Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2022 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Keluarga Kurang Mampu dan Berprestasi
ABSTRAK:
a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Daerah yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026 dan perlu didukung dengan langkah efektif dan efisien;
b. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Program Prioritas Pasaman Cerdas adalah dengan memberikan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan berprestasi, yang tepat sasaran dan tepat waktu;
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 20 Tahun 2003
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 12 Tahun 2019
Permendagri No. 77Tahun 2020
Mengatur pedoman dalarn memberikan Beasiswa bagi Mahasiswa dari keluarga Kurang Mampu dan berprestasi yang berasal dari Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengangkatan dan Penataan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang
baik perlu didukung tata kelola perangkat desa secara
profesional yang berlandaskan pada Pancasila dan UndangUndang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pengaturan mengenai Perangkat Desa dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Penataan
Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pengisian Jabatan Perangkat Desa
Bab III Pengangkatan Perangkat Desa
Bab IV Larangan dan Sanksi Bakal Calon, Calon Perangkat Desa dan Panitia
Bab V Pembiayaan
Bab VI Penataan Perangkat Desa
Bab VII Masa Tugas Perangkat Desa
Bab VIII Kekosongan Jabatan Perangkat Desa
Bab IX Unsur Staf Perangkat Desa
Bab X Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
Bab XI Tim Pengawas
Bab XII Larangan Rangkap Jabatan Perangkat Desa
Bab XIII Data Base Pemerintah Desa
Bab XIV Ketentuan Peralihan
Bab XV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2022.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2017 dicabut.
39 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ujung Gading
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung perekonomian daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pasaman Barat; bahwa untuk menunjang operasional Rumah Sakit
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun
2011
KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP PELAYANAN, TARIF PELAYANAN KESEHATAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
5 halaman
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 202
Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2022/NO.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya Surat Edaran Kementerian Dalam
Negeri Nomor 906/2114/SJ terdapat hasil pemetaan sub
kegiatan Dana DAK dan DBH-CHT, pengajuan permohonan
revisi anggaran dari beberapa Perangkat Daerah, serta
sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 164 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan
penyempurnaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul
Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun
Anggaran 2022;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021;
Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 155 Tahun
2021 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2022;
Materi Pokok: Mengatur mengenai perubahan besaran pendapatan transfer, dana perimbangan, dana insentif daerah, dana desa, pendapatan bagi hasil, dan bantuan keuangan, dan belanja operasional
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2022.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Passl 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 9 Tahun 2018; dan PP Nomor 69 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang meliputi penerimaan dari: 1) perizinan; 2) penerbitan ketetapan selain perizinan; 3) penyelenggaraan ujian lisensi bagi personel yang akan bekerja sebagai petugas tertentu pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion dan instalasi nuklir untuk memperoleh surat izin bekerja; 4) penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi petugas keamanan sumber/zat radioaktif dan personel uji kesesuaian pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional; 5) penyelenggaraan pelatihan pejabat fungsional pengawas radiasi; 6) penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi; dan 7) denda administratif kepada pemegang perizinan berusaha sektor keteneganukliran atas pelanggaran terhadap ketentuan perizinan berusaha
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2022.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5553), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa untuk mengisi kebutuhan formasi Pegawai Negeri
Sipil yang lowong serta dalam rangka mewujudkan
Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berkualitas dan
bertanggung jawab, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang
berkompeten melalui sistem pengadaan yang baik sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa untuk mewujudkan objektifitas, transparansi dan
akuntabilitas dalam pelaksanaan Pengadaan Pegawai
Negeri Sipil, perlu diatur mekanisme dan pedoman
pengadaan Pegawai Negeri Sipil; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Perencanaan
Bab III Pengumuman Lowongan
Bab IV Pelamaran
Bab V Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi
Bab VI Pengangkatan dan Masa Percobaan menjadi Calon PNS
Bab VII Pengangkatan Menjadi PNS dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS
Bab VIII Pembiayaan
Bab IX Ketentuan Lain-Lain
Bab X Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2022.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muna Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a
. b
ah
w
a d
alam ran
g
ka pelaksanaan Pe
ra
t
uran Pemerintah N
omo
r 1
6 T
ahun 2
022 t
e
ntan
g Pemb
e
rian Tu
n
j
an
g
an H
ari R
