Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2017.
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Konservasi Keaneakragaman Hayati
ABSTRAK:
bahwa guna menjaga keseimbangan ekosistem dan habitat hewan dan tumbuhan sebagai upaya menjamin kelestarian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan serta untuk mencegah kepunahan spesies yang disebabkan oleh kerusakan habitat dan pemanfaatan yang tidak terkendali melalui kegiatan konservasi keanekaragaman hayati, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4 726);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
5. Undang-Undang Nomor 32 Nomor 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nofnor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/ atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015;
13. Peraturan Presiden 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-pu.lau Kecil;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 7 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 27);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Terumbu Karang
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 8); t·
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 201'6 Nomor 6);
22. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukari, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo (berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 44);
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengembangan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati di Kabupaten Situbondo; Tujuan Konservasi Keanekaragaman Hayati adalah:
a. melindungi kawasan mangrove dan habitat didalamnya khususnya Burung Blekok;
b. melakukan upaya konservasi dan rehabilitasi kawasan mangrove;
c. memanfaatkan potensi serta fungsi kawasan mangrove sebagai ekowisata, penelitian dan pengembangan serta pendidikan secara berkelanjutan;
d. meningkatkan pemberdayaan, pelestarian dan peran serta masyarakat sekitar kawasan mangrove.
Konservasi Keanekaragaman Hayati Kawasan berlandaskan pada azas: a. keberlanjutan; b. konsistensi;
c. keterpaduan; d. kepastian hukum; e. kemitraan; f. pemerataan; g. peran serta masyarakat; h. keterbukaan;
i. akuntabilitas; J. keadilan.
Ruang lingkup Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah meliputi Kawasan Mangrove dan Satwa Blekok di Dusun Pesisir Timur Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo sebagai Kampung Blekok;
Konservasi Keanekaragaman Hayati meliputi: a. Perlindungan; b. Pelestariaan; c. Pemanfaatan; dan d. Pengelolaan;
Sistem zonasi mencakup: a. Zona Inti; dan b. Zona Pemanfaatan Terbatas;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2017.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 13 Tahun 2017
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS - TUNJANGAN KINERJA - kepala desa
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2017/NO. 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa Kabupaten Pohuwato TA 2017
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk meningkatkan motivasi, prakarsa dan integritas kepala desa dalam aspek pelayanan publik, pelaksanaan program pembangunan program-program pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa sehingga perlu di berikan penghargaan dalam bentuk tunjangan kinerja kepala desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999 ; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003 ; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004 ; UU No.33 Tahun 2004 ; UU No.25 Tahun 2009 ; UU No.12 Tahun 2011 ; UU No.6 Tahun 2014 ; UU No.23 Tahun 2014 ; PP No. 58 Tahun 2005 ; PP No.43 Tahun 2014 ; PP No.47 Tahun 2015 ; PEMENDAGRI No.113 Tahun 2014; PERDA No.11 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang bantuan keuangan khusus tunjangan kinerja kepala desa kabupaten pohuwato tahun anggaran 2017, termasuk di dalamnya mengatur tentang besaran tunjangan kinerja kepala desa, tata cara penyaluran bantuan keuangan khusus, tunjangan kinerja kepala desa, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Peraturan Bupati No 17 Tahun 2016 tentang Bantuan Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa Kabupaten Pohuwato TA 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 14 Halaman beserta lampirannya.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau No. 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Bulik Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan pmerintahan daerah
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan untuk Kecamatan.
- Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
- Tugas dan Kewenangan Camat
- Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Camat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2017.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985;Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;ndang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016;eraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2016;Peraturan ·Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2017;eraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2017;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula
berjumlah Rp.1.074.040.210. 938,00 bertambah/berkurang sejumlah
Rp. 65.221.916.950,35 sehingga menjadi Rp. l.139.262.127.888,35 dengan
rincian sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah;
c. Pembiayaan Daerah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2017.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan No. 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Jaminan Persalinan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan T.A 2017
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung pelaksanaan Jaminan Persalinan di Kabupaten Ogan Komering UIu Selatan, maka
perlu menetapkan Standar Biaya Jaminan Persalinan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran
2017 dengan peraturan bupati ini.
