Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaDasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.
Lampiran 2 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Hari Kerja, Apel Pagi Dan Presensi Sidik Jari Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Sehubungan dengan adanya perubahan atas peraturan Bupati Berau maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hari kerja, Apel pagi, dan Presensi sidik jari bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perbup No. 34 Tahun 2016; Perda No. 7 Tahun 2016.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Hari Kerja, Apel Pagi Dan Presensi Sidik Jari Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
Peraturan yang diubah: Perbup No. 34 Tahun 2016.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Sikka tahun 2017 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 8 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
bahwa besarnya tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Sikka Nomor 8 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar, tarif retribusi pada pelataran penjual sayur, penjual rombengan, jasa pointen, dan parkir terlampau tinggi belum diimbangi dengan perkembangan pelayanan kepada masyarakat baik pengguna jasa maupun penyedia jasa pada sector perdagangan serta pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten sikka;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 8 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi PelayananPasar.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/MDAG/PER/8/2013; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013; Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun2011; PeraturanBupati Sikka Nomor 8 Tahun 2017.
Terdapat perubahan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sikka Nomor 8 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2017.
Mengubah Peraturan Bupati Sikka Nomor 8 Tahun 2017
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomro 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera
ABSTRAK:
bahwa guna efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud sehingga dapat menunjang kinerja Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 7 Tahun 1999; UU No 21 Tahun 2011; UU No 17 Tahun 2003; UU No 40 Tahun 2007; UU No 1 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; UU No 89 Tahun 2014; Peraturan OJK No 13/POJK.05/2014; Perda Kab Demak No 8 Tahun 2012; Perda Kab Demak No 10 Tahun 2012; Perda Kab Demak No 4 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kepemilikan modal dasar PT LKM Demak Sejahtera adalah Pemerintah Daerah dan Koperasi dan ditetapkan oleh RUPS. Pemegang saham wajib memberikan tambahan setoran modal guna memenuhi kewajiban modal minimum PT LKM Demak Sejahtera. Perubahan kepemilikan Saham harus ditetapkan dengan RUPS. Struktur organisasi dan tata kerja PT. LKM Demak Sejahtera ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris. Termasuk juga diatur tentang logo dan stempel, persyaratan dewa komisaris, direksi, kepegawaian, penghasilan pegawai, cuti dan pensiun pegawai, dana pensiun, disiplin pegawai, RUPS, rencana kerja dan anggaran, operasional, laporan keuangan, pembagian laba, aktiv atetap dan inventaris, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi dan kerjasama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Dearah Tingkat II Demak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
56 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Barat Daya
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya peraturan Bupati
Maluku Barat Daya Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Maluku Barat Daya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menyusun Peraturan
Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Maluku Barat Daya.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 32 /Prt/M/2016; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Maluku Barat Daya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada
perumahan diharapkan dapat menjamin ketersediaan dan
memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2),
Pasal 13 ayat (4) dan (5), Pasal 17 ayat (2), Peraturan
Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Penyediaan, Penyerahan dan Pemanfaatan Prasarana,
Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Kawasan Industri dan Kawasan
Perdagangan/Jasa, perlu tata cara penyerahan prasarana,
sarana dan utilitas perumahan kepada Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyerahan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan kepada
Pemerintah Daerah;
Mengingat : 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234); 13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 44 Th 2011 Tentang
Kewajiban Pengembang Perumahan Menyediakan Tanah
Makam (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011
Nomor 44);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Th 2012 Tentang
Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Persetujuan Rencana
Tapak (Site Plan) (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun
2012 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Siooarjo Nomor 44 Tahun 2016 Tentang
Penerbitan Izin Lokasi Dan Persetujuan Pemanfaatan Ruang
di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2016 Nomor 44);
16. Peraturan Bupati Siooarjo Nomor 70 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2016 Nomor 70);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Penerbitan RIIL Tapak (Berita Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 18);
peraturan ini mengatur mengenai tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan kepada pemerintah daerah. pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, prasarana, sarana, dan utilitas, persyaratan prasarana, sarana dan utilitas, penyerahan, persyaratan penyerahan, pembentukan tim verifikasi, tata cara penyerahan prasarana, pencatatan, pengelolaan, pemanfaatan, pembinaan dna pengawasan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2017.
jumlah 15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas nomor 30 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomro 905/501/SJ tentang Ptunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017, dan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 88/BPKAD/2016 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2017, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Sambas Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2017;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 1985, UU No.21 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.24 Tahun 2004, PP No.23 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, Perda No.4 Tahun 2009, Perda No.9 Tahun 2016, Perbup No.30 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan pasal 1 dan Lampiran 1, II dan III Peraturan Bupati Sambas Nomor 30 Tahun 2016;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 7 halaman dan 87 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 10 Tahun 2016 ttg Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Nagari
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 16 Tahun 2017
Pergeseran Anggaran Antar Unit Organisasi, Antar Kegiatan dan Antar Jenis Belanja Tahun Anggaran 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pergeseran Anggaran Antar Unit Organisasi, Antar Kegiatan dan Antar Jenis Belanja Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan hasil Rapat Kordresi DAK Bidang Pendidikan di Twin Paza Hotel Jakarta tanggal 2 Mei 2017 terdapat perbedaan target output artara DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dengan Prioritas Nasional sehingga perlu dilakukan penyesuain:
b. bahwa berdasaekan Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 13 Tatun 2016 dalam Pasal 160 atay (4) yaitu Pergeseran anggaran atar Unit Organisasi, antar kegiatan dan anta jenis belania dapat dilakukan dengan cara merubah peratuaran daerah tentang APBD yang dijabarkan datam Peraturan Kepala Deerah tetang perubahan APBD sebagai dasar pelaksanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam rancangan peraryran daerah tentang perubahan APBD, maka perlu mengtbur pergeseran anggaran tersebut;
c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa
1. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dam nepotisme (lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75 , tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3851)
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara (lembaran negara republik indoneisa tahun 2003 nomor 47 , tambahan lembaran negara republik indonesia 4286)
3. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang penbendaraan negara (lembaran negara republik indoneisa tahun 2004 nomor 5 , tambahan lembaran negara republik indonesia 4355)
4. undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuanagan negara (lembaran negara republik indoneisa tahun 2004 nomor 66, tambahan lembaran negara republik indonesia 4400)
5. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan negara (lembaran negara republik indoneisa tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara republik indonesia 4438)
6. undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran negara republik indoneisa tahun 2009 nomor 130 , tambahan lembaran negara republik indonesia 5049)
7. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara repubik indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 (lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara republik indonesia 5679):
8. peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 137, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4575)
9. peraturan pemerintahan nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (lembaran negara republik inodonesia tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran negara republik indosesia nomor 4578)
10. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah (lembaran negara republik indonesia tahun 2006 nomor 25, tamabahan lembaran negara republik indoneisa nomor 4614)
11. peraturan presiden nomor 36 tahun 2015 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara anggaran 2015 nomor 56)
12. peraturan daerah nomor 12 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten gowa tahun anggaran 2017 (lembaran daerah kabupaten gowa tahun 2016 nomor 12)
13. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang peedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011
14. peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 9 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus bidang pendidikan
15. peraturan bupati gowa nomor 76 tahun 2016 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kebupaten gowa tahun anggaran 2017 (berita daerah kabupaten gowa tahun 2016 nomor 76)
pasal 1 : pergeseran anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran
pasal 2 : peraturan bupati ini mulai berlaku
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
12
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
