PERWALI Kota Bekasi No. 92 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Badan dan Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 92 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA BADAN DAN DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 71 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang perlu menetapkan Perwali ini.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, pembiayaan, tata kerja, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2016.
Mencabut Perwali No. 49 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang
13 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 71 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan
identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu
pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pekalongan;
b. bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun
2010 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48
Tahun 2010 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pekalongan sudah tidak sesuai
dengan perkembangan dan kebutuhan Organisasi,
sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Dan
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016,Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 141 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2020, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun
2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4
Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, pakaian dinas bupati, wakil bupati dan PLT Bupati, pakaian dinas PNS, pakaian dinas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atribut dan kelengkapan pakaian dinas, pendanaan, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
31 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia
melalui pemberian tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil telah
ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010
tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; bahwa berdasarkan tuntutan perubahan lingkungan terutama
berkaitan dengan masa tugas belajar Pegawai Negeri Sipil serta Surat
Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar
dan Izin Belajar, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu dilakukan perubahan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun
2010 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan Pasal 5 huruf c, Pasal 11 ayat (1), penambahan ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pada Pasal 19.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010 diubah.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 71 Tahun 2020
pembentukan desa bualo kecamatan tolinggula kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 71, LD.2010/No.71
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Bualo Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa bualo kecamatan tolinggula kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2010.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 71 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD Tahun 2008/No.71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, perlu menyusun Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pedoman Uraian Tugas
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2008.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 71 Tahun 2019
tunjangan - kinerja - daerah - bagi - pegawai - enegeri - sipil - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - bandung - barat
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2019 No. 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:
Bahwa berdasakran ketentuan Pasal 80 UU No. 5 Tahun 2014 dalam rangka menu ngjkatkan kinerja, motivasi, dan disiplin kepegawaian negeri sipil maka perlu menetapkan Perbup tentang Tunajngan Kinerja Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab. Bandung Barat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 49 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan permendagri No. 21 Tahun 2011; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroakrasi No. 34 Tahun 2011; Permen Pendayagunaan Apatur Negara Dan reformasdi Biroakrasi No. 63 Tahun 2011; Perda Kab. Bandung Barat No. 4 Tahun 2010; Perda No. 9 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pemberian Tunajngan Kinerja Daerah, Besarnya tunajangan Kinerja Daerah, Pelaksanaan Pembertian Tunajangan Kinerja Daerah, Pengurangan Atas Tunjangan Kinerja Daerah, Pengawasan Dan Pengandalian, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 71 Tahun 2019
PERBUP Kab. Kuningan No. 179 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