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permenkes No. 71 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang standar biaya jaminan persalinan Kabupaten OKUS TA 2017 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi Standar Biaya Jaminan Persalinan adalah satuan biaya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Persalinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Standar Biaya Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai pedoman biaya pelaksanaan Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2017. Diatur tentang standar biaya jaminan persalinan sebagaimana tercantum dalam lampiran, pelaksanaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2017.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro No. 13 Tahun 2017
Badan Layanan Umum; Kesehatan; Perizinan, Pelayanan Publik
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Sumberejo Kabupaten Bojonegoro
ABSTRAK:
-bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sehingga Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya; bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan oleh karena itu rumah sakit diruntut untuk dapat memberikan pelayanan bermutu sesuai dengan yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat; bahwa untuk mengatur hubungan, hak, dan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili, pengelola rumah sakit dan Staf Medik fungsional, perlu disusun Peraturan Internal (hospital by laws) Rumah Sakit sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit;
-Undang-Undang NOrnor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nornor 25 Tabun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tcntang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 920/ Menkes/ Per/ XII / 1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasla di Bidang Medik; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159.b/ Menkes/ Per/ II / 1988 tentang Rumah Sakit; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/Per/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws); Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medik (Medical Staff By laws) di Rumah Sakit; Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro; Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro; Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan Kabupaten Bojonegoro;
-Peraturan Bupati ini mengatur tentang pola tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Peraturan ini mengatur tentang hal-hal berikut, diantaranya ketentuan umum, maksud dan tujuan, prinsip pola tata kelola, pola tata kelola manajerial (managerial by laws), tata kelola staf medik (medical staff by laws), perubahan peraturan internal, kerahasiaan informasi medis, serta reviu kebijakan, pedoman dan prosedur. Pola tata kelola RSUD dimaksudkan sebagai pedoman bagi RSUD dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit dan memberikan panduan mengenai hak dan kewajiban bagi kalangan profesional, meliputi tenaga medis dan non medis. Pola tata kelola menganut prinsip transparansi, akuntabilitasm responsibilitas, dan independensi. Pola tata kelola merupakan peraturan internal rumah sakit yang didalamnya memuat struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi-fungsi logis, dan pengelolaan sumber daya manusia. Guna memungkinkan penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan dibentuk instalasi yang merupakan unit pelayanan non struktural. Instalasi terdiri dari instalasi pelayanan medik dan penunjang medik. Staf Medik Fungsional (SMF) rumah sakit terdiri dari dokter umum, dokter spesialis dan dokter sub spesialis, dokter gigi umum, dan dokter gigi spesialis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2017.
45 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2017
PEMBINAAN JIWA KORPS, KODE ETIK DAN BUDAYA KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, LD.2017/No.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik dan Budaya Kerja Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, dapat diwujudkan melalui pembinaan korps Pegawai Negeri Sipil, termasuk kode etik dan budayanya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik dan Budaya Kerja Pegawai Negeri Sipil;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Luwu Utara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3094) sebagaimana telah diubah dengan Undang• Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nornor 31 Tahun 1999 tentang Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor
4150);
..-..,. .
4. Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN JIWA KORPS, KODE ETIK DAN BUDAYA KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adaJah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adaJah Bupati Luwu Utara.
4. Pejabat yang berwenang adalah Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang
mempunyai
pengangkatan,
wewenang melaksanakan proses pemindahan, dan pemberhentian
pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil adalal Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara.
8. Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa Kesatuan dan persatuan, kebersamaan,kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativit.as, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republikindonesia.
9. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari hari.
10. Budaya Kerja Pegawai Negeri Sipil adalah Falsafah dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan pendorong yang dibudayakan dalam Pemerintah Daerah.
11. Majelis Kode Etik yang selanjutnya disebut Majelis adalah Tim yang bersifat ad hoc yang dibentuk di Lingk:ungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang bertugas melaksanakan penegakkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
12. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan tulisan at.au perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps, kode etik dan budaya kerja.
13. Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
14. Pelapor adalah seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah at.au sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik.
15. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak pegawai yang telah melakukan pelanggaran kode etik.
16. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
17. Laporan adalah penyampaian secara tertulis kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran
18. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaanterhadap pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.
19. Perlindungan administrasi adalah perlindungan terhadap sanksi administrasi.
BAB II
PEMBINAAN JIWA KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 2
Pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 3
Pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk:
a. membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan Pegawai Negeri Sipil;
b. mendorong etos kerja Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, dan abdi masyarakat; dan
c. menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran dan wawasan kebangsaan Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 4
Ruang lingkup pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil mencakup:
a. peningkatan etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil;
b. partisipasi dalam penyusunan kebijakan Pemerintah
Daerah yang terkait dengan Pegawai Negeri Sipil;
c. peningkatan kerja sama antara Pegawai Negeri Sipil untuk memelihara dan memupuk kesetiakawanan dalam rangka meningingkatkan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil; dan
d. perlindungan terhadap hak- hak sipil atau kepentingan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
Pasal 5
Untuk mewujudkan pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dan menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari, dibutuhkan Kode Etik dan Budaya Kerja sebagai landasan.
BAB III
NILAI-NILAI DASAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 6
Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai
Negeri Sipil meliputi:
a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;
c.
d.
e.
f.
'- - g.
h.
1.
semangat nasionalisme;
mengutarnakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
ketaatan terhadap hulrum dan peraturan perundang•
undangan;
penghormatan terhadap hak. asasi manusia;
tidak dislaiminatif;
profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan semangat jiwa korps.
BAB IV
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 7
(1) Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada Kode etik.
(2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. etika terhadap diri sendiri;
b. etika terhadap sesama Pegawai;
,.-
\ �
• �
�
c. etika dalam berorganisasi;
d. etika dalam bermasyarakat; dan e. etika dalam bernegara.
Pasal 8
Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf a diwujudkan dalam bentuk:
a. menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing;
b. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari•
hari;
c. proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
d. menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
e. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan; dan
f. berpenampilan rapi dan sopan.
Pasal 9
Etika terhadap sesama Pegawai sebagamana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diwujudkan dalam bentuk:
a. saling menghormati sesama pegawai yang memeluk kepercayaan yang berbeda;
b. menjalin kerja sama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama pegawai;
c. menjunjung tinggi keberadaan Korps Pegawai Negeri
(KORPRI) sebagai wadah pemersatu pegawai;
d. tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama pegawai;
e. menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
f. menghargai basil karya sesama pegawai.
Pasal 10
Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf c diwujudkan dalam bentuk:
a. mematuhi standar operasional prosedur kerja;
b. bekerja inovatif dan visioner;
c. memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;
d. menghormati dan menghargai sesama Pegawai dan
orang lain dalam bekerja sama; dan
. ..,
r
e. memberikan penghargaan kepada Pegawai yang berprestasi.
Pasal 11
Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf d diwujudkan dalam bentuk:
a. menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain; bergaya
b. hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu kehannonisan masyarakat; ·
e. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
f. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan; dan
g. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.
Pasal 12
Etika dalam bemegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (2) huruf e diwujudkan dalam bentuk:
a. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara konsisten dan konsekuen;
b. menghormati lambang dan simbol Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan
Negara;
e. memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
f. menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang• undangan;
g. mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan
nasional;
i. memegang teguh rahasia negara;
j. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
k. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab; dan
1. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.
Pasal 13
Pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal
12.
BABV
PENEGAKAN KODE ETIK
Bagian Kesatu
Sanksi dan Tindakan Administrasi
Pasal 14
(1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran
Kode Etik dikenakan sanksi moral.
(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dibuat secara tertulis dan/atau ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3) Penetapan Sanksi Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi dari Keputusan Sidang Majelis Kode Etik.
Pasal 15
( 1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berupa:
a. pemyataan secara tertutup; atau b. pemyataan secara terbuka.
(2) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
(3) Pemyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung terlapor dan terlapor.
(4) Dalam Pemberian Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Pimpinan Instansi/ SKPD.
..
"--.
Pasal 16
(1) Pegawai Negeri Sipil yang melalrukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dapat dikenakan tindakan administrative.
(2) Tindakan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diperiksa oleh Majelis Kode Etik ternyata merupakan pelanggaran Disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang• undangan.
(3) Majelis Kode Etik Wajib menyampaikan rekomendasi pelanggaran Disiplin kepada Pejabat yang berwenang paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penetapan.
