019.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 138 Tahun 2019
Peraturan Bupati Bantul
Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan
Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan
Senopati Bantul
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA - BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 138, BD.2019/NO.138
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas
pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan
Senopati Kabupaten Bantul dan meningkatkan pelayanan
kesehatan serta besaran anggaran yang dikelolanya, perlu
adanya pedoman pengaturan pengadaan barang/jasa
pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati
Kabupaten Bantul;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan
Senopati Kabupaten Bantul;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2017;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
Kontrak Payung (Framework Contract); Kerjasama Infrastruktur dengan Badan Usaha; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Jumlah Halaman: 8 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 131 Tahun 2019
PERBUP Kab. Bantul No. 84 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul
PERBUP Kab. Sumedang No. 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 122 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan bagi Perangkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa guna menjamin kepastian hukum pelaksanaan
Kegiatan/Pekerjaan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Karanganyar maka perlu menyusun
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/ Pekerjaan bagi
Perangkat Daerah; bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan/Pekerjaan bagi Perangkat Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10
Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan
Bab III Ketentuan Peralihan
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
70 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
