Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum
ABSTRAK:
Untuk memenuhi Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016; Permendagri No.12 Tahun 2017; Perbup Kab. Kutai Barat No.32 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2019.
Peraturan Bupati
Kutai Barat Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Konstruksi pada Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat
Tahun 2014 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sertifikasi Imunisasi Dasar Lengkap
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penguatan pembangunan kesehatan terutama upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan untuk mewujudkan capaian imunisasi pada anak balita, sehingga setiap anak balita yang telah di imunisasi diberikan sertifikat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraaan Imunisasi, perlu menetapkan Sertifikasi Imunisasi Dasar Lengkap;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sertifikasi Imunisasi Dasar Lengkap;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
Ketentuan Umum;
Maksud dan Tujuan;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2018.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diuabh terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor .... Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor ..... );
29. Peraturan Bupati Pati Nomor 106 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 106) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 106 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 70);30. Peraturan Bupati Pati Nomor 110 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 113 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 110 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 113).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Penjabaran APBD Kabupaten Pati TA 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2019.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dengan didukung sumber daya manusia yang bekerja secara berkomitmen, berkompeten, dan profesional, perlu adanya sistem imbalan kerja dengan memperhatikan prinsip proporsional, kesetaraan, kepatutan, dan kinerja serta kemampuan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya landasan hukum dalam pemberian remunerasi di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 13 Tahun 2017, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 56 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, sistem remunerasi, pemberian remunerasi, tata cara pembayaran, evaluasi sistem remunerasi,ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2019.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kab. Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Cara Pinjam Pakai
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan mengenai tata cara pemanfaatan barang milik daerah dengan cara pinjam pakai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
UU No.28 Tahun 1959
UU No.1 Tahun 2004
UU No.23 Tahun 2014
PP No.27 Tahun 2014
Permendagri No.80 Tahun 2015
Permendagri No.19 Tahun 2016
Perda Bengkulu Utara No. 6 Tahun 2016
Pinjam Pakai BMD dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar pemerintah daerah dan Jangka waktu pinjam pakai BMD paling lama 2 (dua) tahun ) Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai dapat mengubah
bentuk BMD, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau
penurunan nilai BMD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2019.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Permendagri RI No.56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Perbup No: 21 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, dipandang tidak relevan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertirobangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Perbup tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 56 Tahun 2019;Perda Kutim No.10 Tahun 2015
Tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah.Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan dan KESRA,membawahkan:
1. Bagian Tata Pemerintahan, yang terdiri atas:
a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan
c) Sub Bagian Otonomi Daerah;
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri atas:
a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
c) Sub Bagian Keserjahteraan Masyarakat;
3. Bagian Hukurn, yang terdiri atas:
a) Sub Bagian Perundang-undangan;
b) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi;
4. Bagian Kerjasama, yang terdiri atas:
a) Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri;
b) Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri; dan
c) Sub Bagian Evaluasi Kerjasama;
c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
1. Bagian Perekonomian, yang terdiri atas:
a) Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Layanan
Umum Daerah;
b) Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian; dan
c) Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil;
2. Bagian Administrasi Pembangunan, yang terdiri atas:
a) Sub Bagian Penyusunan Program;
b) Sub Bagian Pengendalian Program; dan
c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, yang terdiri atas:
a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan 8arang dan Jasa;
4. Bagian Sumber Daya Alam yang terdiri atas:
a) Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan
Perikanan;
b) Sub Bagian Sumber Daya Ala.mPertambangan dan Lingkungan Hidup; dan
c) SUb Bagiari Sumber Daya Alam Energi dan Air;
d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
1. Bagian Umum, yang terdiri atas:
a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
b) Sub Bagian Perlengkapan; dan
c) Sub Bagian Rumah Tangga;
2. Bagian Organisasi, yang tercliri atas:
a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
b) Sub Bagian Pelayanan Pu blik dan Tata Laksana; dan
c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, yang terdiri atas :
a) Sub Bagian Protokol;
b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan;
4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, yang tercliri atas:
a) Sub Bagian Perencanaan;
b) Sub Bagian Keuangan; dan
c) Sub Bagian Pelaporan;
e: Staf Ahli; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
peraturan yang dicabut: Perbup No.21 Tahun 2016; Perbup No.53 Tahun 2015
46 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, BD TAHUN 2019 NOMOR 40/E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATU
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Batu, serta untuk menunjang penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 15; Ketentuan Pasal 2 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diubah; Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diubah;
TIDAK ADA
24 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 40 Tahun 2019
PEDOMAN PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAIS KABUPATEN SELUMA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma;
b. bahwa untuk terlaksananya penggunan sisa lebih perhitungan anggaran yang akuntabel perlu menetapkan pedoman penggunaannya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma
c. bahwa berdasarkan pertimbang;an sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seluma tentang Pedoman Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma;
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
20. Peraturan •Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
23. Keputusan Bupati Seluma Nomor 90Q-285 Tahun 2016
MENGATUR MENGENAI PEDOMAN PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAIS, DIATUR JUGA TERKAIT SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD DAN PROSEDUR PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2019.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 40 Tahun 2019
PERBUP Kab. Kotabaru No. 136 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dearah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 047 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 40 Tahun 2012
Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Rencana Kerja Pemerintah Dearah
3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemanfaatan Motif batik Khas Daerah.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan kebanggaan
bersama terhadap produk lokal khususnya batik
yang telah diakui sebagai warisan budaya dunia
dan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap
produk dalam negeri, memberikan ciri khas daerah,
memberikan motivasi dan kebanggaan bagi
masyarakat.
Pasal 18 Ayat 6; UU No 32 Th 2007; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; UU No 5 Th 2014; Perda Kota Serang No 2 Th 2008; Perda No 7 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Penggunaan Motif Batik Khas Daerah; 3. Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
