Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, BD Tahun 2020 Nomor 40
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendidikan Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diselenggarakan melalui pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan mengembangkan potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta bertanggung jawab.
Psl 18 ayat (6) UUd 1945; UU No 31 Th 1999 yg telah diubah dg UU No 20 Th 2001; UU No 20 Th 2003; UU No 51 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 55 Th 2007; PP No 74 Th 2008; PP No 17 Th 2010 yg telah diubah dg PP No 66 Th 2010; Perda Kota Tangerang Selatan No 8 Th 2016; Perda Kota Tangerang Selatan No 3 Th 2020.
1. Ketentuan Umum; 2. Pendidikan Antikorupsi; 3. Penghargaan; 4. Pembinaan Dan Pengawasan; 5. Pembiayaan; 6. Ketentuan Lain-Lain; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 40 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor 356
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2023
ABSTRAK:
a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan
dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk
meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih
mengalami berbagai kendala hingga diperlukan
percepatan penyediaannya unutk mencapai universal
access;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan hurup b, dipandang perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang
Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten
Konawe Utara Tahun 2019-2023.
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang
pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
kedua atasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara
republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
ten tang Taha pan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan
Dae rah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/
PRT/M/2011 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun
2016-2021.
RAD-AMPL Daerah Tahun 2019 - 2023 berperan sebagai instrumen sinkronisasi
program-program pelayanan air minum dan sanitasi dari berbagai sumber
pembiayaan dalam kurun waktu tahun 2019 sanpai/dengan tahun 2023 dalam
rangka pemenuhan layanan dasar air minum dan sanitasi sesuai target nasional
universal asccess Tahun 2019-2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 40 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, berkinerja tinggi dan profesional diperlukan Aparatur Sipil Negara yang bebas dari intervensi politik, memiliki integritas, etika profesi, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran serta menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab, dan kewenangannya, diperlukan pedoman dalam bersikap dan berperilaku.
c. bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara sebagai profesi harus berlandaskan pada prinsip yang salah satunya merupakan kode etik dan kode perilaku;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b,dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur ketentuan umum, nilai-nilai dasar ASN, kode etik dan kode perilaku ASN, kode etik dan kode perilaku perangkat daerah, pencegahan, majelis kode etik dan kode perilaku, informasi pelanggaran kode etik dan kode perilaku, tata cara pemeriksaan, keputusan majelis kode etik dan kode perilaku, sanksi dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2020.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 40 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2020/NO.40, LL Kab. Kubu Raya : 5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 17 ayat (2) PP No.24 Tahun 2020 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian, pegawai Non PNS dan Penerima Pensiun atau tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian tunjangan hari raya kepada pegawai negeri tahun 2020;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6), UU No.35 tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.24 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pemberian tunjangan Hari raya; Pembayaran Tunjangan Hari raya; Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
Peraturan Bupati ini memiliki 5 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 40 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG PENGGUNAAN JASA PELAYANAN
KESEHATAN DAN JASA SARANA DARI RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONDOWOSO
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan jasa
pelayanan kesehatan dan jasa sarana dari retribusi jasa
umum pelayanan kesehatan dasar, perlu menyempurnakan
ketentuan pembagian dan pembayaran jasa pelayanan
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bondowoso
Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan
Kesehatan Dan Jasa Sarana dari Retribusi Jasa Umum
Pelayanan Kesehatan Dasar pada Unit Pelayanan Teknis
Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelayanan
Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah di
Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 67
Tahun 2019 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan
Kesehatan dan Jasa Sarana dari Retribusi Jasa Umum
Pelayanan Kesehatan Dasar pada Unit Pelayanan Teknis
Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelayanan
Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah di
Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2581/MENKES/PER/XII/2011; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; 1 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun
2007; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun
2010; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun
2016; 20. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 84 Tahun 2016; 21. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 54 Tahun 2017; 22. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 66 Tahun 2018; 23. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 67 Tahun 2019
Materi Pokok: mengatur mengenai perubahan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 67
Tahun 2019 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan
Kesehatan dan Jasa Sarana dari Retribusi Jasa Umum
Pelayanan Kesehatan Dasar pada Unit Pelayanan Teknis
Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelayanan
Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah di
Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2020.
mengubah Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 67
Tahun 2019 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan
Kesehatan dan Jasa Sarana dari Retribusi Jasa Umum
Pelayanan Kesehatan Dasar pada Unit Pelayanan Teknis
Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelayanan
Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah di
Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso;
jumlah 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 40 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemeliharaan, Bupati menetapkan Standar Harga Satuan Biaya Pemeliharaan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.1 tahun 2004, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.27 Tahun 2014, PP No.12 tahun 2019, Perpres No.16 Tahun 2018, Perpres No.33 tahun 2020, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.19 Tahun 2016, Perda No.2 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Satuan Biaya Pemeliharaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2020.
Peraturan ini memiliki 4 halaman dan 4 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 40 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penghapusan aset tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi dan aset tetap dalam kondisi rusak yang harga taksirannya lebih rendah daripada harga perolehan, perlu disusun regulasi penjualan aset tetap secara mandiri untuk menunjukkan kewajaran nilai perolehan aset tetap pada Neraca Daerah;
b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah dan Peraturan Bupati Blora Nomor 51 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, belum mengatur secara khusus penghapusan aset berdasarkan kondisi tersebut diatas melalui penjualan aset tetap secara mandiri yang dilakukan oleh Pengelola Barang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Tata cara penjualan barang milik daerah pada pengelola barang antara lain terkait Ruang lingkup dan objek penjualan, Tata cara penjualan, Laporan Penjualan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2020.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 40 Tahun 2020
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD 2020/ No. 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, p>elaksanaan dan
pengawasan serta sebagai landasan Pcrubahan Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk
penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran
2020, periu menyusun Perubahan Rencana Kerja
Pemcrintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan E>aluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah dapat diiakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun
berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah,
kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana
program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
berkenaan, dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo
anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan;
c. bahwa berdasarkan pertdmbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Keija
Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahtm
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2019; Peraturan Bupati BoyolaJi Nomor 25 Tahun 2018; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 27 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2020.
259 hlm
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2020
Badan Layanan UmumPendidikanPengelolaan Keuangan Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut :
Permen Ristekdikti No. 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Bagi Perguruan Tinggi Negeri Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 40, BN.2020/No.956, jdih.kemdikbud.go.id : 8 hlm.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum bagi Satuan Kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 40 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020
ABSTRAK:
Bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 23 Tahun 2019; bahwa dalam rangka Perubahan RKPD Tahun 2020 dan memperhatikan aspirasi, usulan rnasyarakat dan perkembangan yang tidak sesu.aidengan asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah maka perlu adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.8 Tahun 2008, Perpres No.2 Tahun 2015, Permendagri No.86 Tahun 2017, Perda Prov Kalbar no.10 Tahun 2014, Perda Prov Kalbar No.3 Tahun 2016, Perda Prov Kalbar No.2 Tahun 2010, Perda Kabupaten Sambas No.17 Tahun 2015, Perda Kabupaten Sambas No.4 Tahun 2016, Perda Kabupaten Sambas No.8 Tahun 2016, Perbup sambas No.1 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
6 HALAMAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
