Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2018 NOMOR 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak.
ABSTRAK:
bahwa setiap Anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
Dasar hukum; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admisision to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja), Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
peraturan ini berisi tentang, kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk menciptkan iklim yang layak baik bagi anak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengelolaan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menyusun perencanaan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007
Materi Pokok: RKPD Tahun Anggaran 2019 memuat:
a. pendahuluan;
b. gambaran umum kondisi daerah;
c. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
d. sasaran dan prioritas pembangunan
daerah;
e. arah kebijakan pembangunan daerah;
f. rencana kerja dan pendanaan daerah;
g. kinerja penyelenggaraan pemerintah
daerah; dan
h. penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
Jumlah Halaman: 6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN TIKET ELEKTRONIK PADA TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI OPTIMALISASI PELAYANAN YANG EFISIEN DAN EFEKTIF PADA TEMPAT REKREASI OLAHRAGA, PERLU DILAKUKAN INOVASI DALAM METODE PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN MENERAPKAN SISTEM TIKET ELEKTRONIK
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupatı Empat Lawang Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerıntah Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 ayat 2
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 bahwa RKPD
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, dan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
mengamanatkan adanya Penyempurnaan Sistem
Perencanaan dan Penganggaran Nasional, maka Peraturan
Bupati Empat Lawang Nomor 29 Tahun 2017 perlu ditinjau
kembali
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 15 tahun
2014; Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan ini memuat perubahan pada beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 29 Tahun 2017
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Empat Lawang
Tahun 2018 yaitu pada PAsal 2 dan Pasal 3
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2018.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 29 Tahun 2017
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Empat Lawang
Tahun 2018
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu mengatur kode etik sebagai pedoman perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional; berdasarkan pertimbangan tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
Dasar hukum : UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.14 Tahun 2008; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.19 Tahun 2016; PP No.58 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No.38 Tahun 2008; Perpres No.16 Tahun 2018; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Pemda No.6 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Pemda No.1 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, prinsip pengadaan barang/jasa, kode etik, komite etik, honorarium, pemeriksaan keputusan, sanksi, sekretariat, keuangan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2018.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana tekah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, perlu mengatur Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakara Kabupaten Tapin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri 84 Tahun 2014; Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran Kabupaten Tapin, berisi tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi; 3. Ketentuan Lain-lain; 4. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
30 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 43 Tahun 2018
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BADAN ACEH
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 43, Berita Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BADAN ACEH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas kinerja Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, perlu mengatur Standar Operasional Prosedur.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Indonesia Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2010; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2016
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur BAB I Ketentuan Umum; BAB II Ruang Lingkup; BAB III Standar Operasional Prosedur BAB IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2018.
47
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyederhanaan dan Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Wilayah Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perizinan serta
mewujudkan kesadaran masyarakat dalam hal
kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
b. bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Nomor 23 Tahun 2005;
c. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan
asli daerah yang bersumber dari Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) perlu adanya penyederhanaan dan
keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, b dan huruf c di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang
Penyederhanaan dan Keringanan Retribusi lzin
Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah Kabupaten Konawe
Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan
Gedung (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO2 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a2a\;
2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a2671; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9
Nomor ll2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l3O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomorl2 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Irmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,
Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a1;
7. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2011 tentang Rumah
Susun (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor lO8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5252);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
Telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;
1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2OO8
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010
tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 23
Tahun 2005 Tentang lzrn Mendirikan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2005 Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah(Lembaran Daerah tahun 2O16 Nomor
8),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Konawe
Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
KabupatenKonawe Selatan tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 62 Tahtn 2016
Tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan
fungsi, serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan
(Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O16
Nomor 62);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III JANGKA WAKTU PELAYANAN
BAB IV KETENTUAN DAN SYARAT
BAB V PENYEDERHANAAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI
BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB VII PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2018.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kode Klasifikasi Arsip Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 344 dan Pasal 345 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pelayanan publik dan manajemen pelayanan publik merupakan kewajiban Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 telah diatur mengenai Penyelenggaraan Mai Pelayanan Publik; bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mai Pelayanan Publik Tahun 2018, Kabupaten Banyumas ditetapkan sebagai Lokasi Penyelenggaraan Mai Pelayanan Publik Tahun 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mai Pelayanan Publik;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU no 25 Tahun 2009; UU No 23 tahun 2014; PP No 68 Tahun 1999; PP No 96 Tahun 2012; Perpres No 27 Tahun 2009; Permendagri No 24 tahun 2006; Permenpan RB No 23 Tahun 2017; Perda kab Banyumas No 16 tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, prinsip, ruang lingkup dan penetapan lokasi, penyelenggaran mal pelayanan publik, pembiayaan, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2018.
7 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2018
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN - ORGANISASI DAN TATA KERJA
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 43, BD.2018/NO.43
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang DInas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas di
bidang kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Provinsi Jawa Tengah perlu dibentuk
Cabang Dinas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang
Dinas Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan gubernur ini mengatur tentang pembentukan, cabang dinas kehutanan Kelas A, pelimpahan kewenangan, tata kerja, kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
13
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