a
y
a dan G
a
j
i Ke
t
ig
a Belas Ke
pada Ap
aratur N
eg
ara
, Pe
nsiunan
, Pe
n
e
rima Pe
nsiun
, d
an Pe
n
e
r
im
a T
un
j
an
g
an T
ahun 2
022 m
aka Pe
r
a
t
uran B
upati M
una Nomo
r 55 T
ahun 2
021 t
e
ntang Pe
n
j
abaran Angg
aran Pe
n
d
a
patan d
an Belan
j
a D
a
e
r
ah T
ahun Angg
aran 2
022 pe
r
l
u dilakukan pe
n
ye
sua
ian
; b. b
ah
wa be
r
d
asarkan pertimban
g
an se
ba
gaimana dimaksud p
a
d
a huruf a
, pe
r
l
u me
n
e
tapkan Pe
r
a
t
uran B
upa
ti M
una t
e
ntan
g Pe
rubahan atas Pe
raturan B
upati M
una N
omo
r 5
5 T
ahun 2
021 t
e
ntan
g Pe
n
j
abaran Angg
aran Pe
nd
apatan d
an Belan
j
a D
a
e
r
ah T
ahun Anggaran 2
022;
1
. Pasal 1
8 a
y
at (
6
) U
n
d
ang-U
n
dan
g D
a
sar N
egara Re
publik I
ndo
n
e
sia T
ahun 1
945; 2. U
n
d
an
g-U
ndan
g Nomo
r 2
9 T
ahun 1
959 t
e
ntan
g Pemb
e
ntukan D
a
e
r
ah
-
D
a
e
rah Tingkat II di S
u
lawe
s
i (
Lembaran Negara Re
publik I
n
do
n
e
s
ia T
ahun 1
959 Nomo
r 7
4
, Tambahan Le
mbaran N
eg
ara Re
publik I
ndo
n
e
s
i
a N
omo
r 1
922
)
; 3. U
n
dan
g-U
ndan
g Nomo
r 2
8 T
ahun 1
999 t
e
ntan
g Pe
n
ye
l
e
n
gg
araan N
egara y
ang Be
r
sih d
an Bebas dari Ko
rups
i
, Kolus
i dan N
epo
tisme (
Lembaran Negara Re
publik I
n
do
n
e
s
ia T
ahun 1
999 N
omo
r 75, Tambahan Le
mbaran Negara Re
publik I
n
do
n
e
s
ia Nomo
r 3851); 4. U
ndan
g-U
ndan
g Nomo
r 1
7 T
ahun 2
003 t
e
ntan
g Ke
uan
g
an Negara (
Lembaran N
egara Republik I
n
do
n
e
s
ia T
ahun 2
003 Nomo
r 47, T
ambahan Le
mbaran N
egara Re
publik I
ndo
n
e
s
ia N
omo
r 4286
)
; 5. U
ndan
g-U
n
dan
g N
omo
r 1 T
ahun 2
004 t
e
ntan
g Pe
r
be
n
d
aharaan Negara (
Le
mbaran N
eg
ara Re
publik I
ndo
n
e
s
ia T
ahun 2
004 N
omo
r 53, T
ambahan Le
mbaran N
egara Re
publik I
n
do
n
e
s
ia Nomo
r 4355
)
; 6
. U
ndan
g-U
ndan
g N
omo
r 1
5 T
ahun 2
004 t
e
ntan
g Pemeriksaan
, Pe
n
gel
o
laan dan T
an
gg
ung Ja
wab Ke
uan
g
an Negara (
Lembaran N
eg
ara Re
publik I
ndo
n
e
sia T
ahun 2
004 N
omo
r 6
6, Tambahan Le
mbaran N
eg
ara Republik I
n
do
n
e
s
ia N
omo
r 4400
)
; 7
. U
ndan
g-U
ndan
g Nomo
r 2
5 T
ahun 2
004 t
e
ntan
g S
is
t
e
m Pe
r
e
n
c
anaan Pe
mban
gunan N
asi
o
nal (
Lembaran N
egara Republik I
ndo
n
e
s
ia T
ahun 2004 Nomo
r 1
04, T
ambahan Le
mbaran N
eg
ara Re
publik I
ndo
n
e
s
ia N
omo
r 4421); 8. U
n
dan
g-U
n
d
an
g Nomo
r 3
3 T
ahun 2
004 t
e
ntan
g Perimban
g
an Ke
uan
g
an antara Pe
merintah P
usat d
an Peme
rintahan D
a
e
r
ah (
Le
mbaran N
egara Re
publik I
ndo
n
e
s
ia T
ahun 2
004 N
omo
r 1
26, Tambahan Le
mbaran ·
·
N
egara Re
publik I
ndo
n
e
s
ia N
om
o
r 4438
)
; 9. U
n
dan
g-U
ndan
g N
omo
r 2
8 T
ahun 2
009 t
e
ntan
g P
a
j
ak D
a
e
rah dan Re
tribus
i D
a
e
rah (
Le
mbaran Negara Re
publik I
ndo
n
e
sia T
ahun 2
009 N
omo
r 1
30, T
ambahan Le
mbaran N
egara Re
publik I
ndo
n
e
s
ia N
omo
r 5049
)
; 1
0
. U
ndang-U
ndan
g Nomo
r 2
3 T
ahun 2
01
4 t
e
ntan
g Pe
me
rintahan D
a
e
