Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (5) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perda Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2010; Perda Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2010; Perda Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011; Perda Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2011; Perda Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2011; Perda Kabupaten Berau Nomor 19 Tahun 2011; Perda Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2011; Perda Kabupaten Berau Nomor 22 Tahun 2011; Perda Kabupaten Berau Nomor 27 Tahun 2011; Perda Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2012; Perda Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2012; Perda Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2012; Perda Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2014; Perda Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2015.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Jenis Retribusi; Bab III Pelaksanaan Pemungutan Retribusi; Bab IV Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Serta Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif; Bab V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
Peraturan yang akan Diatur: Pasal 160 ayat (5) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
39 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Bahan Bakar Minyak Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kejelasan pengadaan bahan bakar minyak pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Bahan Bakar Minyak pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturasn Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Bahan Bakar Minyak Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Maksud dan Tujuan, 3. SOP Pengadaan BBM, 4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pagar Dan Garis
Sempadan Bangunan Di Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksnakan ketentuan Pasal 14 Peraturan
Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pagar dan Garis
Sempadan Bangunan maka perlu mengatur penentuan As
Jalan sebagai dasar untuk menentukan garis simpadan
bangunan dari as jalan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun
2013; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun
2014.
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
KETENTUAN GARIS SEMPADAN; BAB Ill
DAERAH SEMPADAN JALAN DAN DAERAH SEMPADAN BANGUNAN; BAB IV
PENGENDALIAN; BABV
PENDANAAN; BAB VI
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 41 Tahun 2018
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 147
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelengaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya
pembagian urusan pemerintahan di bidang Perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen
maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang
dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten;
b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah yang memperluas cakupan pemungutan retribusi
daerah termasuk diantaranya Retribusi Pelayanan
Tera/Tera Ulang dapat menjadi kewenangan Pemerintah
Kabupaten/ Kabupaten;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan
Tera / Tera Ulang;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi
Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5415);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib
dan Pembebanan Untuk Ditera dan/ atau Ditera Ulang
Serta Syarat-Syarat Ukuran, Timbangan, Takaran dan
Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3388);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif
Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara 1983
Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang
Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M- DAG/PER/
3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan
Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera
Ulang;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/
10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar,
Timbang dan Perlengkapannya;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M- DAG/PER/
10/2014 tentang Pengawasan Alat-Alat Ukur, Takar,
Timbang dan Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan
Terbungkus dan Satuan Ukuran;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3)
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN ASAS
BAB III PENYELENGGARAAN TERA/ TERA ULANG ALAT UTTP
BAB IV RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
BAB V SANKSI
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2018.
53 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2016-2021 telah dilakukan perubahan
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2016-2021;
b. bahwa berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan
Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Lingkup Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 belum
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sehingga perlu
diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan
Perubahan Rencana Stategis Perangkat Daerah Lingkup
Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021;
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2009, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun
2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun
2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun
2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun
2018
Terdiri dari 12 pasal, 5 bab yaitu ketentuan umum, perubahan renstra PD, pengendalian dan evaluasi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2018.
mengatur mengenai perubahan rencana strategis (renstra) perangkat daerah lingkup kabupaten bandung tahun 2016-2021
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1. UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Permendagri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Perda Kabupaten Buol No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Peraturan Bupati ini memuat antara lain:
a. Ketentuan Umum;
b. Urusan dan Susunan Organisasi;
c. Tugas dan Fungsi;
d. Tata Kerja;
e. Kepegawaian;
f. Keuangan;
g. Perlengkapan Kantor dan Aset;
h. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2018.
22 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 41 Tahun 2018
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI - PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 41, BD.2018/NO.41
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
ABSTRAK:
Berdasarkan Pergub Jambi No. 22 Tahun 2016 telah diatur mengenai Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemprov. Jambi;
Sehubungan dengan adanya perubahan perangkat daerah dan dalam rangka efektivitas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemprov. Jambi, maka Pergub Jambi perlu disempurnakan.
UU Darurat No. 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 20 Tahun 2001; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 3 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 8 Tahun 2016; Pergub No. 34 Tahun 2016.
Pergub ini mengatur mengenai Perubahan atas Pergub No. 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi .
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
Mengubah ketentuan Pasal 11
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 41 Tahun 2018
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan seleksi bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi, perlu mengatur Petunjuk Teknis Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 40 tahun 2007; UU No. 17 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 48 Tahun 2007; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 37 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018.
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
peraturan bupati pringsewu nomor 53 tahun 2017 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 sebagimana telah diubah dengan peraturan bupati pringsewu nomor 14 tahun 2018 telah diundangkan dan telah efektif dilaksanakan
1. undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan
2. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme
3. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
4. undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
5. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
6. undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
8. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimabngan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
9. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung
10. undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
11. undang-unadang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
12. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah
13. peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah
14. peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dwan perwakilan rakyat daerah
15. peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum
16. peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan
17. peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah
18. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
19. peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan
20. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
21. peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah
22. peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara/daerah
23. peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana
24. peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan
25. peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada pertai politik
26. peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan reribusi daerah
27. peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan
28. peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah
29. peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2012 tentang hibah daerah
30. peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah
31. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
32. peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
33. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah
34. peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan
35. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
36. peraturan menteri dalam negeri nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
37. peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedomanb pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
38. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
39. peraturan menteri dalam negeri nomor 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018
40. peraturan menteri dalam negeri nomor 62 tahun 2017 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional
41. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 07 tahun 2010 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
42. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pringsewu
43. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 05 tahun 2017 tentang kedudukan protokoler, hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pringsewu
44. peraturan bupati pringsewu nomor 53 tahun 2017 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018
45. peraturan bupati pringsewu nomor 54 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018
peraturan bupati ini memutuskan tentang perubahan kedua atas peraturan bupati pringsewu nomor 53 tahun 2017 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang
sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan
perangkat daerah didasarkan pada asasefisiensi,
efektivitas,pembagianhabistugas,rentangkendali,tatakerjayangje
las, fleksibilitas,urusanpemerintahanyang
menjadikewenangandaerah, dan intensitas urusan
pemerintahan dan potensi daerah;
b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam
menata perangkat daerah secara efisien, efektif,
danrasionalsesuai
dengankebutuhannyatadankemampuandaerah serta adanya
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta
komunikasi kelembagaan;
c. bahwa ketentuan mengenai Susunan Organisasi, Tata Kerja,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah telah
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2016,
untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaandiatur dalam Bab III
Bagian Kelimabelas danlampiran XVI tetapi dalam
perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b danhuruf cperlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016
Terdiri dari 35 Pasal 7 Bab, yaitu Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, Tata Kerja dan Pola Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2018.
mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
30 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
