KEBIJAKAN - PENGAWASAN DI LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - MUSI BANYUASIN - TAHUN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2019/NO.3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan PasaI 2 dan PasaI 4 Peraturan
Menteri DaIam NegeriRepublik Indonesia Nomor 35
Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019,
kegiatan Pengawasan yang diIakukan oleh Inspektorat
Daerah Kabupaten yaitu Pengawasan terhadap Perangkat
Daerah Kabupaten dan Desa;
Dasar Hukum dalam peraturan ini antara lain : UU No 28 Tahun 1959 ; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana te1ah diubah beberapa
kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 :: PP No 12 Tahun 2017 ;Permendagri No 25 Tahun 2007 ; Permendagri No 35 Tahun 2007 ; Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi No 53 Tahun 2014 ; Perda No 9 Tahun 2016 ; Perbup No 57 Tahun 2016 ;
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : TUJUANKEBIJAKANPENGAWASAN , KEBIJAKANDANKEGIATANPENGAWASA . TINDAK LANJUT HASIL KEGIATAN PENGAWASAN , PELAPORAN HASIL PENGAWASAN ,PEMBIAYAAN ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
Peraturan yang dicabut : Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2018 tentang
Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
21 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Batas Besaran Uang Persediaan dan
Mekanisme Ganti Uang Persediaan Di Lingkungan
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 201 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah perlu
menetapkan Besaran Uang Persediaan (UP) dan
Ganti Uang Persediaan (GUP);
b. bahwa untuk penerbitan dan pengajuan Surat
Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPPUP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti
Uang Persediaan (SPP-GUP) dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 harus sesuai dengan
kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan Daerah;
c. bahwa Besaran Uang Persediaan dan
Mekanisme Ganti Uang Persediaan Satuan
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas setiap
tahun nilai yang ditetapkan berbeda untuk
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas
Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 39 Tahun 2014; Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 28 Tahun 2018.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Mekanisme Uang Persediaan; Bab III Ganti Uang Persediaan (GUP); Bab IV Ketentuan Lain; Bab V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2019.
Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2019
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
a. bahwa dengan semakin besarnya jumlah anggaran belanja yang berimplikasi pada perlunya penambahan jumlah uang persediaan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009,Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas yaitu tentang Tata cara penelitian kelengkapan dan penelitian SPP serta penerbitan dan penolakan SPM, tugas Kuasa BUD, Tata cara penyampaian, penelitian kelengkapan dan penelitian SPM serta penerbitan SP2D dan surat penolakan penerbitan SP2D, Uang Persediaan,batas maksimal UP, pembentukaanTim Pengelola Satria Keuangan pada SKPKD, Laporan keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas
39 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2019
kebijakan - pengawasan - penyelenggaraan - pemerintah - daerah - tahun - 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD 2019/2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin agar penyelenggaraan Perda berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan maka perlu membentuk Perbup tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan PP Daerah Kab. Bogor Tahun 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU no. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sbagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali teakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 1 Tahun 2008; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP no. 71 Tahun 2010;PP no. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP no. 27 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 38 Tahun 2016; PP no. 11 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2018; Perpres No. 55 Tahun 2012; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 8 Tahun 2009; Permendagri No. 28 Tahun 2007; Permendagri No. 4 Tahun 2008; Permendagri No. 7 Tahun 2008; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 9 Tahun 2011; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 35 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. III/DPRD/PS.012/III/1981 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 1981; Perda kab. Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2005; Perda kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda kab. Bogor No. 2 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2015; Perda kab. Bogor No. 3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda kab. Bogor No. 4 Tahun 2014; Perda Kab. Bogor No.20 Tahun 2011; Perda Kab. Bogor No. 21 Tahun 2011; Perda kab. Bogor No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2018; Perda kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perda kab. Bogor No. 1 Tahun 2018; Perda kab. Bogor No. 11 Tahun 2018; Perbup Bogor No. 37 Tahun 2017; Perbup Bogor No. 57 Tahun 2017; Perbup Bogor No. 69 Tahun 2017; Perbup Bogor No. 99 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatr Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Sasaran, Ruang Lingkup Pengawasan, pembiayaan , Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2019