rah (
Le
mbaran Negara Re
publik I
n
do
n
e
s
ia T
ahun 2
01
4 N
omo
r 2
44, T
ambahan Le
mbaran N
egara Re
publik I
ndo
n
e
sia N
omo
r 5587
) seba
gaimana t
e
lah diubah be
b
e
r
ap
a ka
li t
e
r
akhir de
n
g
an U
ndan
g-U
ndan
g N
omo
r 9 T
ahun 2
015 t
e
ntang Pe
rubahan Ke
dua atas U
n
dan
g-U
ndan
g N
omo
r 2
3 T
ahun 201
4 t
e
ntang Peme
r
intahan D
a
e
r
ah (
Lembaran Negara Republik I
ndo
n
e
sia T
ahun 2
01
6 N
omo
r 58, Tambahan Le
mbaran Negara Re
publik I
ndo
n
e
s
ia Nom
o
r 5679
)
; 1
1
. U
n
dan
g
-
U
nd
an
g N
omo
r 2 T
ahun 2
020 t
e
nt
an
g Pe
n
e
ta
p
an Pe
r
a
t
u
ran Pe
me
rintah Pe
n
gg
anti U
ndan
g-U
n
dan
g N
om
o
r 1 T
ahun 2
020 t
e
ntan
g Ke
b
i
j
a
kan Ke
uan
g
an Negara dan S
tabili
tas S
is
t
e
m Ke
uan
g
an U
nt
uk Pe
nan
g
anan P
andemi Co
r
o
na V
irus De
s
e
as
e 2
019 (
Covid-19
) dan
/a
tau D
alam R
an
gka M
e
n
g
hadapi Anc
a
man Y
an
g M
enbaha
y
akan Pe
r
e
k
o
n
omian N
as
io
na
l d
an
/a
tau S
tabili
tas Sist
e
m Ke
uangan Me
n
j
a
di U
ndan
g-U
ndan
g (
Le
mbaran Negar
a Re
publik I
ndo
n
e
s
ia T
ahun 2
020 Nomo
r 1
34, T
ambahan Le
mbar
an N
egara Re
publik I
ndo
n
e
s
ia N
omo
r 6
5
1
6
)
; 1
2
. Pe
r
a
t
ur
an Pemerintah N
omo
r 1
09 T
ahun 2
000 t
e
nt
ang Ke
dudukan Ke
uan
g
an Ke
pa
l
a D
a
e
r
ah d
an W
a
kil Ke
pala D
a
e
r
ah (
Le
mbaran N
egara Re
pub
lik I
ndo
n
e
s
ia T
ahun 2
000 Nomo
r 2
01
, T
ambahan Le
mbaran Negara Re
publik I
ndon
e
s
i
a N
omo
r 4028
)
; 1
3
. Pe
r
aturan Pemerintah Nom
o
r 21 T
ahun 2
001 t
e
ntang Pe
n
g
am
anan d
an Pe
n
g
a
li
han B
aran
g M
ilik
/
Ke
ka
y
aan N
eg
ara dari Peme
rintah Pu
sat k
e
pad
a Pemerintah D
a
e
r
ah (
Le
mbaran N
egara Re
publik I
n
do
n
e
s
ia N
omo
r T
ahun 2
001 N
omo
r 1
, Tambahan Le
mbaran Negara Re
publik I
ndo
n
e
s
ia Nom
o
r 4070
)
; 1
4
. Pe
r
a
t
uran Pe
me
rintah Nom
o
r 55 T
ahun 2
005 t
e
ntan
g D
ana Pe
rimban
g
an
, (
Lembaran N
egara Re
publik I
ndo
n
e
s
ia T
ahun 2
005 N
omo
r 1
37
, Tambahan Le
mbaran N
egara Re
publik I
ndo
n
e
s
ia N
omo
r 4575
)
; 1
5
. Pe
r
aturan Peme
rintah Nomo
r 5
6 T
ahun 2
005 t
e
ntan
g Sist
e
m I
nf
o
rmasi Ke
uan
g
an D
a
e
r
ah (
Le
mbaran Negara Re
publik I
n
do
n
e
s
i
a T
ahun 2
005 N
omo
r 1
38, Tambahan Le
mbaran N
egara Re
pu
blik I
ndo
n
e
s
ia N
omo
r 4576
) se
ba
gaimana t
elah diubah de
n
gan Pe
r
aturan Peme
rintah N
omo
r 6
5 T
ahun 2
01
0 t
e
ntan
g Pe
r
ubahan atas Pe
r
a
t
u
r
an Pe
me
rintah Nomo
r 56 T
ahun 2
005 t
e
ntang S
is
t
e
m I
nf
o
rmasi Ke
uan
g
an D
a
e
r
ah (
Le
mbaran N
egara Re
publik I
n
do
n
e
s
i
a T
ahun 2
010 N
omo
r 1
10, T
ambahan Le
mbaran N
egara Re
publik I
n
do
n
e
s
ia N
omo
r 51
55
)
; 1
6
. Pe
r
a
t
u
ran Peme
rintah Nomo
r 8 T
ahun 2
006 t
e
ntan
g Pe
lapo
ran Ke
uan
g
an d
an K
in
erj
a I
nstans
i Peme
rintah (
Le
mbaran N
egara Re
publik I
n
do
n
e
s
i
a T
ahun 2
006 Nomo
r 2
5, Tambahan Le
mbaran N
egara Re
