Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
Dasar Hukum:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023.
Peraturan Walikota ini memuat tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, dengan sistematika:
KETENTUAN UMUM; PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS; PEMBAYARAN; PENDANAAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019; dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019.
Peeraturan Bupati ini mengatur mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Kabupaten Seram Bagian Barat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021.
Penjelasan 6 Halaman; Lampiran 513 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 18 Tahun 2008
apbd - KODIFIKASI, KLASIFIKASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2008/No. 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kodifikasi, Klasifikasi Perencanaan Dan Penganggaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi di bidang
perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah perlu menetapkan kodifikasi, klasifikasi
perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kodifikasi dan klasifikasi, Kodifikasi dan klasifikasi Perencanaan dan Penganggaran APBD serta uraiannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2008.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2007 dicabut.
97 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2023
PERBUP Kab. Aceh Tengah No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 75 Tahun 2022
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Kabupaten Aceh Tengah
Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 1116
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 75 Tahun 2022
Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah
Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pemeraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 25
ayat (4) disebutkan bahwa Hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, baik bagian provinsi maupun
bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh
persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan
penegakan hukum;
b. bahwa sehubungan adanya kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan
sedangkan anggarannya belum tersedia/tidak cukup tersedia dalam
APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023 dan telah mendapat
a. bahwa berdasarkan Pemeraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 25
ayat (4) disebutkan bahwa Hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, baik bagan provinsi maupun
a. bahwa berdasarkan Pemeraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 25
ayat (4) disebutkan bahwa Hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, baik bagan provinsi maupun
persetujuan DPRK Aceh Tengah Nomor 170/233/DPRK perihal
Persetujuan DPRK Aceh Tengah;
c. bahwa adanya penyesuaian belanja SK.PK untuk Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023;
d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 disebutkan pada bahwa Program, kegiatan
dan sub kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas
peruntukannya atau penggunaanya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dapat dilaksanakan mendahului penetapan Perda
tentang Perubahan APBD dan pada kondisi tertentu pergeseran anggaran
yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum
perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan
kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi
mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat
nasional atau daerah. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum
perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam
bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh
persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan
penegakan hukum;
b. bahwa sehubungan adanya kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan
sedangkan anggarannya belum tersedia/tidak cukup tersedia dalam
APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023 dan telah mendapat
persetujuan DPRK Aceh Tengah Nomor 170/233/DPRK perihal
Persetujuan DPRK Aceh Tengah;
c. bahwa adanya penyesuaian belanja SKPK untuk Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabu paten
Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023;
d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 disebutkan pada bahwa Program, kegiatan
dan sub kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas
peruntukannya atau penggunaanya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dapat dilaksanakan mendahului penetapan Perda
tentang Perubahan APBD dan pada kondisi tertentu pergeseran anggaran
yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum
perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan
kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berpa kondisi
mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat
nasional atau daerah. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum
perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam
bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh
persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan
penegakan hukum;
b. bahwa sehubungan adanya kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan
sedangkan anggarannya belum tersedia/tidak cukup tersedia dalam
APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023 dan telah mendapat
persetujuan DPRK Aceh Tengah Nomor 170/233/DPRK perihal
Persetujuan DPRK Aceh Tengah;
c. bahwa adanya penyesuaian belanja SKPK untuk Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabu paten
Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023;
d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 disebutkan pada bahwa Program, kegiatan
dan sub kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas
peruntukannya atau penggunaanya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dapat dilaksanakan mendahului penetapan Perda
tentang Perubahan APBD dan pada kondisi tertentu pergeseran anggaran
yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum
perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan
kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berpa kondisi
mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat
nasional atau daerah. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum
perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam
Perda perubahan APBD.
Perda perubahan APBD.
Perda perubahan APBD.
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu
peraturan bupati.
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu
peraturan bupati.
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b dan huruf c terseb
Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956; ndang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; ndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 7I Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2022; eraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 75 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahu 2023; Keputusan Gubernur Aceh nomor 903/615/2023; eputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 900/477 /ORGS/2023;
Peraturan Bupati ini mengatur perubahan Pasal I, 5A dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2023.
Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 75 Tahun 2022
Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2023
36
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2024
APBDHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Sumedang No. 32 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2024.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 18 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan
atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis I
penyesuaian akibat ridak tercapainya target penerimaan
daerah yang ditetapkan terjadi kebutuhan yang mcndesak,
maka arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan
Prioritas APBD telah dilakukan perubahan dan telah
disepakati pada tanggal 5 September 2003: bahwa sehubungan dengan hal terscbut pada huruf a perlu
dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan clan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;
Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Ncmor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pernerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2002; Peraturan daerah Kabupaten Rernbang Nomor 1 Tahun 2003;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 dan lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2003.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kerinci Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan
Daerah Kabupaten Kerinci Nomor Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci
Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024;
UU No 58 Tahun 1958; UU No 25 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 10 Tahun 2016; UU No 2 Tahun 2020; UU No 11 Tahun 2020; UU No 1 Tahun 2022; PP No 109 Tahun 2000; PP No 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No 1 Tahun 2020; PP No 71 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; PP No 1 Tahun 2023; PP No 37 Tahun 2023; Perpres No 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 53 Tahun 2023; Permendagri No 52 Tahun 2012; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 62 Tahun 2017; Permendagri No 90 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Permendagri No 78 Tahun 2020; Permendagri No 9 Tahun 2021; Permendagri No 15 Tahun 2023; Perda Kerinci No 4 Tahun 2022;
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2023.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2022
APBDPengadaan Barang/JasaPengelolaan Barang Milik Negara/DaerahPengelolaan Keuangan Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah sebagian :
Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa terdapat beberapa barang dan jasa yang akan dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 dari berbagai perangkat daerah yang tidak terakomodir dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022, sehingga perlu. Dilakukan perubahan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali tearkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengen Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengen Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019;
Beberapa ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 57) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2022.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
