Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 25.144 peraturan dalam 0,097 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 81 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP_NO_81_TAHUN_2017.pdf

JABATAN STRUKTURAL - URAIAN TUGAS

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2017/No.81

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, maka perlu menetapkan uraian tugas Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang uraian tugas Jabatan Struktural BPPKAD tercantum dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017.
31 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 81 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dan Sistem Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download file:

perbup-no-81-tahun-2017.pdf

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DAN SISTEM INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HUL

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2017/NO.81, TBD No.81 LL KAB. KAPUAS HULU: 9 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dan Sistem Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1), ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menata kembali Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
UU No. 27 tahun 1959, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 tahun 2016, perpres No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 12 Tahun 2017, Perka LKPP No. 2 Tahinn 2010, Perda Kapuas Hulu No. 6 Tahun 2016, Perda Kapuas Hulu No. 7 Tahun 2016, Perbup Kapuas Hulu No. 60 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, pembentukan dan klasifikasi, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, kepegawaian, tata kerja, pembiayaan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
9 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 81 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Aru No.81 Tahun 2017 (ekstrak).pdf

PENJABARAN TUGAS - FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD. No. 2017/81, LL Kab Kep Aru : 12 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dipandang perlu menjabarkan tugas dan fungsi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PERDAKABKEPARU No. 3 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, penjabaran tugas dan fungsi, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 81 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Persampahan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP NOMOR 81 TAHUN 2017 wis.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 81 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perikanan

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Balangan No. 29 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan

Download file:

2017 - PERBUP 81 ttg Tupoksi Dinas Perikanan.pdf

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2017/NO.81

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perikanan

ABSTRAK:

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Dinas Perikanan Kabupaten Balangan dalam pembangunan di Daerah . dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perikanan Kabupaten Balangan .
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perikanan, Meliputi : Ketentuan Umum; Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perikanan Kabupaten Balangan; Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perikanan .

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2017.
13 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 81 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERBUP Kab. Paser No. 59 Tahun 2016 tentang RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER

Download file:

PE139F~1.PDF

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI-DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2017/No.81

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 59 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser.
Pasal 18 ayat (6) UU Dasar NRI Indonesia Tahun 1945; UU No 27 Tahun 1959;No 23 Tahun 2014;sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Paser No 14 Tahun 2016
dalam peraturan bupati ini diatur tentang; Ketentuan pada Pasal 13 ayat (1) diubah dan ayat (2) diubah serta huruf a, b, c, h, i, dan j diubah,Ketentuan pada Pasal 14 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c,Ketentuan pada Pasal 15 ayat (2) diubah,Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 Paragraf dan 1 Pasal yakni Paragraf 4 dan Pasal 16 A,Ketentuan pada Bagian Kelima Paragraf 1 Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), ayat (2) huruf u diubah,Ketentuan pada Pasal 22 diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
7 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 81 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buru

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

81 Pembentukan SOTK Dinas...dan Arsip Daerah.pdf

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI - TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN - ARSIP DAERAH KABUPATEN BURU

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD. No. 2017/81, LL Kab Buru : 15 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buru

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buru.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PERDAKABBURU No. 17 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buru, tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, tata kerja, kepangkatan, pengangkatan, pemberhentian dan eselon, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Buru Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
1 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 80 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP_NO_80_TAHUN_2017.pdf

JABATAN STRUKTURAL - uraian tugas

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD.2017/No.80

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, maka perlu menetapkan uraian tugas Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan ,Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 tahun 2016; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang uraian tugas Jabatan Struktural BAPPEDA tercantum dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017.
27 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 80 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan

Abstrak

Pendidikan Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Lutra Nomor 80 Tahun 2018.pdf

