Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penghapusan Sanki Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Masa Pajak Sampai dengan Tahun 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 20 Tahun 2022
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturPengadaan Barang/JasaPengelolaan Keuangan Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERWALI Kota Pontianak No. 1 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan Konstruksi Untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023
Mencabut :
PERWALI Kota Pontianak No. 4 Tahun 2021 tentang STANDAR HARGA SATUAN DASAR UPAH DAN BAHAN KONSTRUKSI UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2021
PERWALI Kota Pontianak No. 106 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DASAR UPAH DAN BAHAN KONSTRUKSI UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan Konstruksi Untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Pemerintah kota Pontianak Tahun Anggaran 2022, Khususnya dalam hal keseragaman harga Satuan Upah dan Bahan Bangunan, perlu disusun Standar Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan bangunan untuk kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022
Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU no.27 Tahun 1959; Uu no.38 Tahun 2004; UU no.1 Tahun 2011; UU no.23 Tahun 2014; UU no.2 Tahun 2017; UU no.17 Tahun 2019; UU no.1 Tahun 2022; PP no.34 tahun 2006; PP no.12 Tahun 2019; PP no.22 tahun 2020; PP no.16 Tahun 2021; Perpres no.16 tahun 2018; PermenPUPR no.1 Tahun 2022; Perda no.7 tahun 2016; perda no.10 tahun 2018; Perda no.20 Tahun 2021; Perwali no.140 Tahun 2021;
Peraturan ini mengatur ketentuan umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Standar harga Satuan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
8 halaman peraturan dan 11 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 20 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Garis Sempadan Pagar Dan Garis Sempadan Bangunan Di Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:
a. bahwa pembangunan di Kabupaten Kolaka harus diarahkan
kepada terwujudnya keamanan, kesehatan, kenyamanan,
kemudahan dan keseimbangan serta keserasian dengan
lingkungan sehingga dapat memberikan manfaat yang
optimal bagi masyarakat;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah
Kabupaten Kolaka Nomor 03 tahun 2012 tentang Bangunan
Gedung, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Garis
Sempadan Pagar Dan Garis Sempadan Bangunan di
Kabupaten Kolaka.
c. bahwa Keputusan Bupati Kolaka Nomor 268 Tahun 1993
tentang Penempatan Garis Sempadan Jalan dan Garis
Sempadan Bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan, sehingga perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati Kolaka tentang Garis Sempadan Jalan dan Garis
Sempadan Bangunan di Kabupaten Kolaka;
\ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3699);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4247);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
TV T _______________’M - . — ._____________ / i ' 7 r v r \ f INCgclict INUlllUi *ii ¿O ),
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Tndonesia
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
LCllLCLLlg JrCjTiCllllLCUlClll J-/CLC1 fctll [liC m u a id il J.NCgCUCt !N.CpU.UllJ\.
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun
2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
H T r» 1»^ i i ' I ' r t I a r \ "l*> r t 4^ T 1\T r \ r r r » M / n r» i cuilljli InOiiiui w y icu.iiuo.ila.il L/^muai cu.i v^g,cu. ct inOihui
4655);
9. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Republik Indonesia
Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata
Ruang Kawasan Reklamasi Pantai;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01 tahun 2009
tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten Kolaka;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 03 tahun 2012
tentang Tata Bangunan Gedung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka;
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
RUANG LINGKUP
BAB III
GARIS SEMPADAN
BAB IV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2015.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa sebagai upaya peningkatan pelayanan masyarakat untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap kepemilikan bangunan, perlu dilakukan penertiban bangunan yang sudah berdiri di kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah melalui Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2015; Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Demak Nomor 34 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, instansi penyelenggaraan pemutihan IMB, ketentuan pemberian pemutihan, persyaratan IMB pemutihan, tata cara pengajuan pemutihan IMB dan waktu penyelesaian, jangka waktu penyelesaian, tarif retribusi, pemberian keringangan retribusi, pengawasan, pengendalian dan penindakan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2019.
22 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjung Balai Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Tanjungbalai
ABSTRAK:
Dalam rangka mensinergikan dan mengintegrasikan penataan ruang Kota Tanjungbalai dipandang perlu dilakukan optimalisasi koordinasi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan penataan ruang.
UU Nomor 9 Drt Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 20 Tahun 1987; PP Nomor 69 Tahun 1996; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 26 Tahun 2008; Perpres Nomor 2 Tahun 2015; Kepres Nomor 62 Tahun 2000; Kepmendagri Nomor 147 Tahun 2004; Perda Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009; Perda Kota Tanjungbalai Nomor 2 Tahun 2013; Perda Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; koordinasi penataan ruang kota; susunan keanggotaan dan tugas; pelaporan dan pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018.
Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2014
11 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Brosot Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung adanya pusat
aktivitas baru di kawasan bagian selatan
Kabupaten Kulon Progo utamanya di kawasan
Brosot Kapanewon Galur yang semakin
kompleks baik dari segi intensitas, teknologi,
kebutuhan prasarana dan sarana, maupun
lingkungannya perlu mengembangkan dan
menyelenggarakan penataan bangunan dan
lingkungan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan Brosot Kapanewon
Galur Kabupaten Kulon Progo.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
06/PRT/M/2007 , Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 5 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 14 Tahun 2011 , dan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Kulon
Progo Nomor 1 Tahun 2012.
Materi pokok : Program bangunan dan lingkungan , Rencana umum dan panduan rancang, Rencana investasi, Ketentuan pengendalian rencana, Pedoaman pengendalian pelaksana, dan Pembinaan Pelaksana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2021.
Jumlah Halaman : 29 HLM; Lampiran : 16 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2013
Permenhub No. 71 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri
Permenhub No. 73 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD Kab. Tasikmalaya Tahun 2002 No 11 seri B
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
ABSTRAK:
Bahwa sebagai tindak lanjut UU No. 18 Tahun 1999 maka perlu dituangkan dalam Perda kab. Tasikmalaya.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU no. 14 tahun 1950; UU No. 8 tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; Keputusan menteri P{ermukiman dan Prasarana Wilayah No. 369/KPTS/M/2001; Perda kab. Tasikmalaya No. 07 Tahun 2000; Perda kab. Tasikmalaya No. 05 Tahun 2001.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Obyek Dan Subyek, Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi, Penyelengafraan Izin Usaha Jasa Kontruksi, Masberlaku Izin Usahqa Jasa Kontruksi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinisp Dasar Penetapan Tarif, Pengenaan Retribusi, Daerah Pemugutan, Tata Cara Pemuingtan Pembayaran Dan Penyetoran Retribusi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2002.
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
