Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa standar harga satuan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau disusun berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dan kenaikan harga barang.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; dan Permendagri No. 19 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini memuat 7 (tujuh) Pasal.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
Lamp. : 100 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 57 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklajuti ketentuan Pasal 298 ayat (3) undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahln Daerah dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang -Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh utara tentang Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022.
Dasar Hukum: Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor 28/Prt/M/2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor 22/Prt/M/2018; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini terdiri atas: Ketentuan Umum; ASB; HSPK; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
6 halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka implementasi penyusutan barang milik daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap; b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan belum menampung perkembangan pengelolaan barang milik daerah sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019
Objek Penyusutan, Nilai yang Dapat Disusutkan, Masa Manfaat, Metode Penyusutan, Penghitungan dan Pencatatan, Penyajian dan Pengungkapan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2020.
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap
Jumlah Halaman : 13 HLM; Lampiran : 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 57 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Atas Barang Milik Daerah Yang Telah Diasuransikan
ABSTRAK:
a. bahwa setiap kerugian daerah atas barang milik daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera clilakukan penyelesaian tuntutan ganti kerugian;
b. bahwa agar penyelesaian tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu mengatur penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah atas barang milik daerah yang telah diasuransikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Atas Barang Milik Daerah Yang Telah Diasuransikan;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 67 Tahun 1958, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun2004, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 16 Tahun 1976, PP Nomotr 69 Tahun 1992, PP Nomor 53 Tahun 2010, PP Nomor 27 Tahun 2014, PP Nomor 38 Tahun 2016, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 133 Tahun 2018, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Perda Kab Semarang Nomor 14 Tahun 2008 dan Perda Kab Semarang Nomor 4 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, pelaksaaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, informasi dan pelaporan, penyelesaian pengembalian kerugian daerah, penetapan kerugian daerah, ketentuan lain dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 57 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD Tahun 2019/ No. 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan
Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU no 13 Tahun 1950; UU No 6 tahun 2014; UU No 23 tahun 2014 sebagaimana tea=lah diubah beberapa kali terakhir dengan Uu no 9 tahun 2015; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 11 tahun 2019; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 20 Tahun 2018; Perda Kab Rembang No 9 Tahun 2014; Perda Kab Rembang No 11 Tahun 2014; Perda Kab Rembang No 15 tTahun 2019; Perbup Rembang No 12 Tahun 2017; Perbup Rembang No 28 Tahun 2017; Perbup Rembang No 54 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa agar pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dapat berjalan baik dengan harapan dapat mendorong proses tata kelola pemerintahan yang lebih baik, perlu dilakukan percepatan sistem penyelenggaraan yang tepat, efektif, efisien dan terpadu dilingkungan perangkat daerah; Bahwa untuk pelaksanaan tugas yang tepat, efektif, efisien dan terpadu di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, maka perlu membentuk Standar Operasional Prosedur sebagai prosedur tetap pelaksanaan tugas; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Maksud dan Tujuan, 3. Standar Operasional Prosedur, 4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 57 Tahun 2017
STANDAR PELAYANAN MINIMAL - BLUD - RSUD NURDIN HAMZAH - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2017/NO.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NURDIN HAMZAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan RSUD Nurdin Hamzah sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan pada masyarakat, dipandang perlu menetapkan standar pelayanan minimal BLUD RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Untuk menindaklanjuti Kepmenkes No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BLUD, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal BLUD dengan Perbup;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.65 Tahun 2005; PP No.18 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.6 Tahun 2007; PERMENDAGRI No.79 Tahun 2007; PERMENDAGRI No.61 Tahun 2007; KEPMEN Kesehatan No/129/Menkes/SK/II/2008; PERDA Tanjung Jabung Timur No.6 Tahun 2016; PERBUP Tanjung Jabung Timur No.31 Tahun 2016;
Perbup Ini Mengatur Mengenai Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi: Maksud dan Tujuan; Jenis Pelayanan, Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal; Pelaksanaan; Penerapan; Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2017.
11 hlmn; 1 lmpiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 57 Tahun 2014
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang-Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur-Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja-Perizinan, Pelayanan Publik-Lalu Lintas, Jalan-Standar/Pedoman
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 57, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 73009
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Berorientasi Transit Lebak Bulus
ABSTRAK:
bahwa PT MRT Jakarta ditugaskan sebagai operator utama pengelola kawasan transit oriented development koridor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2017 dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit, PT MRT telah menyusun dan mengajukan permohonan Panduan Rancang Kota kawasan pembangunan berorientasi transit Lebak Bulus kepada Gubernur sehingga perlu ditetapkan PERGUB.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
PERGUB ini mengatur mengenai menetapkan PRK Kawasan Pembangunan Berorientasi Transit Lebak Bulus yang berlokasi di Kecamatan Cilandak dan Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas ± 76 Ha (lebih kurang tujuh puluh enam hektar) beserta rincian perencanaan yang tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2020.
5 hal.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 57 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu adanya standar harga satuan setiap unit barang/jasa di Pemerintah Kota Banjarmasin; bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 47 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kota Banjamasin Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Walikota Tentang Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2021, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud Dan Tujuan;
3. Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa;
4. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2020.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
