Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 17.578 peraturan dalam 0,092 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 28 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Evaluasi Kinerja Camat Dan Lurah Se-Kota Sibolga

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERWAL KOTA SIBOLGA NO. 2...HUN 2016_compare.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang No. 28 Tahun 2016

Petunjuk Teknis Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Sekolah Penerima BANSOS Daerah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Perwako Nomor 28 Tahun 2016.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo No. 28 Tahun 2016

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Gorontalo

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERWALI Kota Gorontalo No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gorontalo nomor 28 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Gorontalo

Download file:

PERWAKO NO 28 TAHUN 2016 TENTANG INSPEKTORAT.pdf

kedudukan, susunan organisasi, dan Fungsi serta tata kerja inspektorat.

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BD.2016/NO.28

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan Walikota ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 PP No.18 Tahun 2015 tentang Perangkat Daerah.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; Perda No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian, Ketentuan Peralihan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota ini terdiri atas 12 Halaman dengan lampiran.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 28 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Yogyakarta

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Perwal No 28 Tahun 2016 t... Kota Yogyakarta.pdf

PEMKOT YOGYAKARTA – PEGAWAI NEGERI SIPIL – POLA KARIR

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BD.2016/NO.28

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Yogyakarta

ABSTRAK:

Untuk menjamin keselarasan potensi Pegawai Negeri Sipil dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perlu disusun pola karier Pegawai Negeri Sipil. Dalam rangka menjamin pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Yogyakarta secara selaras dan seimbang antara kepentingan pegawai dan organisasi, perlu menetapkan pedoman pola karier Pegawai Negeri Sipil.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011.
Maksud disusunya pola karir adalah untuk menjamin kepastian pengembangan karir PNS di Pemerintah Kota, mulai dari karier terendah sampai karier tertinggi sesuai dengan kompetensi dan prestasi yang dimiliki. Jenis pola karir PNS terdiri dari pola karir secara instansional dan nasional. Pola karir instansional disusun sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota yang terintegrasi secara nasional. Alur pola karir PNS terdiri atas alur karir secara regular dan karir secara fast track. Pembinaan karier PNS dimulai sejak pengangkatan seseorang sebagai PNS hingga pensiun atau berhenti. Bentuk pola karier adalah sebagai berikut: a. Horizontal, yaitu perpindahan jabatan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara dalam satu kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; b. Vertikal, yaitu perpindahan jabatan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lain yang lebih tinggi, di dalam satu kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; c. Diagonal, yaitu perpindahan jabatan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain antar kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2016.
19 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 28 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Sukabumi No. 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

Diubah dengan

PERWALI Kota Sukabumi No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

Mencabut

Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 31 Tahun 2012

Download file:

Perda Kota Sukabumi No. 28 Tahun 2016.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo No. 27 Tahun 2016

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gorontalo

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Gorontalo No. 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gorontalo

Download file:

PERWAKO NO 27 TAHUN 2016 ...H KOTA GORONTALO.pdf

kedudukan, susunan organisasi, dan fungsi tata kerja sekretariat daerah.

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 27, BD.2016/NO.27

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan Walikota ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; Perda No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tata kerja, Eselon, pengangkatan dan pemberhentian, dan ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 55 Halaman dengan lampiran.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 27 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Sistem Pengendalian Intern

Download file:

20190130054323.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mataram Nomor 26 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERWAL NOMOR 26 TAHUN 2016.pdf

Kepegawaian, Aparatur Negara - KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, Bagian Hukum Pemkot Mataram

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

ABSTRAK:

a. Untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat; b. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a PP No 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS maka dipandang perlu diatur dengan perturan Walikota; c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Koota Mataram.
UU No. 4 Tahun 1993; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 10 Tahun 1983; PP No. 37 Tahun 2004; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; Perka BKN No. 21 Tahun 2010.
Ketentuan Umum; Tujuan; Prinsip Dasar; Etika Aparatur Sipil Negara; Majelis Kode Etik; Pemeriksaan Majelis Koode Etik; Sanksi Pelanggaran Kode Etik; Rehabilitasi; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2016.
-
-
12

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar No. 25 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Diubah dengan

PERWALI Kota Banjar No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Mencabut

PERWALI Kota Banjar No. 25 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar

Download file:

PERWAL NOMOR 25 TAHUN 201...ILITASI PROVINSI.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo No. 24 Tahun 2016

Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Gorontalo

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

PERWAKO NO 24 TAHUN 2016 ...I KOTA GORONTALO.pdf

pembentukan dan susunan perangkat daerah.

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BD.2016/NO.24

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan Walikota ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan PP No.42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.
Dasar hukum Peraturan walikota ini adalah : UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.33 Tahun 2004; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.42 Tahun 2004; PP No.58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No.17 tahun 2009.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Kedudukan, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Kepegawaian Eselon, Pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota ini terdiri atas 8 Halaman dengan lampiran.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2016.