Bagian Kedua
Tata Cara Penegakan Kode Etik
Pasal 17
(1) Untuk Penegakan kode etik di linglrungan Pemerintah
Daerah dibentuk Majelis Kode Etik.
(2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 18
(1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 terdiri dari:
a. 1 (satu) orang Ketua ex oficio Sekretaris Daerah merangkap Anggota;
b. 1 (Satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
c. 1 (satu) orang Sekretaris ex oficio kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia merangkap Anggota; dan
d. sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota.
(2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima)
orang, maka jumlahnya harus ganjil.
(3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.
Pasal 19
Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas:
a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
b. membuat rekomendasi peberian sanksi moral dan tindakan administratif; dan
c. menyampaikan keputusan sidang majelis kepada pejabat yang berwenang.
Pasal 20
Majelis dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:
a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
c. mengajukan pemeriksaan secara langsung kepada terlapor, pelapor/pengadu dan/atau saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaranyang dilakukan oleh terlapor;
d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik; dan
f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administrasi.
Pasal 21
(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
huruf a berkewajiban:
a. melaksanakan koordinasi dengan anggota majelis untuk mepersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/ pengaduan pelanggaran kode etik;
b. menentukan jadwal sidang;
c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
d. memimpin jalannya sidang;
e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota majelis maupun saksi untuk merumuskan putusan sidang;
g. menandatangani putusan sidang; h. membacakan putusan sidang; dan i. menandatangani putusan sidang.
\
•
(2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b berkewajiban:
a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua
Majelis;
b. memirnpin sidang apabila Ketua Majelis berhalangan;
c. mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris
Majelis; dan
d. menandatangani berita acara sidang.
(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(1) huruf c berkewajiban:
a. menyiapkan administrasi keperluan sidang;
b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor, pelapor/pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
c. menyusun berita acara sidang;
d. menyiapkan konsep keputusan sidang;
e. menyampaikan surat keputusan sidang kepada terlapor;
f. membuat dan mengirimkan laporan basil sidang kepada atasan terlapor; dan
g. menandatangani berita acara sidang.
(4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(1) huruf d berkewajiban:
a. mengajukan pertanyaan kepada pelapor/pengadu dan/atau saksi kepentingan sidang;
terlapor,
untuk
b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis baik
diminta ataupun tidak; dan
c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan penijauan di lapangan.
Pasal 22
( 1) Keputusan Majelis diambil melalui musyawara dan mufakat.
(2) Dalam hal musyawara dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak tercapai, maka keputusan yang diambil dengan suara terbanyak.
(3) Anggota majelis yang tidak setuju terhadap keputusan sidang tetap menandatangani keputusan sidang.
(4) Ketidaksetujuan sebagaimana di.maksud pada ayat (3)
dituangkan dalam berita acara sidang.
(5) Format berita acara sidang dan Putusan Kode Etik pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
Pasal 23
(1) Sidang majelis tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali.
(2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya 7 (tujuh} hari kerja.
(3) Sidang Majelis tetap memberikan Keputusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
(4) Keputusan majelis bersifat final.
(5) Format laporan/pengaduan lisan dan tertulis serta surat panggilan tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
Pasal 24
(1) Untuk mendulrung pelaksanaan tugas Majelis Kode etik dibentuk Sekretariat Majelis Kode Etik.
(2) Sekretariat Majelis Kode Etik berkedudukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(3) Keanggotaan Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI
TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU DAN SAKSI
Pasal 25 (1) Hak terlapor:
a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis sebelum
pelaksanaan sidang;
b. menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama palin lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;
c. mengajukan pembelaan;
d. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
e. meneima salinan keptusan sidang 3(tiga) hari setelah keputusan dibacakan; dan
f. mendapatkan perlindungan administrasi.
(2) Kewajiban terlapor:
a. memenuhi semua panggilan;
b. menghadiri sidang;
c. menjawab semua pertanyaan yan diajukan oleh ketua dan anggota majelis;
d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis;
e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh majelis ; dan
f. berlalru sopan.
Pasal 26 ( 1) Hak pelapor/pengadu:
a. mengetahui tndak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
c. mendapatkan perlindungan;
d. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan;
e. memberikan identitas secara jelas; dan
f. mendapatkan perlindungan administratif.
