Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.363 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1948

• Berlaku mulai 76 tahun yang lalu

Susunan dan Lapang Pekerjaan Kementerian Keuangan.

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download file:

PP No 51 Tahun 1948.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1948

• Berlaku mulai 76 tahun yang lalu

Mengadakan Normalisasi Dalam Susunan Kementerian-Kementerian.

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 20 Tahun 1952 tentang Susunan Dan Pimpinan Kementerian-Kementerian Republik Indonesia
PP No. 20 Tahun 1952 tentang Susunan Dan Pimpinan Kementerian-Kementerian Republik Indonesia

Download file:

PP No 41 Tahun 1948.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1947

• Berlaku mulai 77 tahun yang lalu

Peraturan tentang Penempatan Komisaris Negara di Luar Jawa

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

PP No.21 Tahun1947.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1947

• Berlaku mulai 77 tahun yang lalu

Pembentukan Badan Exploitasi Tambang Negara sebagai Badan Pemerintahan Sentral yang Mengurus dan Mengatur Exploitasi Pertambangan.

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

PP No.12 Tahun 1947.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1947

• Berlaku mulai 77 tahun yang lalu

Pembentukan Badan Industri Negara yang Berkewajiban Mengurus dan Mengatur Perindustrian

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

PP No.2 Tahun 1947.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1946

Peraturan Tentang Mencabut Peraturan No.6 Tahun 1946 Tentang Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 6 Tahun 1946 tentang Mengadakan Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa

Download file:

PP No. 11 Tahun 1946.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1946

Susunan Peraturan Akan Menjalankan Undang-Undang Tahun 1946 NO.12 Dari Hal Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

PP No. 9 Tahun 1946.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1946

• Berlaku mulai 78 tahun yang lalu

Mengadakan Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 11 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Mencabut Peraturan No.6 Tahun 1946 Tentang Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa

Download file:

PP No. 6 Tahun 1946.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1946

• Berlaku mulai 78 tahun yang lalu

Peraturan tentang Susunan dan Pemilihan Anggota Komite Nasional Pusat

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Komite Nasional Pusat

Download file:

PP No. 2 Tahun 1946.pdf

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 200 Tahun 2024

• Berlaku mulai 13 hari yang lalu

Badan Ekonomi Kreatif

Abstrak

Ketatanegaraan, Kenegaraan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Perekonomian

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
sepanjang berkaitan dengan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
PERPRES No. 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
sepanjang berkaitan dengan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Download file:

Perpres Nomor 200 Tahun 2024.pdf

Badan - Ekonomi - Kreatif

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 200, LN 2024 (397) : 19 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Ekonomi Kreatif

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Ekonomi Kreatif.
Dasar Hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; dan Perpres Nomor 140 Tahun 2024.
Perpres ini mengatur mengenai Badan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disingkat Bekraf adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif. Bekraf berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Bekraf dipimpin oleh Kepala, Kepala dijabat oleh Menteri Menteri Ekonomi Kreatif. Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/ Kepala. Wakil Kepala dijabat oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif. Bekraf melaksanakan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Bekraf menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut; 1. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengembangan strategis ekonomi kreatif, kreativitas budaya dan desain, kreativitas digital dan teknologi, dan kreativitas media; 2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan strategis ekonomi kreatif, kreativitas budaya dan desain, kreativitas digital dan teknologi, dan kreativitas media; dan 3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan strategis ekonomi kreatif, kreativitas budaya dan desain, kreativitas digital dan teknologi, dan kreativitas media.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2024.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku: 1. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269); dan 2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270), sepanjang berkaitan dengan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 19 hlm

First
Previous
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 1948.