PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DASAR PERTIMBANGAN
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2012 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2016 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2017 Peraturan Bupati Bintan Nomor 36 Tahun 2016 Peraturan Bupati Bintan Nomor 53 Tahun 2017 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018.
Dalam peraturan daerah in diatur Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Dasar Pertimbangan dengan menetapkan batasan istilah, yang diginakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2018.
6 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 40 Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2018 NOMOR 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan perubahan struktur organisasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Daerah.
UU No. 26 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 18 Tahun 2016; Permenhub No. 139 Tahun 2016; Perda No. 7 Tahun 2016; dan Perbup No. 31 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.
Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah
-
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 147
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelengaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya
pembagian urusan pemerintahan di bidang Perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen
maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang
dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten;
b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah yang memperluas cakupan pemungutan retribusi
daerah termasuk diantaranya Retribusi Pelayanan
Tera/Tera Ulang dapat menjadi kewenangan Pemerintah
Kabupaten/ Kabupaten;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan
Tera / Tera Ulang;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi
Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5415);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib
dan Pembebanan Untuk Ditera dan/ atau Ditera Ulang
Serta Syarat-Syarat Ukuran, Timbangan, Takaran dan
Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3388);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif
Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara 1983
Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang
Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M- DAG/PER/
3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan
Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera
Ulang;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/
10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar,
Timbang dan Perlengkapannya;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M- DAG/PER/
10/2014 tentang Pengawasan Alat-Alat Ukur, Takar,
Timbang dan Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan
Terbungkus dan Satuan Ukuran;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3)
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN ASAS
BAB III PENYELENGGARAAN TERA/ TERA ULANG ALAT UTTP
BAB IV RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
BAB V SANKSI
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2018.
53 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
peraturan bupati pringsewu nomor 53 tahun 2017 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 sebagimana telah diubah dengan peraturan bupati pringsewu nomor 14 tahun 2018 telah diundangkan dan telah efektif dilaksanakan
1. undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan
2. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme
3. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
4. undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
5. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
6. undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
8. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimabngan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
9. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung
10. undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
11. undang-unadang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
12. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah
13. peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah
14. peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dwan perwakilan rakyat daerah
15. peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum
16. peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan
17. peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah
18. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
19. peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan
20. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
21. peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah
22. peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara/daerah
23. peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana
24. peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan
25. peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada pertai politik
26. peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan reribusi daerah
27. peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan
28. peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah
29. peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2012 tentang hibah daerah
30. peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah
31. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
32. peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
33. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah
34. peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan
35. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
36. peraturan menteri dalam negeri nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
37. peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedomanb pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
38. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
39. peraturan menteri dalam negeri nomor 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018
40. peraturan menteri dalam negeri nomor 62 tahun 2017 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional
41. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 07 tahun 2010 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
42. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pringsewu
43. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 05 tahun 2017 tentang kedudukan protokoler, hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pringsewu
44. peraturan bupati pringsewu nomor 53 tahun 2017 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018
45. peraturan bupati pringsewu nomor 54 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018
peraturan bupati ini memutuskan tentang perubahan kedua atas peraturan bupati pringsewu nomor 53 tahun 2017 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 41 Tahun 2018
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa sehubungan adanya perhitungan Bagi Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah Bagian Desa berdasarkan Realisasi
Penerimaan Kas Triwulan I, II, III dan IV, maka perlu meninjau
kembali Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 31 Tahun
2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran
2018
UU No.28 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 1985, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.20 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.109 Tahun 2000, PP No.23 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.08 Tahun 2006, PP No.39 Tahun 2007, PP No.22 Tahun 2008, PP No.48 Tahun 2008, PP No.5 Tahun 2009, PP No. 69 Tahun 2010, PP No.91 Tahun 2010, PP No.30 Tahun 2011, PP No.2 Tahun 2012, PP No.27 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2017, PP No.18 Tahun 2017, PP No.16 Tahun 2018, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No. 61 Tahun 2007, Permendagri No. 32 Tahun 2011, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.19 Tahun 2016, Permendagri No. 33 Tahun 2017, Permendagri No.62 Tahun 2017, SEMendagri No.900/2280/SJ. Tanggal 5 Mei 2014, PERDA No.08 Tahun 2007, PERDA No.2 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Pertama
Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 31
Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Tahun Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Halaman 126
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Wali Kota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Moda Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyrakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan perizinan yang terpadu; bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang pendelagsian Sebagian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepalal DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota Medan ini adalah : UUD Tahun 1945 pasal 18 ayat (6), UU No.8 Drt Tahun 1956; UU No.14 Tahun 2008 ; UU No.25 Tahun 2009 ; UU No.28 Tahun 2009 ; UU No.23 Tahun 2014; PP No.22 Tahun 1973 ; PP No.50 Tahun 1991 ; PP NO.35 Tahun 1992 ; PP No.96 Tahun 2012 ; PP No.97 Tahun 2012 ; PP No.97 Tahun 2014 ; PerPres No.97 Tahun 2014 ; PERMENDAGRI NO.24 tahun 2006 ; PERMENDAGRI No.20 Tahun 2008 ; PERMENDAG No.90/M-DAG-PER-12-2014 ; PERMENPERIN No.64/M-IND/PER/7/2016; PERMENPAR No.18 Tahun 2016 ; PERDA Kota Medan No.15 Tahun 2016 ; PERWALI Kota Medan No.1 Tahun 2017.
Peraturan Walikota medan Ini mengatur tentang Ketentuan umum, Modal dan Tujuan, Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan, Pelaporan, pembinaan dan pengawasan dari Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2018.
12 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 41 Tahun 2018
Partai Politik dan PemiluPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERWALI Kota Bekasi No. 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Serta Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Memperoleh Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kota Bekasi
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Serta Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebijakan dan sistem pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu diganti, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peratuan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Bandung Barat;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.
69 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan akses
pangan masyarakat, guna menunjang kegiatan Gerakan
Bersama Rakyat (Gebrak) Gotong Royong bersama
Bupati dan W akil Bupati Purbalingga serta kegiatan
lainnya, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga
memberikan bantuan paket beras bagi warga yang
kurang mampu di Desa/Kelurahan sasaran kegiatan,
sekaligus untuk memasarkan beras produk petani
Purbalingga;bahwa dalam rangka meningkatkan konsumsi pangan
sumber protein hewani kepada warga pesantren dan
kelompok masyarakat lainnya, perlu diberikan
bantuan ternak kurban kepada sejumlah lembaga
pesantren, dan kelompok masyarakat lainnya di
Kabupaten Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Program
Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Pemerintah
Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, sasaran, penyediaan, pelaksana program, bentuk bantuan, mekanisme penyaluran, pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2018.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATANPADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat