Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembukuan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Hotel
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah, Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet
paling sedikit Rp300000000,- (tiga ratus juta rupiah) per
tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau
pencatatan; bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dapat berjalan dengan tertib dan lancar,
perlu diatur tata cara pembukuan dan pemeriksaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pembukuan dan Pemeriksaan
Wajib Pajak Hotel;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Bupati Sragen Nomor 33 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum, Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab II Tata Cara Pembukuan Wajib Pajak Hotel
Bab III Hak dan Kewajiban
Bab IV Pembahasan Akhir Pemeriksaan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2022.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien serta
keamanan dalam akses arsip, perlu standarisasi sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
b. bahwa Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menegaskan perlu sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas.
Ruang lingkup Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis meliputi:
a. sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; dan
b. pengaturan akses arsip.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2022.
113
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 394
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Buton
ABSTRAK:
1. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Buton;
2. bahwa Peraturan Bupati Buton Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Buton sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diatur kembali;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Buton;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nonor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Perindustrian nomor 17 tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Perindustrian ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849 );
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 146);
Bab I Ketentuan Umum Bab II Bentuk, Nomenklatur dan Tipe Perangkat Daerah Bab III Kedudukan dan Susunan Organisasi Bab IV Tugas dan Fungsi Bab V Tata Kerja Bab VI Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian Bab VII Pembiayaan Bab VIII Ketentuan Lain-lain Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2022.
Peraturan Bupati Buton Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 227)
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum di Desa dan melaksanakan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2020; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; PP No 87 Tahun 2014; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa termasuk didalamnya mengatur ketentuan umum , produk hukum desa, materi muatan, peraturan desa, peraturan kepala desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan BPD, keputusan kepala desa, keputusan BPD. pembiayaan, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
Terdiri dari 28 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simeuleu Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2022 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Subsidi Pemerintah Kabupaten Simeulue Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Kabupaten Simeulue serta untuk menunJang operasional dan produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2022, perlu memberikan subsidi pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan;
b. bahwa pemberian subsidi Pemerintah Kabupaten Simeulue berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Subsidi Pemerintah ~ Kabupaten Simeulue Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Tahun Anggaran 2022
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 10 Tahun 2007; Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Bupati Simeulue Nomor 37 Tahun 2021;
Perturan Bupati ini terdiri dari 11 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Maksud dan Tujuan, BAB III tentang Pemberian Subsidi, BAB IV tentang Tarif Bersubsidi, BAB V tentang Pelaksanaan Pemberian Subsidi, BAB VI tentanga Tata Cara Pengajuan Subsidi, BAB VII tentang Penyaluran Belanja Subsidi, BAB VII tentang Laporan dan Pertanggungjawaban, BAB IX tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 No. 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2022-2026
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi dan birokrasi, perlu menyusun perencanaan dan tata kelola reformasi birokrasi dalam sebuah dokumen yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pemerintah Daerah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di internal instansi.
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 81 Tahun 2010, PermenPANRB No. 9 Tahun 2011, PermenPANRB No. 25 Tahun 2020, PermenPANRB No. 26 Tahun 2020, Perda Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016, Perda Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2022
Road Map Reformasi Birokrasi 2022-2026 merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi Kabupaten Agam dan rencana rinci Reformasi Birokrasi yang disandingkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama5 (lima) tahun 2022-2026. Road Map Reformasi Birokrasi 2022-2026 digunakan sebagaiacuan bagi pemerintah daerah dan perangkat daerah untuk menetapkan program kerja reformasi birokrasi berdasarkan 8 (delapan) area perubahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
103 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif
retribusi dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks
harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah; berdasarkan indeks harga dan perkembangan perekonomian
besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah Katrupaten Halmahera Barat Nomor 15
Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu ditinjau
dan disesuaikan kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu dietapkan Peraturan Bupati
Halmahera Barat tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada
Puskesmas.
UU No. 28 Tahun 2009; Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019; Perda Kabupaten Halmahera Barat No. 15 tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dengan sistematika sebagai berikut: a. Ketentuan Umum b.Nama, Objek, dan Subjek Retribusi c.Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa d.Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi e. Jenis dan Cara Penentuan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan f.Cara penentuan tarif g.Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021.
24 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat atas kebutuhan dokumen dan informasi hukum
secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan
jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan
terselenggara dengan baik; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Nasional, mengamanatkan penyelenggaraan
jaringan dokumentasi dan informasi hukum pemerintah
daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan dan Susunan Organisasi
Bab III Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Bab IV Pengelolaan DOkumentasi dan Informasi Hukum
Bab V Pembinaan
Bab VI Pembiayaan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2022.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 18 Tahun 2022
SUSUNAN ORGANISASI - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - KABUPATEN OGAN ILIR
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2022/No.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir
ABSTRAK:
Berdasarkan persetujuan Gubenur Sumatera Selatan melalui surat Nomor 061/0457/VII/2022 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati ,serta berdasrkan peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi ,uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir sudah tidak sesuai dengan perkembagan hukum sehingga perlu diganti
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 37 Tahun 2003;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020;UU No 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;Peraturan Menteri Perdaygunaan Aparatur Negara dan Reformasi No 17 Tahun 2021;Peraturan Menteri Perdaygunaan Aparatur Negara dan Reformasi No 25 Tahun 2021;Permendagri No 60 Tahun 2021;Perda No 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kai terakhir dengan Perda No 1 Tahun 2021
Dalam peraturan ini diatur mengenai susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten ogan ilir,Ketentuan Umum,Kedudukan ,Susunan Organisasi,Uraian tugas dan Fungsi ,Kelompok jabatan Fungsional,Tata kerja,Kepegawaian,ketentuan penutup,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi Uraian tugas dan fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil
14 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26
ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2023; bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2023 memuat arah kebijakan daerah 1 (satu) tahun
yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten
Blora untuk memberikan kepastian kebijakan,
pendanaan, kerangka regulasi, dan kelembagaan,
serta kerangka evaluasi dan pengendalian dalam
melaksanakan pembangunan daerah yang
berkesinambungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Blora untuk periode 1 (satu) tahun anggaran
yang dimulai pada 1 Januari 2023 dan berakhir pada 31 Desember 2023. Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 dan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
