Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 64 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini memuat tentang besaran BLT, penerima BLT, pendataan dan penetapan penerima BLT, pencairan dan penyauran BLT.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2021.
14 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 64 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA INDUK PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN KOTA BANDA ACEH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana otonomi khusus dan dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan di kota banda aceh sehingga memberi dampak positif dan signifikan terhadap pencapaian target pembangunan bidang pendidikan, perlu menyusun rencana induk pemanfaatan dana otonomi khusus (OTSUS) dan dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang pendidikan kota Banda Aceh tahun 2019-2027.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 8 (Drt) Tahun 1956; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 5 Tahun 1983; PP Nomor 48 Tahun 2008; PP Nomor 17 Tahun 2010; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 4 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otsus dan DAK Fisik Bidang Pendidikan; BAB III Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 64 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 64, LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 64
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KETIGA PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH FASILITASI PEMBIAYAAN (BLUD DANA BERGULIR) KOTA PAYAKUMBUH
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, maka Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 88 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Unit Pelaksana Teknis Daerah Fasilitasi Pembiayaan (BLUD Dana Bergulir) Kota Payakumbuh perlu menyesuaikan dengan peraturan walikota tersebut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 88 Tahun 2013, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 117 Tahun 2016, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 96 Tahun 2017, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 45 Tahun 2019
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH FASILITASI PEMBIAYAAN (BLUD DANA BERGULIR) KOTA PAYAKUMBUH
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2019.
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH FASILITASI PEMBIAYAAN (BLUD DANA BERGULIR) KOTA PAYAKUMBUH
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 64 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 pada
masing-masing Perangkat Daerah dapat
terselenggara secara efektif dan efisien, serta
hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari
aspek fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi
kelancaran tugas pemerintahan umum dan
pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2020.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Menetapkan Pedoman Pelaksanaan APBD 2020, terdiri dari:
a. BAB I : PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
b. BAB II : PERGESERAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN
c. BAB III : PEDOMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN APBD MENDAHULUI
MEKANISME PERUBAHAN APBD
d. BAB IV : PELAKSANAAN BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
e. BAB V : PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
f. BAB VI : PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
g. BAB VII : AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
h. BAB VIII : ADMINISTRASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
i. BAB IX : PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
j. BAB X : PERJALANAN DINAS DAERAH
k. BAB XI : PENANGANAN BENCANA STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA
l. BAB XII : PENGELOLAAN DANA BERGULIR
m. BAB XIII : PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI KEUANGAN DAN AKUNTANSI
n. BAB XIV: LAPORAN PENGELOLA KEUANGAN MELALUI SISTEM INFORMASI
KEUANGAN DAERAH
o. BAB XV : STANDAR HONORARIUM/UPAH/TARIF
p. BAB XVI : PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2019.
119 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 64 Tahun 2019
Peraturan Bupati Blora
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati,
Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati , Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap
ABSTRAK:
bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat
dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien,
transparan dan bertanggung jawab, maka perlu
mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas
dalam negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap; bahwa Peraturan Bupati Blora Nomor 12 Tahun
2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi
Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil,
dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Blora Nomor 76 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bagi Bupati/Wakil Bupati,
Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak
Tetap sudah tidak sesuai dengan situasi dan
kondisi saat ini, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan
Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati,
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak
Tetap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup Perjlanan Dinas
Bab III Prinsip Perjalanan Dinas
Bab IV Jenis dan Keperluan Perjalanan Dinas
Bab V Biaya Perjalanan DInas
Bab VI Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran Perjalanan Dinas
Bab VII Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas
Bab VIII Pengendalian Internal
Bab IX Ketentuan Lain-Lain
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Blora Nomor 12 Tahun 2016 dicabut.
32 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 64 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan dengan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pengangguran Belanja Penunjang Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, serta berdasarkan Pasal 14A ayay (1) Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang , maka diperlukan pengatur tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 7 Tahun 1983, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 2 Tahun 2008, UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 9 Tahun 2010, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Permendagri No. 21 Tahun 2007, Perda Kab Sintang No. 1 Tahun 2005, Perda Kab Sintang No. 25 Tahun 2006, Perda Kab Sintang No. 1 Tahun 2008, Perda Kab Sintang No. 2 Tahun 2008, Perda Kab Sintang No. 10 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tata Cara Perhitungan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah; Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daaerah; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2012.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 64 Tahun 2014
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA - PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 46 TAHUN 2011
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.2014/No. 65 Seri E Nomor 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pedoman
pengelolaan keuangan desa di Kabupaten
Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 46 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor
50.1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan
dan perubahan peraturan perundang-undangan
yang mengatur Desa, maka beberapa ketentuan
dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi, sehingga
perlu ditinjau kembali dan dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46
Tahun 2011 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46
Tahun 2011 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 64 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.2016/NO.64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; Perda Kabupaten Gorontalo No. 7 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini di atur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo No. 18 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
