Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganJabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Diubah dengan :
Permendag No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 43, BN 2018/NO 410; KEMENDAG.GO.ID : 15 HLM.
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/ M-DAG/ PER/ 5 / 2017 Tentang Nama Jabatan Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perdagangan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
ABSTRAK:
Sehubungan telah disahkannya Perda Kabupaten Batang Hari No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Batang Hari No. 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu melakukan perubahan beberapa pasal dalam Perbup Batang Hari No. 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup Batang Hari No. 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 65 Tahun 2017; PERDA No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 4 Tahun 2018; PERBUP No. 19 Tahun 2016
PERBUP ini Mengatur Mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2018.
17 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 43 Tahun 2018
PERBUP Kab. Sumedang No. 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Perangkat Daerah yang
sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan
Perangkat Daerah didasarkan pada asasefisiensi,
efektivitas,pembagianhabistugas,rentangkendali,tatakerjayangje
las, fleksibilitas,UrusanPemerintahanyang
menjadikewenanganDaerah, dan intensitas Urusan
Pemerintahan dan potensi Daerah;
b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam
menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif,
danrasionalsesuai
dengankebutuhannyatadankemampuanDaerah serta adanya
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta
komunikasi kelembagaan;
c. bahwa ketentuan mengenai Susunan Organisasi, Tata Kerja,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah telah
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun
2016, untuk Dinas Tenaga Kerja diatur dalam Bab III Bagian
Keduapuluh dan lampiran XXI akan tetapi dalam
perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf cperlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016
Terdiri dari 32 Pasal 7 Bab, yaitu Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, Tata Kerja dan Pola Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2018.
mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja
25
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 43 Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2017
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018
ABSTRAK:
a. Bahwa dengan adanya perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
b. Berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Permendagri No. 86 Tahun 2017.
1. UU Darurat No. 4 Tahun 1956
2. UU No.17 Tahun 2003
3. UU No.25 Tahun 2004
4. UU No.12 Tahun 2011
5 UU No. 23 Tahun 2014
6. PP No.58 Tahun 2005
7. PP No.65 Tahun 2005
8. PP No.39 Tahun 2006
9. PP No.50 Tahun 2007
12. PP No.18 Tahun 2016
13. Perpre No.2 Tahun 2015
14. Perpres RI No.79 Tahun 2017
15. Permendagri No.13 Tahun 2006
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
17. Permendagri No.80 Tahun 2015
18. Permendagri No.86 Tahun 2017
19. Permendagri No.32 Tahun 2017
20. Perda Bengkulu Utara No.2 Tahun 2008
21. Perda Bengkulu Utara No.11 Tahun 2015
22. Perda Bengkulu Utara No.9 Tahun 2016
23. Perda Bengkulu Utara No.14 Tahun 2016
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 19).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2018.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Online(E- Planning) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji
ABSTRAK:
dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel, perlu untuk mengembangkan sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah berbasis online melalui system aplikasi E-Planning
UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.49 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.39 Tahun 2006; PP No.6 Tahun 2008; PP No.18 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2017; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.86 Tahun 2017; Perda Kabupaten Mesuji No.05 Tahun 2016; Perda Kabupaten Mesuji No.48 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang maksud, tujuan dan kedudukan, pengelolaan aplikasi E-Planning, tahapan dan mekanisme pengusulan kegiatan, penanggung jawab dan pemegang sektor, pendampingan, seleksi dan pendalaman, dan pengendalian dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2018.
-
-
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN serta untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi Nepotisme (KKN) perlu komitmen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk melaporkan kekayaan;
b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur perubahan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Pejabat penyelenggara negara yang wajib menyampaikan LHKPN adalah:
1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
3. Pejabat struktural eselon II;
4. Pejabat struktural eselon III;
5. Auditor;
6. Pejabat struktural eselon III BUMD dan;
7. Pejabat tertentu atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2018.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018
ABSTRAK:
a. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2018 telah diatur
dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati
Bandung Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2018;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan
RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat
dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan;
c. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
prioritas pembangunan Daerah, kerangka
ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana
program dan kegiatan RKPD berkenaan serta
keadaan yang menyebabkan saldo anggaran
lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan, maka
ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b,
perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung
Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2018;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang- undang No 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang – Undang No 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun
2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011, Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan
Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor; 12
Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6
Tahun 2009, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6
Tahun 2009, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor
47 Tahun 2018, Peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 2
Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1
Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7
Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4
Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27
Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun
2012, Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun
2017
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2018.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2017
mengatur mengenai perubahan atas peraturan bupati bandung nomor 33 tahun 2017 tentang rencana kerja pembangunan daerah kabupaten bandung tahun 2018
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Buru Tahun 2017-2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012-2022. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012-2022. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017-2022.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2018.
Apabila dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2017-2022 harus mengikuti perubahan tersebut dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak Kode Jenis Bumi Dalam Sistem Informasi Dan Manajemen Objek Pajak
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
