perubahan atas peraturan bupati boalemo nomor 58 tahun 2021 tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD.2021/No. 66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk perubahan asumsi atas belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 66 Tahun 2021; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 2 Tahun 2011; Perda No.5 Tahun 2021; Perbup No. 58 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas peraturan bupati boalemo nomor 58 tahun 2020 tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021.
Terdiri dari 8 Halaman Tanpa Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 66 Tahun 2017
Peraturan Bupati Blora Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD Tahun 2017/No.66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blora Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektivitas dalam pelaksanaan perjalanan dinas di Kabupaten Blora, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 12 Tahun 2016 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Bupati Blora Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 8, perubahan ketentuan Pasal 9, di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2a), ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), perubahan ketentuan Pasal 17, ketentuan Pasal 24 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6), diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 26A dan 26B, perubahan ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 35, perubahan ketentuan lampiran I
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Bupati Blora Nomor 12 Tahun 2016 diubah.
12 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 66 Tahun 2020
APBDHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara/DaerahSistem Pengendalian Intern
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Gubernur Banten Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF - PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI BANTEN
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 66, BD Tahun 2020 Nomor 67
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (5), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2017; Perda Prov Banten No 4 Th 2017; Pergub Banten No 50 Th 2020.
Perubahan Pergub Banten Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Banten TA 2021.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
Peraturan Gubernur Banten Nomor 50 Tahun 2020.
Peraturan Gubernur Banten Nomor 66 Tahun 2020.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 66 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Pengeluaran Belanja Dana Hibah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Pemerintah Kota Yogyakarta yang Bersifat Wajib dan Mendesak Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 66 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD Kabupaten Sragen Tahun 2019 No.66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa perlu diubah dan disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Sragen Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 18).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Atas PErbup Sragen No. 61 Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 66 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BAGI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
ABSTRAK:
bahwa agar dana bantuan operasional kesehatan (BOK) hagi Puskesmas dan jaringannya yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sebagai bentuk dukungan pembiayaan kepada Pemerintah Daerah dapat digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu diberikan pedoman penggunaannya.
1. UU Nomor 17 Tahun 2003; 2. UU Nomor 1 Tahun 2004; 3. UU Nomor 15 Tahun 2004; 4. UU Nomor 25 Tahun 2004; 5. UU Nomor 32 Tahun 2004; 6. UU Nomor 33 Tahun 2004; 7. UU Nomor 40 Tahun 2004; 8. UU Nomor 36 Tahun 2009; 9. PP Nomor 32 Tahun 1996; 10. PP Nomor 58 Tahun 2005; 11. PP Nomor 79 Tahun 2005; 12. PP Nomor 38 Tahun 2007; 13. Perpres Nomor 5 Tahun 2010; 14. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007; 15. Kemenkes IIK.03.01/160/1/2010; 16. Kemenkes 494/Menkes/SK/IV/2010; 17. Perda Kabupaten SItubondo Nomor 2 Tahun 2008.
BOK banya dapat digunakan untuk upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif, termasuk diantaranya meliputi:
1. Kesehatan anak dan keluarga berencana,
2. Imunisasi
3. Gizi
4. Pengendalian Penyakit
5. Kesehatan Lingkungan
6. Promosi Kesehatan
dengan jenis pelayanan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2010.
Permenkes No. 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018
PENATAAN PERSONIL, PEMBIAYAAN, PERLENGKAPAN, DAN DOKUMENTASI
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 66, BD 2014/NO.66
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENATAAN PERSONIL, PEMBIAYAAN, PERLENGKAPAN, DAN DOKUMENTASI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
ABSTRAK:
Dengan dilaksanakannya perubahan atas kelembagaan di lingkungan Pemprov Jabar yaitu di Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan, perlu diatur langkah antisipatif untuk Penataan Personil, pembiayaan, Perlengkapan, dan Dokumentasi pada Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, dan Unit Pelaksana Teknis Badan, yang ditetapkan dengan Pergub Jabar.
UU No. 11 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perda Provinsi Jabar No. 6 Tahun 2008; Perda Provinsi Jabar No. 10 Tahun 2008; Perda Provinsi Jabar No. 12 Tahun 2008; Perda Provinsi Jabar No. 20 Tahun 2008; Perda Provinsi Jabar No. 21 Tahun 2008; Perda Provinsi Jabar No. 22 Tahun 2008; Perda Provinsi Jabar No. 23 Tahun 2008; Perda Provinsi Jabar No. 24 Tahun 2008; Pergub Jabar No. 59 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Penataan Personil, Pembiayaan, Perlengkapan, dan Dokumentasi Pada Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2014.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 66 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencairan Dana Desa Di Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
