Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Badan Layanan Umum Daerah maka pengelolaannya harus didasarkan pada prinsip-prinsip dan pola tata kelola yang baik sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari seluruh unsur organisasi dapat berjalan secara maksimal. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu dibentuk Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo Kabupaten Kepulauan Aru.
Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Thaun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, tarif layanan, standar pelayanan minimal, pejabat pengelola dan pegawai, dewan pengawas, remunerasi, pembinaan dan pengawasan, evaluasi dan penilaian kinerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman pelaksanaan Kerjasama pada badan layanan umum
Daerah rumah sakit umum daerah talang ubi
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dan untuk terlaksananya kerjasama dengan baik dan optimal perlu adanya pedoman bagi Badan Layanan Umum Daerah sebagai acuan pelaksanaan kerjasama.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 17 Tahun 2003; UU No 15 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; UU No 36 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 60 Tahun 2008; PP No 18 Tahun 2016; PP No 28 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No 61 Tahun 2007; PERMENDAGRI No 79 Tahun 2018; PERDA No 6 Tahun 2016; PERBUP No 33 Tahun 2021.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Kerjasama adalah kesepakatan antara pihak BLUD RSUD Talang Ubi dengan pihak lain, yang dibuat secara tertulis, menimbulkan hak dan kewajiban serta menguntungkan para pihak. Diatur mengenai ketentuan umum, kerjasama BLUD Talang Ubi, tata cara kerjasama, hasil kerjasama BLUD RSUD Talang Ubi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2022.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Ibnu Sutowo Baturaja
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan PERBUP No. 26 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERBUP No. 20 Tahun 2016, telah ditetapkan Remunerasi BLUD RSUD dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja. Sehubungan dengan ditetapkannya PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018 tentang BLUD, maka perlu meninjau kembali dan/atau menyesuaikan perbup tersebut. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah denan PP No. 74 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, remunerasi, sumber dana, proporsi pembagian jasa layanan, tata cara pembayaran, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2020.
Mencabut PERBUP No. 26 Tahun 2013 tentang Remunerasi BLUD RSUD dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERBUP No. 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas PERBUP No. 26 Tahun 2013 tentang Remunerasi BLUD RSUD dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang No. 22 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, Perlu Mengatur Pedoman Pengelolaan Investasi Rumah Sakit Umum Daerah
Dasar Hukum Dalam Peraturan ini : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 47 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permendagri No. 52 Tahun 2012.
Ketentuan Umum, Pengelolaan Investasi, Prosedur Investasi Blud, Hasil Investasi, Pemantauan, Pembinaan Dan Evaluasi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2016.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Rumah Sakit Umum Derah Dr. Tjitrowardojo Purworejo yang Berasal dari Pejabat Fungsional
ABSTRAK:
bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo merupakan unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan menjaga kesinambungan pelayanan rumah sakit sampai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden yang mengatur tentang organisasi, tata hubungan kerja, dan pengelolaan keuangan rumah sakit daerah sesuai ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menerbitkan Peraturan Bupati yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian Direktur Rumah Sakit Urnum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo yang berasal dari Pejabat Fungsional;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo Yang Berasal Dari Pejabat Fungsional.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Pernerintah Nornor 11 Tahun 2017 ; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nornor 14 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Purworejo Nornor 92 Tahun 2016 ;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengangkatan Direktur, Pemberhentian, dan Hak Direktur dari Pejabat Fungsional guna memberikan pedoman dan dasar hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian Direktur yang berasal dari Pejabat Fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2018.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 22 Tahun 2019
PELAYANAN PERIZINAN NON PERIZINAN ONLINE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Bagian Hukum Kab. Lombok tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PELAYANAN PERIZINAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK (ONLINE) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TENGAH
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu Daerah,
bahwa
menyebutkan
dalam penyelenggaraan penzman
dan nonpenzinan daerah oleh Pelayanan Terpadu Satu
Pintu menggunakan Pelayanan Secara Elektromk;
b. bahwa dalam rangka memberikan akses yang lebih luas
serta meningkatkan pelayanan perizman dan nonperizman
kepada masyarakat agar lebih mudah, cepat, efisien,
transparan, dan akuntabel, perlu menerapkan pelayanan
perizman dan nonperizman secara elektroruk (onlme);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Lombok Tengah tentang Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan Secara Elektronik (Online),
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014
Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA
ELEKTRONIK (ONLINE) PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014
Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4846);
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5038);
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republtk Indonesia Nomor 5578) sebagaimana
kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Ncmor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 5679);
telah dua
Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Penzman
Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2015 Nomor !);
100
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 22 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Tahun 2015/No.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Pola Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLUD) Puskesmas di Kabupaten Wonosobo, maka perlu meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Puskesmas; bahwa dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas terkait dengan pembayaran jasa/ remunerasi perlu mengatur Sistem Remunerasi Badan Layanan Umun Daerah Puskemas di Kabupaten Wonosobo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Di Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Sumber Remunerasi
Bab IV Pemanfaatan dan Pembagian Jasa Pelayanan
Bab V Penerima Remunerasi
Bab VI Pola Remunerasi
Bab VII Kegiatan Pembinaan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 72 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Umum Daerah, mengenai Tarif Layanan perlu diatur
dengan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah
Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Nama, Objek dan Subjek Tarif Pelayanan;
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif;
Tarif Layanan;
Pemanfaatan Tarif; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2021.
29 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 22 Tahun 2020
PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HASRI AINUN HABIBIE
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah yang mengatur bahwa dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BULD, maka BULD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur oleh Kepala Daerah.
Dasar hukum peraturan Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No.38 Tahun 2020; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; Pemendagri No.79 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah DR.Hasri Ainun Habibie termasuk didalamnya Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi, Pelaporan Keuangan, Laporan Keuangan BLUD untuk tujuan konsolidasi, serta Review dan Audit.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2020.
Terdiri dari 216 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