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD.2017/No.80

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis berupa Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara. b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang• undangan yang berlaku, telah dilakukan konsultasi tertulis dan telah terbit Surat Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 0601.1/7305/B. Ortala Tanggal 6 November 2017 Hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Luwu Utara. c. bahwa sehubungan maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara.
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 201 7 tentang Pedoman dan Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 9. Peraturan Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: ' ' 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara 5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Luwu Utara 6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. 8. Unit Pelaksana Telrnis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. 9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri. 10. Togas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan. 11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas. 12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan. BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri. (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing• masing tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing• masing dijabat oleh pejabat fungsional guru atau Pamong Belajar yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan. -. (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 '-.. . / (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari: a. Kepala Sekolah; b. Urusan Tata Usaha; c. Memiliki Wakil Kepala Sekolah paling banyak 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah rombongan belajar (rombel) dengan ketentuan sebagai berikut: 1. 3 (tiga) sampai dengan 9 (sembilan) rombongan belajar dapat memiliki 1 (satu) Wakil Kepala Sekolah/ Satuan Pendidikan; 2. 10 (sepuluh) sampai 18 (delapan belas) rombongan belajar dapat memiliki paling banyak 2 (dua) wakil Kepala Sekolah / Satuan Pendidikan; 3. Lebih dari 18 (delapan belas} Rombongan Belajar dapat memiliki paling banyak 3 (tiga) Wakil Kepala Sekolah / Satuan Pendidikan. (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. {3) Pengaturan dan Penetapan Wakil Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Kepala UPT Sekolah Pasal 4 (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagai jenjang : t 11 6 •. pendidikan formal yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri; b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan Sekolah Menengah Pertama Negeri; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri; d. pelaksanaan administrasi DPT; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya. (3) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusi.kan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. melaksnakan kebijakan taknis pengelolaan sekolah menegah pertama negeri; g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang meliputi kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan; h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri; i. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar; j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan belajar mengajar; k. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat; -,- ,.. I. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar; m. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar; n. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan; o. mengoordinasikan, mengatur kegiatan ekstrakurikuler; pelaksanaan p. mengoordinasikan kerjasama dengan masyarakat; pelaksanaan kegiatan instansi terkait dan ,., ·. ( " q. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah; r. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menegah Pertama Negeri; s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT; t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan v. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Tugas dan Uraian Tugas Kepala Urusan Tata Usaha Pasal 5 (1) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala urusan Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu kepala UPTD dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan Program dan Kegiatan, Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Pelaporan dalam lingkup UPTD, yang menjadi kewenangannya sesuai Peraturan Perundang-Undangan. � • v, .. (2) Uraian tugas sebagairnana dirn.aksud pada ayat 1 (satu], meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan pelaksanaan tugas; dan member petunjuk c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembagan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; ;,-..··· . \ ) ._/ f. melakukan koordinasi pelaksanaan dalam lingkungan UPT sehingga koordinasi, singkronisasi dan pelaksanaan kegiatan; kegiatan terwujud integrasi g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT; h. mengkoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan infonnasi; i. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum; j. rnengkoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan umurn; k. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan adrninistrasi keuagan; 1. rnengkoordinasikan dan melakukan pelayanan Ketatausahaan; m. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan Organisasi dan Ketatalaksanaan; n. rnengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; o. rnengoordinasikan dan melakukan kegiatan Kehumasan; p. melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan lembaga Pemerintah dan Lembaga non Pemerintah dalam rangka rnendukung pelaksanaan tugas da fungsi; q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagi.an Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan s. melakukantugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. . ' I. . '\ •, Bagian Ketiga Togas dan Uraian Togas Wakil Kepala Sekolah Pasal 6 Togas dan uraian tugas Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, diatur kemudian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan BABV JABATAN FUNGSIONAL Pasal 7 (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalahjabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan basil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI TATAKERJA Pasal 8 (1) Kepala UPT, Kepala urusan Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil dalam UPTD melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, intehrasi, singkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitasdan efisinsi. (2) Kepala UPT melaksanakan system pengendalian internal di lingkungan organisasinya. (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunujuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya. ' �.. \ . -· .' • > • BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 9 (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional di lingkungan UPT, clilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. .- . (2) Wakil Kepala Sekolah / Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII KETENTUAN LAIN - LAIN Pasal 10 (1) Dalam hal Kepala Daerah dengan pertimbangan tertentu, membutuhkan unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan diwilayah kerjanya, maka kepala daerah dapat membentuk Koordinator wilayah kecamatan sebagai unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator. (2) Koordinator sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fumgsional, atau dari pegawai ASN lainnya yang ditunjukoleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan. (3) Dalam rangka mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar serta untuk mendukung kegiatan kepegawaian Kepala UPT dapat membentuk satuan tugas/unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPT dengan Keputusan Kepala UPT. (4) Pembentukan satuan tugas/unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. ' ,. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 80 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah sebagian

Download file:

PECD47~1.PDF

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS-DINAS PEKERJAAN UMUM-TATA RUANG KABUPATEN PASER

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD.2017/No.80

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan perubahan kedudukan, tugas fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Paser, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 58 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945;UU No 27 Tahun 1959;UU No 23 Tahun 2014;sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Paser No 14 Tahun 2016; PERPUB Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam peraturan bupati paser nomor 58 tahun 2016 diubah; Ketentuan Pasal 12 diubah,Ketentuan Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c,Ketentuan Bab III Bagian Ketiga ditambahkan 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 4 dan diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 15A,Ketentuan ayat (1) dan huruf a, huruf b, dan huruf d ayat (2) Pasal 16 diubah,Ketentuan huruf c Pasal 17 diubah,Ketentuan Pasal 19 diubah,Ketentuan Paragraf 4 Bagian Keempat Bab III dan Pasal 20 diubah,. Ketentuan Pasal 21 diubah,Ketentuan huruf b Pasal 22 diubah,Ketentuan Paragraf 3 Bagian Kelima Bab III dan Pasal 24 diubah,Pasal II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
8 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.