(2) Kewajiban pelapor/pengadu:
a. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
b. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
c. memenuhi semua panggilan;
d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang majelis; dan
e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh
majelis.
Pasal 27
(1} Saksi mendapat perlindungan administrasi.
(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkewajiban:
a. memenuhi semua panggilan;
b. menghadiri sidang;
c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh majelis;
d. memberikan keterangan yang benarsesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupunditaambah;
e. menaati semua ketentuan yang dikeluarka oleh majelis; dan
f. berlaku sopan.
Pasal 28
(1) Pegawai yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik direhabilitasi nama baiknya, berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis.
(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Majelis.
,, BAB VII BUDAYA KERJA
Pasal 29
Motto Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah adalah "Melayani dengan Hati, Sepenuh Haii, dengan Hati• haii dan Tidak sesuka Hati".
Pasal 30
Budaya Kerja Pegawai meliputi:
a. mengembangkan kernitraan dalam memberikan pelayanan terbaik;
b. mengedepankan perilaku kerja secara gotong royong untuk memberikan hasil kerja yang lebih optimal;
c. mengernbangkan sikap kepedulian terhadap
kepentingan masyarakat;
d. disiplin, komitmen, dedikasi, ikhlas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
e. bersikap jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan;
f. melaksanakan pekerjaan secara objektif dan transparan
serta menghindari benturan kepentingan;
g. melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan secara terus menerus;
h. berpikir dan bertindak untuk menghasilkan sesuatu yang baru;
i. memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efi.siensi;
J. berani mengambil tindakan dan solusi dalammenyelesaikan masalah;
k. bersikap terbuka terhadap ide-ide baru yang konstruktif;
.. •
'
1. melakukan pekerjaan secara terukur, mulai dari perencanaan, proses, hingga hasil;
m. berupaya untuk meningkatkan kompetensi;
n. melaksanakan pekerjaan secara efektif, efisien,
o. sistematis, terarah, dan berkualitas; dan
bekerja sesuai dengan standar kinerja.
Pasal 31
(1) Budaya Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dilaksanakan oleh Pegawai dalam bentuk perilaku kerja.
(2) Perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dipegang teguh dan dijalankan oleh Pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
(3) Perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:
a. JUJur;
b. kerja keras; dan
c. melayani.
Pasal 32
Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2017.
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2017
MEKANISME PELAKSANAAN TRANSFER DANA KE DESA TAHUN ANGGARAN 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2017/NO.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME PELAKSANAAN TRANSFER DANA KE DESA TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan
penyaluran dana transfer dari Rekening Kas Umum Daerah
ke Rekening xae Desa perlu diatur dengan Pcraturan
Bupati Bone;
b. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati Bone
tentang Mekanisme Pelaksanaan transfer Dana ke Desa
Tahun Anggaran 2017;
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822 );
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pembcrantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 3874 ) sebagaiamana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 );
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara \Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Nomor
4286);
5 Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang
Pembendaharaan Negara [Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Negara Repub!ik Indonesia
Nomor 4355 );
·2·
6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik lnf!onesia Nomor
4400 );
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dcsa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), scbagaimana
telah dtubah beberapa kali terakhir dengan Undang·
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lemban.n
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
JO. Peraturan Pemerintah Rcpublik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pclaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Oesa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587),
sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pe\aksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa {Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumbcr Dari Anggaran
Pendapatan dan Be\anja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagarmana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan
Pemcrintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
.3.
13. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Tekms Pcraturan di �sa (Serita Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pcngelolaan Keuangan Desa (Serita Negara
Repub!ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Pcraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pcdoman Pembangunan Desa (Serita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Oesa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor I Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asa.I Usu!