publik I
ndo
n
e
s
i
a Nomo
r 461
4
)
; 1
7
. Pe
r
aturan Pemerintah N
omo
r 1
2 T
ahun 201
7 t
e
ntan
g Pembi
naan d
an Pe
n
g
a
w
asan Pe
n
yele
n
gg
araan Pe
m
e
rintahan D
a
e
r
ah (
Le
mbaran N
egara Re
publik I
ndo
n
e
s
ia T
ahun 2
01
7 Nomo
r 7
3
, T
ambahan Le
mbaran N
egara Re
publik I
ndo
n
e
s
ia N
om
o
r 6
041
)
; 1
8
. Pe
r
a
turan Peme
rintah Nom
o
r 1
2 T
ahun 2
01
9 t
e
ntan
g Pe
n
gel
o
laan Ke
uan
g
an D
a
e
r
ah (
Le
mbaran N
egara Re
publik I
n
do
n
e
s
ia T
ahun 2
019 N
omo
r 42, T
ambahan Le
mbaran Negara Re
publik I
n
do
n
e
s
ia N
omo
r 6322
)
; 1
9
. Pe
r
a
t
uran Peme
rintah Nomo
r 43 T
ahun 2
020 t
e
ntan
g Pe
r
ubahan A
tas Pe
r
aturan Peme
rintah Nomo
r 2
3 T
ahun 2020 t
e
ntan
g Pe
laksanaan P
r
og
ram Pe
mulihan E
k
o
n
omi N
asio
nal D
alam R
angka M
e
n
dukun
g Ke
bi
j
a
kan Ke
uan
g
an N
egara U
ntuk Pe
nan
g
anan Pandemi Co
r
o
na V
irus D
ise
as
e (
COVID-19
) D
an
/ A
tau M
e
n
ghadapi Anc
a
man Y
an
g M
e
n
b
aha
yakan Pe
r
e
k
o
n
o
mi
an N
asio
na
l D
an
/ A
tau S
tabilitas S
is
t
e
m Ke
uan
g
an Se
rta Pe
n
yelamatan E
k
o
n
omi N
asio
nal (
Le
mbaran N
egara Re
publik I
n
do
n
e
s
ia T
ahun 2
020 No
mo
r 1
86, T
ambahan Le
mb
aran Neg
ara Re
publik I
ndo
n
e
s
ia N
om
o
r 6
542
)
; 2
0
. Pe
ra
t
uran P
r
e
s
ide
n Re
publik I
ndo
n
e
s
ia N
om
o
r 6
4 T
ahun 2
020 t
e
ntan
g Pe
rubahan K
edua A
tas Pe
r
a
t
u
ran P
r
e
s
ide
n Nomo
r 82 T
ahun 2
01
8 t
e
ntan
g J
aminan Ke
s
e
hatan (
Le
mbaran Negara Republik I
n
do
n
e
s
i
a T
ahun 2
020 N
om
o
r 1
30
)
; 2
1
. Pe
r
a
t
uran M
ent
e
ri D
alam N
egeri Nomo
r 6
4 T
ahun 2
020 t
e
ntan
g Pe
d
om
an Pe
n
y
usunan Angg
aran Pe
ndapatan d
an Be
lan
j
a D
a
e
r
ah T
ahun Angg
aran 2
021 (
Berita N
egar
a Re
publik I
n
don
e
s
ia T
ahun 2
020 N
omo
r 888
)
; 2
2
. Pe
rat
u
ran M
e
nt
e
ri D
a
l
am Nege
ri Nomo
r 77 T
ahun 2
020 t
e
ntan
g Pe
doman Te
knis Pe
n
ge
l
olaan Ke
uan
g
an D
a
e
r
ah (
Berita N
egara Re
publik I
ndo
n
e
s
ia T
ahun 2
020 Nomo
r 1
781)
; 2
3
. Pe
r
a
t
uran M
e
nt
e
ri D
alam N
ege
ri No
mo
r 2
7 T
ahun 2
021 t
e
ntan
g Pe
d
oman Pe
n
y
usunan Angg
aran Pe
da
p
atan dan Belan
j
a D
a
e
r
ah T
ahun Angg
aran 2
022 (
Berita Negara Re
publik I
ndon
e
sia T
ahun 2
021 N
omo
r 9
26
)
; 2
4
. Pe
r
a
t
uran M
e
nt
e
ri D
alam N
ege
ri No
mo
r 2
8 T
ahun 2
021 t
e
ntan
g Pe
n
c
atatan Pe
n
ge
sahan D
ana K
apitas
i J
aminan Ke
s
e
hatan N
a
sio
nal P
ada F
a
si
li
tas Ke
s
e
h
atan Ti
n
gka
t Pe
rtama M
ilik Pe
me
rintah D
a
e
r
ah (
Be
rita N
egara Re
publik I
n
do
n
e
sia T
ahun 2
021 N
om
o
r 9
36
)
; 2
5
. Pe
r
a
t
u
ran Me
nt
e
ri Ke
uan
g
an Nomo
r 1
05
/
P
MK
.
0
7 /2020 t
e
ntan
g Pe
n
gelol
aan P
in
j
aman Pe
mu
li
han E
k
o
n
omi N
as
io
nal U
ntuk Pe
merintah D
a
e
r
ah (
Berita N
egara Re
publik I
n
do
n
e
s
ia T
ahun 2
020 N
omo
r 8
80
)
; 2
6
. Pe
r
a
t
uran M
e
nt
e
ri Ke
uan
g
an N
omo
r 9
4
/
P
MK.
