Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 14.458 peraturan dalam 0,071 detik

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024

Abstrak

Hak Asasi Manusia Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 001A/KETUA.SK/III/2015 Tahun 2015-2019

Download file:

Peraturan Komnas HAM Nomor 2 Tahun 2020.pdf

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pengesahan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Peraturan Komnas HAM Nomor 1 Tahun 2017.pdf

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010 - 2014

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2010.pdf

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

peraturan BNPT No. 1 Tahun 2020.pdf

RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

2020

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme NO. 1, BN 2020 (726) : 109 hlm

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

ABSTRAK:

a. bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Kementerian/ Lembaga untuk menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020 – 2024;
. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30); 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397);
Pendahuluan Visi, misi dan tujuan arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan target kinerja dan kerangka pendanaan; penutup

CATATAN:

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2020.
109 hlm

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2015-2019

Download file:

Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020.pdf

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu Pengadaan Barang/Jasa Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Bawaslu No. 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum

Mencabut

Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2014 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Download file:

Peraturan Bawaslu nomor 30 Tahun 2018.pdf

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2015-2019

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024

Download file:

Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2015.pdf

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2010-2014

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2010-2014

Download file:

Peraturan bawaslu No. 16 Tahun 2013.pdf

Peraturan bawaslu No. 16 ... 2013 - lampiran.pdf

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 12/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyusunan, Pendanaan dan Pelaporan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran Belanja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Download file:

KMK No 295 - KMK.06 - Tahun 2003.pdf

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsumen

Abstrak

Perlindungan Konsumen Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Permendag Nomor 17 Tahun 2024.pdf

rencanaaksi-perlindungan-konsumen

2024

Peraturan Menteri Perdagangan NO. 17, BN.2024 (435)/38 hlm

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsumen

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsumen;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsumen,pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsumen

CATATAN:

Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2024.
38 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2003.