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Serita Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Lembaran
Dae rah Ka bu paten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
18. Pcraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pcngelolaan Keuangan Daerah
(Lembo.ran Daeroh Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor
10) sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Daerah
Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pcrubahan
atas Peraturan Dacrah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pokok·pokok Pcngelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8);
19. Pcraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembcntukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lcmbanm Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
20. Pcraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2015 tcntang
Pedoman Pcnyusunan Anggaran Pendapatan dan Bclanja
Dcsa (Serita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 7)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bone
Norn or· 5 Tahun 2016 ten tang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor .!.5 tahun 2015 tcntang Pcdoman
Pcnyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(Serita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2016 tcntang
Bcsaran Dana Transfer pada sctiap Dcsa di Kabupaten
Bone Tahun 2017 (Serita Daerah Kabupaten Bone Tahun
2016 Nomor 99).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI
PELAKSANAAN TRANSFER
ANGGARAN 2017.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I
TENT ANG
DANA KE
MEKANISME
DESA TAHUN
Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan ;
I. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dese. yang
selanjutnya dismgkat APBDesa adalah rencana
keuangan tahunan pemerintah desa yang disetujui BPD.
3. Bendahara Umum Dacrah yang selanjutnya disingkat
BUD adalah Pcjabat Pengelolaan Kcuangan Daerah
{PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai
Bendahara Umum Daerah.
4. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKUD
adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.
5. Rckemng Kas Dcsa adalah rekening tempat menyimpan
uang Pcmcrintah Dcsa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan digunakan untuk mcmbayar
seluruh pengcluaran Oesa pada Bank yang ditctapkan.
6. Bendahara Desa adalah unsur staf scktttariat dcsa yang
mcmbidangi urusan administrasi kcuangan umtuk
menatausahakan keuangan desa.
BAB II
TRANSFER DANA KE OESA
Pasal 2
Transfer dana kc Desa mcliputi :
a. Dana Desa;
b. Dana Bagi Hasil Pajak dan Rctribusi; dan
c. Alokasi Dana Dcsa {ADD)
Pasa! 3
Dokumen Pelaksanaaii Anggaran (DPAJ dana Transfor
kc Desa disusun oleh PPKO selaku Pengguna Anggaran.
Pasal 4
(I) Penyaluran dana transfer ke Dcsa dilaksanakan dcngan
cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah
kc Rekening Kas Desa.,
-5-
(2) Rekening Kas Desa sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (I) berada pada Bank Umum yang ditunjuk oleh
Pemerintah Dcsa.
(3) Rckening Kas Ocsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatasnamakan Pemenntah Desa dengan Specimen tanda
tangan Kepala De:5! dan Bendahara Desa.
(4) Pcnyaluran dana transfer kc desa scbagaimana dimaksud
pada ayat (I) dilampiri :
a. Foto Copy Rekening Koran dcngan nama Rekening Kas
Pemerintah Desa; '
b. Salinan Kcputusan Kepala Daerah tcntang Penetapan
Besaran Dana Transfer kc Desa; dan
c. Surat Pemyataan .Tanggung Jawab Mutlak.
DANA DESA
Pasal 5
Mekanisme penyaluran Dana kc Desa antara lain :
J. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap,
yaitu :
a. Tahap I pada bulan April 2017, sebcsar 60%.
b. Tahap II pad a bu Ian Agustus 2017, scbcsar 40%.
2. Bendaharn Umum Daerah (BUD) mclakukan transfer ke
Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
huruf a, untuk Tahap I setelah menenma dokumen
sebagai benkut :
a. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran
2017 yang telah dievaluasi oleh Camat;
b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBOesa Tahun Anggaran 2016;
c. Surat Permohonan Pencairan dana;
d. Rekomendasi pencairan dan Camat;
e. Rencana Penggunaan Dana;
f. Kwitansi bermaterai 6.000.·;
g. Surat Kuasa Pemindahbukuan;
h. Surat Pemyataan Tanggungjawab Mutlak; dan
L Surat Pengantar Pencairan dana dari Kepala Dlnas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone.
3. Bendahara Umum Daerah (BUD) me!akukan transfer ke
rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (II
huruf b, untuk Tahap II setelah menerima dokumen
sebagai berikut ;
a. Laporan Realisasi Pcnggunaan Dana Desa Tahap I
Tahun 2017, menunjukkan sekurang-kurangnye 50%;
b. Surat Permohonan pencairan dana;
e. Rekomcndasi pencairan dari Camat;
d. Rencana Penggunaan Dana;
e. Kwitansi bermaterai 6 000.-;
f. Surat Kuasa Pemindahbukuan;
g. Surat Pernyaataan Tanggungjawab Mutlak; dan
h. Surat Pengantar pencairan dana dari Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Oesa Kabupaten Bone.