PERBUP Kab. Bulungan No. 24 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat Penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya
UU Nomor 27 Tahun 1959; Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016
Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku Jabatannya;
Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
eLHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara ke KPK
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2019
pembinaan dan pengawasan oleh aparat pengawasan intern pemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten pasuruan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa Inspektorat merupakan instansi di Pemerintah Kabupaten yang menjalankan fungsi pem binaan dan pengawasan serta menjalankan tugas-tugas lain dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi sesuai dengan peran dan kewenangan yang ada; b. bahwa dalam upaya meningkatkan peran dan kapasitasnya selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang semakin kom pleks dan strategis, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
Mengingat : 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613); 17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 42) ;
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum, Tugas Pembinaan dan Pengawasan, Pemberian Honorarium, Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019
pedoman penyusunan program kerja pengawasan tahunan dengan metode berbasis risiko
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN DENGAN METODE BERBASIS RISIKO
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan berdayaguna, berhasil bertanggungjawab diperlukan Aparat Pengawasan Intern berkualitas; pemerin tahan yang baik , guna, bersih dan adanya pengawasan oleh Pemerintah (APIP) yang berkualitas; b. bahwa guna pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas diperlukan suatu ukuran mutu yang sesuai dengan Keputusan Dewan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP- 005/AAIPUDPN / 2014 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia , Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan Metode Berbasis Risiko;
Mengingat : 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594; 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional; 14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Fungsi, Ruang Lingkup Pengawasan, Prinsip-Prinsip Dasar, Perencanaan Pengawasan, Penutup, Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar
ABSTRAK:
Dengan adanya perubahan paradigma rumah sakit dari lembaga sosial menjadi lembaga sosioekonomik, berdampak pada perubahan status rumah sakit yang dapat dijadikan subyek hukum, maka dari itu perlu adanya antisipasi dengan kejelasan tentang peran dan fungsi dari masing-masing pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan rumah sakit. Selanjutnya, untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili, pengelola rumah sakit dan staf medis fungsional maka perlu dibuatkan Peraturan Internal (Hospital Bylaws) Rumah Sakit sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.29 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.36 Tahun 2014; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; Permenkes No.159.b/1988; Permenkes No.755/MENKES/PER/IV/2011; Permenkes No.10 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Visi dan Misi, Nilai, Motto, Tujuan, Strategi dan Program, Sejarah Pendirian, Kelas, Alamat dan Logo, Kedudukan Rumah Sakit, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit, Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Pengorganisasian Rumah Sakit dan Struktur Organisasi, Dewan Pengawas, Tugas, Kewajiban dan Wewenang, Tata Kerja Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola Rumah Sakit, Tugas Pokok Pejabat Pengelola, Satuan Pemeriksa Internal (SPI), Rapat Direksi, Komite-Komite, Komite Medik, Sub Komite Kredensial, Sub Komite Mutu Profesi, Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi, Komite Etik dan Hukum, Komite Keperawatan, Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Komite Farmasi dan Terapi, Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), Kelompok Staf Medis, Instalasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Maksud dan Tujuan Peraturan Internal Staf Medik (Medical Staff Bylaws), Kewenangan Klinis (Clinical Privilege), Penugasan Klinis (Clinical Appointment), Peraturan Pelaksanaan Tata Kelola Klinis, Tata Cara Review dan Perbaikan Peraturan Internal Staf Medis, Kerahasiaan Informasi Medis, Kebijakan, Pedoman dan Prosedur Kerjasama/Kontrak, Perencanaan dan Penganggaran Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pembinaan dan Pengawasan, Evaluasi dan Penilaian Kinerja, Tuntutan Umum, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Peraturan Bupati ini mencabut:
a. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 66 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar (RSUD HIS);
b. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 30 Tahun 2011 tentang Peraturan Internal RSUD HIS Kabupaten Kutai Barat (Hospital Bylaws);
c. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Visi, Misi, Falsafah, Tugas Dan Motto RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat;
73 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2019 NOMOR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan ini berisi tentang dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Pasangkayu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
13
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
