Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2018 NOMOR 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.
Dasar hukum; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan mutu dan Gizi pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Komsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
Peraturan ini berisi tentang, penyusunan dokumen Rancangan Aksi Daerh yang akan dijadikan sebagai pedoman oleh pemerintah Daerah dalam menyusun kegiatan untuk pemenuhan pangan dan gizi bagi pemerintah daerah kabupaten Polewali Mandar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban, dalam pelaksanaan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 yaitu :
- Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan masa keanggotaanya
- Susunan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dan tugasnya.
- Format Keputusan Kepala Desa
- Staf administrasi BPD, masa kerja, pengangkatan, penghasilan dan evaluasi kinerja
- Hak BPD dan Anggota BPD
- Wewenang dan Tugas BPD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2018.
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa
20 hal
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN KARIMUN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengeloaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Karimun
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU no. 9 Tahun 2015; PP No. 81 Tahun 2012; Perpres No. 97 Tahun 2017;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2018 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Dalam rangka menindaklanjuti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
1. UU No. 04 Tahun 1956
2. UU No. 6 Tahun 2014
3. UU No. 23 Tahun 2014
4. PP No. 43 Tahun 2014
5. PP No. 60 Tahun 2014
6. Permendagri No. 80 Tahun 2015
7. PMK No 50/pmk.07/2017
8. Permendagri No. 20 Tahun 2018
9. Perda No. 01 Tahun 2018
1. Memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksankan pengelolaan keuang desa;
2. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
37
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Piutang Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim
ABSTRAK:
Dalam rangka efektifitas, transparansi dan akuntabel
dalam pengelolaan piutang pada Badan Layanan Umum
Daerah RSUD H. Badaruddin Kasim sebagai tindaklanjut
pelaksanaan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum dan pelaksanaan Pasal 85 dan Pasal 86 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan
Piutang pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah H. Badaruddin Kasim.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2013.
Peraturan ini memuat tentang Pengelolaan
Piutang pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah H. Badaruddin Kasim, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Prinsip Pengelolaan Piutang; Penyisihan Kerugian Piutang; Prinsip Umum Penghapusan Piutang; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada intinya disebutkan bahwa pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian melalui manajemen pengembangan karier dalam rangka penyesuaian kebutuhan organisasi, kompetensi, dan pola karier PNS serta Manajemen pengembangan karier PNS dapat dilakukan melalui mutasi; b. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan mutasi yang efektif, efisien, terintegrasi dan akuntabel maka dipandang perlu membentuk pedoman mengenai mekanisme mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, mutasi PNS dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2018.
9 hlm
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2018
PERWALI Kota Depok No. 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pangan Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan amanat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Pangan Provinsi Gorontalo
UU No. 38 Tahun 2000 ; UU No. 5 Tahun 2014 ; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 ; UU No. 30 Tahun 2014 ; PP No. 18 Tahun 2016 ; PP No. 12 Tahun 2017 ; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 ; Permendagri No. 70 Tahun 2011 ; Permendagri No. 35 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 ; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 ; Pergub No. 74 Tahun 2016 ; Pergub No. 65 Tahun 2017 ;
Peraturan gubernur ini mengatur tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja pada dinas pangan provinsi gorontalo, peraturan ini juga mengatur tentang; analisa beban kerja; kegunaan analisis jabatan dan beban kerja; kewenangan; monitoring, evaluasi dan pengendalian
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2018.
-
-
Peraturan Gubernur ini terdiri dari 9 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