-6-
BAGI HASIL PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
Pasal 6
"(I) Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak dan Rctribusi
dilaksanakan 4 (empat) Tahap, yaitu ;
a. Tahap I pada bulan Maret 2017, sebcsar 25%;
b. Tahap II pad a bu Ian Juni 2011, scbesar 25%;
c. Tahap III pada bulan September 2017, scbcsar 25%;
dan
d. Tahap JV pada bulan Dcsembcr 2017, sebcsa.r 25%;
(2) Bendahara Umum Oaerah (BUD) melakukan transfer
Tahap I, kc Rekening Kas Desa scbagaimana dimaksud
pada ayat fl) huruf a, sctclah menerima dokumen sebagai
berikut:
a. Surat Permohonan Pencairan Dana;
b. Rekomendasi pencairan dari Camat;
c. Rencana Periggunaan Dana,
d. Kwitansi bcrmaterai 6.000.·;
e. Surat Kuasa Pcmindahbukuan;
f. Surat Pcrnya.taan Tanggungjawab Mutlak; dan
g. Surat Pcngantar Pencairan dana dari Kcpala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone.
(3) Bendahara Umum Oaerah (BUD) melakukan transfer
Tahap 11, Ill dan IV, kc Rekening Kas Desa sebagaimana
pada ayat (1) huru( b, huruf c dan huruf d, setelah
menerima dokumen sebagai berikut :
a. Laporan Realisasi Penggunaan dana Bagi Hasil pajak
dan retnbusi daerah Tahap sebclumnya mencapai
90%;
b. Surat Pennohonan Pencairan Dana;
c. Rekomendas1 pencairan dari Camat;
d. Rencana Penggunaan Dana;
e. Kwitansi bennaterai 6.000.-;
f. Surat Kuasa Pemindahbukuan;
g. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak; dan
h. Surat Pengantar Pencairan dana dari Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Oesa Kabupaten Bone.
ALOKASI DANA DESA
Pasal 7
(I) Mekanisme pcnyaluran transfer dana Alokasi Dana Desa
(ADD) ke Desa antara lain :
a. Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan 12 kali
dalam setahun;
b. Alokasi Dana Desa ditransfer pada Minggu pcnama
setiap bulan;
e. Penyaluran A!okasi Dana Deaa aebagaimana dimak&ud
pada huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuiµ
pennintaan pennohonan pencairan dana.
-7-
(2) Bendahara Umum Dacrah (BUDI, mulai mclakukan
transfer ke Rekcning Kas desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (l), sctclah menerima dokumen sebage.i
berikut:
a. APBDesa yang telah dievnluasi oleh Camat;
b. Pnnt Out Rekening Kas Desa (Rekening Giro) dari
Bank;
c. Surat Pcnnohonan Pcncairan dana;
d. Rekomendasi pencairan dari Camat;
e. Kwitansi bcnnaterai 6.000.-;
f. Surat Kuasa Pemindahbukuan;
g. Surat Pcrnyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
1. Surat Pcngantar Pcncairan dana dari Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone.
(3) Bendahara Umum Dacrah {BUD), melakukan trans!er
dana ADD bulan berikutnya kc Rckening Kas Desa,
setclah menerima dokumen sebagai bcnkut :
a. Laporan pertanggungjawaban dana ADD bulan lalu
mencapai 90%;
b. Surat Pem1ohonan Pencairan dana;
c. Rekomendasi pencairan dari Carnal;
d. Kwitansi bermaterai 6.000.-;
e. Surat Kuasa Pemindahbukuan;
f. Surat Pemyataan Tanggungjawab Mutlak; dan
g. Surat Pengantar Pencairan dana dari Kepela Dinas
pemcerdeyean Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone.
