Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembongkaran Bangunan Gedung Dan Bangunan Bukan Gedung
ABSTRAK:
bahwa untuk terwujudnya tertib penyelenggaraan
bangunan gedung dan menjamin keandalan teknis
bangunan gedung sesuai dengan fungsinya serta
terwujudnya kepastian hukum dalam rangka tertib
penyelenggaraan pendirian bangunan sesuai dengan
tata ruang, setiap pendirian bangunan gedung harus
dilaksanakan berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab XV Pasal
34 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Izin
Mendirikan Bangunan perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembongkaran Bangunan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembongkaran Bangunan
Gedung dan Bangunan Bukan Gedung.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12
Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26
Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13
Tahun 2019, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018
Terdiri dari 21 pasal 5 Bab yaitu Ketentuan Umum, Penegakan Peratuan Daerah, Tata laksana Pembongkaran, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2020.
mengatur mengenai Pembongkaran Bangunan Gedung Dan Bangunan Bukan Gedung
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mentawai Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kab. Kepulauan Mentawai Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Subsidi Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan ketersediaan penerangan, Pemerintah telah menghibahkan (tiga) unit pembangkit listrik bertenaga biomassa kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan total daya yang dihasilkan kurang lebih 700 KWh,
b. bahwa dalam mengoptimalkan barang milik daerah berupa pembangkit listrik tenaga Biomassa sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah telah menugaskan Perusahaan Umum Daerah Kemakmuran Mentawai untuk mengelola PLTBM dimaksud melalui Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penugasan Pengelolaan Pembangkit Listrik
Tenaga Biomassa Kepada Perusahaan Umum Daerah Kemakmuran Mentawai:
c. bahwa pemanfaatan daya listrik yang dihasilkan dari PLTBM dimaksud oleh masyarakat belum dapat mengembalikan biaya operasional PLTBM dimaksud, sehingga Pemerintah Daerah perlu memberikan tambahan subsidi kepada Perusahaan Umum Daerah Kemakmuran Mentawai selaku pengelola PLTBM dimaksud, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Pemberian Subsidi Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa
1. Undangan-Undang No 49 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten kepulauan Mentawai
2. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
3. Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2017 Tentang Pengelolaan barang Milik Negara
4. Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik daerah
5. Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah
6. Peraturan Menteri dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan
7. Peraturan Mentri dalam Negri No 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Kemakmuran Mentawai
9.Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penugasan Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Siberut Kepada Perusahaan Umum Daerah Kemakmuran Mentawai.
1. Besaran subsidi yang akan diberikan kepada Perumda dalam rangka pengelolaan PLTBm dihitung berdasarkan:
a. biaya produksi
b. kemampuan pendistribusian daya listrik dan
c. harga jual daya listrik.
2. Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. gaji dan tunjangan karyawan
b. biaya pembelian bahan bakar
c. biaya pemeliharaan dan suku cadang,
d. penyusutan atas aktiva tetap operasional
e. biaya manajemen, dan
f. keuntungan perusahaan paling banyak 10” dari biaya produksi.
3.Kemampuan pendistribusian daya listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf diukur berdasarkan jumlah jam pemanfaatan daya listrik oleh masyarakat dalam (satu) hari.
4. Harga jual daya listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf didasarkan pada kesepakatan antara Perumda dengan PT. PLN sebagai badan usaha yang diberi kewenangan oleh Negara dalam mendistribusikan listrik kepada masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2020.
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 50 TAHUN 2020
18 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 49 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Padat Karya Infrastruktur Bina Marga Dan
Sumber Daya Air Tahun 2020
ABSTRAK:
a . bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 telah
mempunyai pengaruh yang besar tidak hanya dalam
dunia kesehatan, tetapi adanya dampak pada sektor
ekonomi;
b. bahwa dalam rangka menanggulangi dampak
ekonomi karena pandemi Corona Virus Disease 2019
perlu melaksanakan Program Padat Karya
Infrastruktur Bina Marga dan Sumber Daya Air yang
bertujuan untuk memulihkan ekonomi sekaligus
melaksanakan pembangunan infrastruktur;
c. bahwa dalam pelaksanaan program padat karya
perlu memberikan petunjuk teknis didalam
pelaksanaannya
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Teknis Program Padat Karya Infrastruktur Bina
Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2020.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2020; Peraturan Kementerian Keuangan Nomor
43/PMK.05/2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5
Tahun 2019; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Wonosobo Nomor 28 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur Petunjuk Teknis pelaksanaan pekerjaan yang berasaskan
pemanfaatan tenaga kerja yang tersedia dibidang kebinamargaan dan
sumber daya air yang selanjutnya disebut dengan program padat
karya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2020.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 49 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan pelayanan publik terutama infrastruktur jalan yang memadai di Kab tegal dan meningkatkan perekonomian masyarakat serta daya saing daerah, maka perlu adanya prioritas pembangunan infrastruktur jalan yang didukung dengan prioritas penganggaran; bahwa sebagai tindak lanjut Perpres No 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perpres No 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, maka perlu percepatan pembangunan infrastruktur prioritas jalan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Prioritas Pembangunaan Infrastruktur Jalan Kabupaten Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; Uu No 25 Tahun 2004; UU No 38 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 34 Tahun 2006; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 75 Tahun 2014; Perpres No 16 Tahun 2018; Perda Kab Tegal No 9 Tahun 2011; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perda Kab Tegal No 3 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kriteria dan tahapan prioritas pembangunan infrastruktur jalan kabupaten, pelaksanaan dan penganggaran prioritas pembangunan infrastruktur jalan kabupaten, sumber pendanaan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2020.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 47 Tahun 2020
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Ciamis No. 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan bagi Bangunan-Bangunan yang Belum Memiliki Izin Mendirikan Bangunan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bagi Bangunan-Bangunan Yang Belum Memiliki Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 45 Tahun 2020
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kelurahan diperlukan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat
berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
BAB III PENENTUAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
BAB V PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA
BAB VI PERSIAPAN SWAKELOLA
BAB VII PELAKSANAAN SWAKELOLA
BAB VIII PENGAWASAN SWAKELOLA
BAB IX PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
BAB X PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB XI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN
BAB XII PELAPORAN
BAB XIII MONITORING DAN EVALUASI
BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
46 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 44 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Aplikasi Provincial/Kabupaten Road Management system dalam Perencanaan, Pemrograman Dan
Penganggaran Jalan Kabupaten Wakatobi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisien,
efektifitas, dan transparansi dalam pengelolaan aset
jalan melalui Program Hibah Jalan Daerah di
Kabupaten Wakatobi, perlu diatur penggunaan
Aplikasi Sistem Manajemen Jalan Daerah
(Provincial/ Kabupaten Road Management System)
sebagai alat bantu dalam proses perencanaan,
pemrograman dan penganggaran jalan Provinsi dan
jalan Kabupaten/Kota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penggunaan Aplikasi
Provincial/ Kabupaten Road Management System
dalam Perencanaan, Pemrograman dan
Penganggaran Jalan Kabupaten Wakatobi;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 ten tang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II RUANG LINGKUP APLIKASI PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM
BAB III APLIKASI PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM
BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA
BAB V PENDANAAN
BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2020/NO.43, LL Kab. Kubu Raya : 10 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang GARIS SEMPADAN BANGUNAN DAN GARIS SEMPADAN SUNGAI
ABSTRAK:
Bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana diberbagai sektor, yang mendorong terjadinya peningkatan arus distribusi orang, barang dan jasa di Kabupaten Kubu Raya, perlu upaya penerbitan dan pengamanan batas sempadan bangunan dan sungai;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6), UU No.28 Tahun 2002, UU No.38 tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No.35 Tahun 2007, UU No.1 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.17 Tahun 2019, PP No.36 Tahun 2005, PP No.34 Tahun 2006, PP No.38 Tahun 2011, PermenPU No.20/PRT/M/2010; Perda No.1 Tahun 2015
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; garis Sempadan bangunan; garis Sempadan Sungai; Pemanfaatan Daerah Sempadan; Penguasaan; pengendalian; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2020.
Peraturan Bupati ini memiliki 8 halaman dan 2 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 No 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerbitan atau Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendulrung penyelenggaraan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan atau Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 /PRT/M/2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016.
Ketentuan Umum;
Maksud dan Tujuan di tetepkan Peraturan Bupati ini;
Ruang Lingkup Pengaturan;
Pelimpahan Kewenangan Penerbitan atau Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi;
Penerbitan atau Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi;
Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 34 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Koridor Gerbosari-Ngargosari
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyelenggaraan
penataan bangunan dan lingkungan dewasa
ini yang semakin kompleks dan berkembang
baik dari segi intensitas, teknologi,
kebutuhan prasarana dan sarana, maupun
lingkungannya perlu menyusun strategi
pengelolaan tata bangunan dan lingkungan
yang tertata dan terkonsep;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan koridor
Gerbosari-Ngargosari sebagai pusat
pemerintahan dan pelayanan publik yang
aman, nyaman, berkarakter, berkualitas dan
berkelanjutan perlu mengembangkan potensi
yang dimiliki kawasan Gerbosari-Ngargosari
secara optimal;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1951;2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
06/PRT/M/2007; . Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 ; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 1 Tahun 2012
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Program Bangunan Dan Lingkungan; Rencana Umum Dan Panduan Rancangan; Rencana Investasi; Ketentuan Pengendalian Rencana; Pedoman Pengendalian Pelaksanaan; Pembinaan Pelaksanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
Jumlah Halaman: 32 HLM, Lampiran: 26 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
