Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
ABSTRAK:
a. bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
b. bahwa air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman/real estate, rumah makan/restaurant, hotel, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama;
c. bahwa pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003
1. KETENTUAN UMUM; 2. MAKSUD DAN TUJUAN; 3. PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK; 4. PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN JARINGAN AIR LIMBAH DOMESTIK; 5. RENCANA INDUK PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK; 6. KEWAJIBAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK; 7. PENYEDIAAN, PENYEDOTAN, PELAYAN DAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK; 8. PERSYARATAN TEKNIS PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK; 9. ZONASI PENCEMARAN AIR LIMBAH DOMESTIK; 10. HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT; 11. SANKSI ADMINISTRATIF; 12. PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN; 13. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2017.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perbup tentang RKPD Kab. Kotabaru Tahun 2018.
PEDOMAN - KERJA SAMA - BLUD - RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2017/NO.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, BLUD RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo perlu menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan maupun dengan pihak ketiga lainnya;
Untuk melaksanakan maksud tersebut perlu mengatur pedoman kerjasama pada BLUD RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Kerjasama pada BLUD RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 50 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 61 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 22 Tahun 2009
PERBUP ini Mengatur Mengenai Pedoman Kerjasama pada BLUD RSUD Sultan Thaha Saifuddin; Meliputi Maksud dan Tujuan; Prinsip Kerja Sama; Bentuk dan Model Kerja Sama; Tata Cara Kerja Sama; Pembinaan; Naskah Kerja Sama; Hasil dan Pembiayaan Kerja Sama; Berakhirnya Kerja Sama; Perubahan Kerja Sama; Penyelesaian Perselisihan; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2017.
11 hlmn; 2 lmprn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
Bahwa dengan pelaksanaan penyuluhan pertanian yang optimal, sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan petani, memudahkan tugas koordinasi penyuluhan antara kecamatan dan desa dan pelaksanaan tugas operasional penyuluhan lainnya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 1985, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011 ;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas Pokok dan Fungsi; Eselonering; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 9 halaman dan 1 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
a. bahwa dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi seluruh penduduk/masyarakat adalah dokumen yang sangat dibutuhkan dan melekat pada orang perorangan,sehingga perlu dilakukan pelayanan;
b. bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, perlu adanya standar pelayanan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014.
1. KETENTUAN UMUM; 2. MAKSUD DAN TUJUAN; 3. JENIS DAN OBJEK PELAYANAN; 4. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN; 5. PARTISIPASI MASYARAKAT; 6. MAKLUMAT PELAYANAN; 7. PEMANTAUAN DAN EVALUASI; 8. KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2017.
-
53
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Program Jaminan Persalinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu memberikan pedoman pelaksanaannya; bahwa Pera.turan Bupati Batang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan PersaJinan perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan;
Undang-Undang Nomor 9 Ta.bun 1965; Undang-Undang Nomoc 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sasaran dan tujuan Jampersal, penyelenggara Jampersal, mekanisme pelaksanaan Jampersal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2017.
Peraturan Bupati Batang Nomor 29 Tahun 2016 dicabut.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara No. 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian Aparatur Sipil Negara & Pejabat Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, telah diamanatkan Pemerintah Daerah wajib memiliki Jadwal retensi Arsip.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 24 Tahun 2014; KEMENDAGRI No. 30 Tahun 1979; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 12 Tahun 2009; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 22 Tahun 2009; Surat Kepala Arsip Nasional No. BPK.03.09/57/2014 tanggal 9 Desember 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalamya mengatur tentang Maksud dan Tujuan; JRA Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 27 Halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Badan Pengelola Keuangan Kab. Aceh Tengah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan. pasal 5. Oanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, perlu menetapkan tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 Jo. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1974; 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 56 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Penetapan; Badan Pengelola Keuangan; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2017.
21 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