Pasal 8
Dalam hal mendapatkan rekomcndasi dari Camat scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 huruf c dan angka 3 huruf b,
Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (31 huruf b, scrta Pasal 7 ayat
(2) huruf c dan ayat (3) huruf b, Kepala Dcsa melampirkan
dokumen:
- Untuk Tahap I sebagai berikut :
a. Surat Permohonan Pcncairan dana;
b. Rencana Pembangunan Jangka Mcncngah Dcsa (RPJMDesa);
c. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2017;
d. Anggaran Pendapatan dan Bclanja Desa (APBDesa) Tahun
2011;
e. SK Benda.hara Desa;
f. Rencana Penggunaan Dana;
g. Kwitansi berrnaterer 6.000,-;
h. Surat Kuasa Pemindahbukuan; ·
i. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak;
j. Foto Copy Rekening Pemerintah Desa;
k. Surat Pertanggungjawaban Dana (SPJ) Tahap/bulan
sebelumnya; dan
I. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun
sebetumnya.
Untuk Tabao U dan seterusnva sebaeai berikut :
a. Surat Permohonan Pcncairan dana;
b. Rencana Penggunaan Dana;
c. Kwitansi bermaterai 6.000,-;
-8-
d. Surat Kuasa Pemindahbukuan;
e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
f. Surat Pertanggungjawaban Dana (SPJ) Tahap/bulan
sebelumnya;
Pasal 9
Dalam hal mendapa1kan surat pengantar dari Kepala Dinas
Pcmbcrdayaan Masyarakat dan Dcsa Kabupatcn Bone
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 huruf g dan
angka 3 huruf f, Pasal 6 ayat (2) huruf e- dan ayat (3) huruf f,
serta Pasal 7 ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf f, Kepa1a Desa
me[ampirkan dokumen ;
Untuk TahaP I sebagni berikut :
a. Surat Permchcnan Pencairan dana;
b. Surat Pengantar dari Camat;
c. Rekomendasi Camat;
d. Bukti Verifikasi dari Tim Vcrifikasi Kecamatan;
e. Reneana Pembangunan Jangka Menengah Oesa
(RPJMDesa);
f. Rencana Kerja Pemenntah Desa (RKPDesa);
g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dcsa (APBDesa) yang
tclah dievaluasi oleh Carnal;
h. SK Bendahara Desa;
1. Rencana Pcnggunaan Dana;
j. Kwitansi bermatcrai 6.000,-;
k. Surat Kuasa Pcmmdahbukuan;
I. Surat Pcrnyataan T.anggung Jawab Mutlak;
m. Pete Copy Rckcning Pemerintah Desa;
n. Surat Pcrtanggungjawaban Dana (SPJ) Tahap/bulan
sebelumnya; dan
o. Laporan Pcnyclcnggaraan Pcmcrintahan Dcsa (LPPD) tahun
sebclumnya. ·
Untuk Tahap U dan setcrusnya "scbagai bcrikut:
a. Surat Permohonan ·Pencairan dana;
b. Surat Pengantar dari Camat;
c. Rckomendasi Camat;
d. Bukti Verifikasi dari Tim Verifikasi Kecamatan;
e. Rencana Pcnggunaan Dana;
f. Kwitansi bcrmaterai 6.000,-;
g. Surat Kuasa Pcmindahbukuan;
h. Surat Pcmyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
i. Surat Pertanggungjawaban Dana (SPJ) Tahap/bulan
sebetumnya;
Pasal IO
(I) Kepala Oesa bertanggungjawab atas penggunaan dana transfer
kc Oesa.
(2) Kepala Desa bertanggungjawab atas pemindahbukuan dana
transfer ke Rckening Kas Desa.
-ePasal 11
(1) Bendahara Desa selaku Wajib pungut Pajak Penghasilan dan
Pajak Pertambahan Nilai melakukan pemotongan pajak sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Bendahara Dcsa berkewajiban menyampaikan laporan rcalisasi
dana transfer kepada Bendahara Umum Oaerah pada sctiap
Minggu Pertama bulan berikutnya.
BAB Ill
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Pcraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan.
Agar seliap orang
pengundangan Peraturan
dalam Berita Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal
ABSTRAK:
Organisasi perangkat daerah Kabupaten Sleman mengalami perubahan dan perubahan ini mempengaruhi kewenangan pihak yang menangani dana penguatan modal pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 33Tahun 2016.
Materi Pokok: Dalam Peraturan Bupati ini diatur bahwa terdapat ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2015 yang diubah, yaitu Pasal I yang terdiri dari Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 19, Pasal 22.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017.
Mengubah Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal
Jumlah Halaman: 12 HLM; -
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