07 /2021 t
e
ntan
g Pe
rubahan A
tas Pe
r
a
t
uran M
e
nt
e
ri Ke
uan
g
an N
om
o
r 1
7 /P
MK
.
07 /2021 t
e
ntan
g Pe
n
ge
lolaan T
ransf
e
r Ke D
a
e
r
ah d
an D
ana De
sa T
ahun Angg
aran 2
021 d
a
l
am rangka M
e
n
dukun
g Pe
nan
g
anan P
andemi Co
r
o
na V
irus D
ise
a
se 2
019 (
COVID- 1
9
) dan D
a
mpakn
y
a (
Be
rita N
egara Re
pub
li
k I
ndo
n
e
s
ia T
ahun 2
021 N
omo
r 825
)
; 2
7
. Pe
r
a
t
ur
an D
a
e
r
ah K
abupat
e
n M
una Nomo
r 1
6 T
ahun 2
007 t
e
ntan
g Pe
mb
e
ntukan O
r
g
anisasi Le
mba
g
a
-Le
mba
g
a Te
knis D
a
e
r
ah K
abupat
e
n M
una (
Le
mbaran D
a
e
r
ah K
abupat
e
n M
una T
ahun 2
007 N
om
o
r 1
6
)
; 2
8
. Pe
r
a
t
uran D
a
e
r
ah Kabupat
e
n M
una Nomo
r 6 T
ahun 2
008 te
ntan
g Po
k
o
k
- Po
k
o
k Pe
n
ge
l
ol
aan Ke
uan
g
an D
a
e
r
ah K
a
bupat
e
n M
una (
Le
mbaran D
a
e
rah K
abupat
e
n M
una T
ahun 2
008 N
omo
r 6, Tambahan Le
mbaran D
a
e
r
ah K
abupat
e
n M
una N
omo
r 6
)
; 2
9
. Pe
r
a
t
uran D
a
e
r
ah K
abupat
e
n M
una N
omo
r 6 T
ahun 2
01
6 t
e
ntang Pe
mb
e
nt
ukan d
an S
usunan Pe
ran
g
ka
t D
a
e
r
ah K
abupat
e
n M
una (
Lembaran D
a
e
r
ah K
abupat
e
n M
una T
ahun 2
016 N
omo
r 6, T
ambahan Le
mbaran D
a
e
r
ah K
abupat
e
n M
una N
omo
r 6)
; 3
0
. Pe
r
a
t
u
r
an D
a
e
r
ah K
abupat
e
n M
una N
omo
r 6 T
ahun 2
021 t
e
ntan
g A
n
gg
aran Pe
n
d
apatan dan Belan
j
a D
a
e
r
ah K
abupat
e
n M
una T
ahun Angg
aran 2
022 (
Le
mbaran D
a
e
r
ah K
a
bupat
e
n M
una T
ahun 2
021 N
omo
r 6
, T
ambahan Le
mbaran D
a
e
r
ah K
abupat
e
n M
una Nomo
r 6
)
; 3
1
. Pe
r
a
t
uran B
upati M
una Nomo
r 55 T
ahun 2
021 t
e
ntan
g Pe
n
j
a
bar
an Angg
aran Pe
n
d
apatan d
an Belan
j
a D
a
e
r
ah K
abupat
e
n M
una T
ahun Angg
aran 2
022 (
Berita D
a
e
r
ah K
abupat
e
n M
una T
ahun 2
021 N
om
o
r 5
5
)
.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022.
4
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 42, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 31018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 7 PP No. 33 Tahun 2012, perlu diatur pembentukan organisasi jaringan dokumentasi dan
informasi hukum dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Provinsi DKI Jakarta serta mengganti KEPGUB No. 174 Tahun 2002 yang sudah tidak selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan PERGUB tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permendagri No. 2 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; serta Permenhukham No. 8 Tahun 2019.
PERGUB ini berisi tentang pembentukan, tugas, dan fungsi JDIH, organisasi JDIH Provinsi, pengelolaan sistem informasi JDIH, pembinaan dan pengawasan, serta pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2022.
Pada saat PERGUB ini mulai berlaku, KEPGUB No. 174 Tahun 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PERGUB ini terdiri atas 8 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
