Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Pajak dan Retribusi Daerah
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 71, BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021 NOMOR 71
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dan Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
bahwa Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Villa diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kondisi Saat ini sehingga perlu dilakukan peninjauan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA menyebutkan bahwa Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi tempat penginapan/persanggarahan/villa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 71 Tahun 2020
PERBUP Kab. Kebumen No. 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021
PERBUP Kab. Kebumen No. 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021
Mengubah :
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya usulan perubahan/penambahan
materi standar harga satuan daerah untuk barang/jasa
berdasarkan usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah,
perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Daerah
Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran
2021
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun
2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : perubahan atas Perbup Kebumen No 53 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2020.
150 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kupang Nomor 71 Tahun 2020
PERWALI Kota Kupang No. 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kupang Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Samuel Kristian Lerik
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Samuel Kristian Lerik
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Samuel Kristian Lerik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Samuel Kristian Lerik
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 5 Tahun 1996; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri 79 Tahun 2018
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Kebijaksanaan Tarif; IV. Jenis Pelayanan yang Dikenakan Tarif; V. Tarif Pelayanan; VI. Pelayanan Kesehatan yang Ditanggung Pihak Ketiga; VII. Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Tarif Pelayanan; VIII. Tata Cara Penagihan Tarif Terhutang; IX. Pengelolaan Penerimaan Rumah Sakit; X. Pembinaan dan Pengawasan; XI, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.
23 halaman; 70 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 71 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, menyatakan bahwa Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masingmasing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-318/PK/2014 tanggal 12 Nopember 2014 perihal Penyampaian Perkiraan Alokasi dan Status Daerah DBH CHT Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2014;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang komposisi alokasi dana bagi hasil cukai, penetapan alokasi dana bagi hasil cukai, pembagian alokasi dana bagi hasil, karakteristik daerah pembagian alokasi dana bagi hasil, tujuan pendanaan dari alokasi dana bagi hasil, pembentukan secretariat, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2014.
UU No. 27 Tahun 1953 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Penghentian Berlakunya "Indische Muntwet 1912" dan Penetapan Peraturan Baru tentang Mata Uang" (Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951 (Lembaran-Negara Nomor 95 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
Undang-undang (UU) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 46), Sebagai Undang-Undang
ABSTRAK:
.bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undangDasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1958 tentang pengubahan Undang-undang Mata Uang tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1958No. 46);b.bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang
Pasal-pasal 89, 97 dan 111 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Pada dewasa ini beredar uang logam dari alminium satu sen, lima sen, sepuluh sen,dua puluh lima sen dan uang logam nekel dari lima puluh sen;Perbuatan uang logam dari nekel mengalami kemacetan oleh karena bahannya(nekel) sukar sekali di dapat dewasa ini, padahal mata uang ini sangat dibutuhkan dalammasyarakat. Karena itu kebutuhan ini perlu segera dipenuhi.Selain dari pada itu, berhubung dengan perkembangan keuangan dengan ini perludikeluarkan uang logam yang lebih tinggi dari pada lima puluh sen, yaitu rupiah dan duasetengah rupiah.Uang logam ini akan lebih tahan lama dalam peredaran dari pada uang kertasPemerintah.Uang kertas ini akan ditarik dari peredaran jika telah ada cukup uang logam beredardalam masyarakat.Mengingat kebutuhan masyarakat maka pembuatan uang-uang logam ini perlusegera dilakukan
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 1958.
Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953 (
-
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 71 Tahun 2017
TUNJANGAN - HARI - RAYA - GAJI - KETIGA - BELAS - APARATUR - NEGARA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD.2021/No 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar Pertimbagan dalam peraturan ini adalah : Pasal 2 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara,Pensiunan,Penerima Pensiun,dan Penerima tunjangan Tahun 2021
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6);UU No 6 Tahun 2002;UU No 23 Tahun 2014 sebgaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO 9 Tahun 2015; PP No 63 Tahun 2021;Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;Perda no 10 Tahun 2020;Perbup No 274 Tahun 2020
Materi pokok dalam Perturan ini adalah :Ketentuan umum , Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas,Pendanaan ,Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
5 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 72 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN PENERTIBAN REKENING PERANGKAT DAERAH MILIK PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
