Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49.1, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 49.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
menimbang : bahwa dalam rangka pelaksnaan ketentuan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 perpres nomor 54 tahun 2010 tentang barang /jasa pemerintah beserta perubahannya, mak guna tertib administrasi dan kelancaran tugas serta fungsi sekretariat daerah kabupeten lamongan, perlu mengubah peraturan bupati nomor 54 tahun 2016 tentang kedudukan , susuna organisasi dan tugas dan fungsi serta tat kerja sekretariat daerah kabupaten lamongan dengan menetapkan kembali delam peraturan Bupati
mengingat: PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah; Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 permendagri nomor 99 tahun 2014 tebtabf pedoman pembentukan Unit Layanan Pengadaanbarang/jasa pemerintah di Lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten /kota; peraturan kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nimir 5 tahun 2012 tentang unit layanan Pengadaan
peraturna ini mengatur mengenai perubahan Peraturan Bupati Lamongan nomor 54 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah kabupaten lamongan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
merubah Peraturan Bupati Lamongan nomor 54 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah kabupaten lamongan
jumlah 11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 10a Tahun 2017
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN JENEPONTO
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10a, BD.2017/NO.10a
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN JENEPONTO
ABSTRAK:
a- bahwa berdasarkan peratur:an Daerah l(abupaten Jeneponto Nomon o4 Tahua 2016 tentang pennbentukan aan susunan Perangkat Daerah, dan peraturan Bupati Nomor 3g rahun 2OL6 tentang kedudukan, susunan, Organisasi, tuga* a", fungsi serta
-
bn kerja Dinas - perimahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan Kabupaten Jeneponto, maka Peraturan Bupati Nomor 0r tahr' zot+ ientang Pembentukan unit pelaksana Teknis Rumah susun sederhana sewa (uprD RUSUNAWA) pada Dinas pekerjaan
Umum Kabupaten Jeneponto;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daram huruf a, perlu ditetapkan dengan- peraturan Bupati Jeneponto
: 1- undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 19s9 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di sulawesi (Lembaran Negara Tahun 19sg Republik Intonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
78221;
2. undang-undang Republik Indonesia Nomor 2g rahun lggg
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kor.upsii, Ko_lusi dan Nepofisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor Ts, Tambahan Lembaran
fegara Republik Indonesia Nomor 3g51);undang-undang Republik Indonesia Nomor 1.2 Tahun 2ol1 tentang
Pembentuka"n Peraturan perundang-undangan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun zoLr Nomor g2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234; 3. undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2ao4
tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan
Pemerir:rtahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 126, Tarybahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2OLl
tentang p.mu""rrtut an peraturan perundang-undangan
(Irmbaran il;;; Rtnu!|if< Indonesia Tahun 2}tl Nomor 82'
Tambahan l,Jmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a|;
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2Al4
tenta::Lg ap*"titt Sipil Negara (kmbaran Negara-Republik
Indonesia t.fr,," Zbt+ Iriomor' 6' Tamabahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5a941;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2A14
tentangpemeri"ntahanDaerah(Lemba:an.NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2aL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negaran"p-rrUtitIndonesiaNomors58T)sebagaimanltglah
diubah b.d;$; kafi terakhir dengan undang-und3ng
Nomor 9 R;;tlik Irrdorr"sia Tahun 2o15 tentang perybahT
Kedua *t *-urraang-undang Nomor 23 Republik _Indo-nesia
Tahun 2al4 tent-ang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara nepuUfit In?onesia Tahun 2015 Nomor 58'
Tambahan 'l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679\;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3O Tahun 2oL4
tentang eamiiistrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2aL4 Nomor 292, Tambahan
I,embaranNegaraRepubliklndonesiaNomor56ol);
8. Peraturan Peirerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2OL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Reprrblik
Indonesia Tahun 2016 Nomor L14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
g. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)-;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor O4 Tahun
2AtG tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 201.6 Nomor
2461.
1 1. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang kedudukan,
susun€!.n, Organisasi, tugas da11 fungsi serta tata kerja Dinas
Perumatran, Kawasan Permukiman dan Pertanatran
Kabupaten Jeneponto;
PERATUltAN BUPATI JENEPONTO TENTANG MEMBENTUK UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SUSUN SEDERHANA
SEWA P�U>A DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN JENEPONTO.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Pera ran Bupati ini yang dimaksup dengan :
1. Daerah a alah Kabupaten Jeneponto;
2. Pemerin Daerah adalah Kepala Daerah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah . ang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenan o! n daerah otonom;
3. Bupati a alah Bupati .Jeneponto;
4. Sekretari , Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto;
5. Perangk t Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat n aerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Unit Pel ksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Rumah usun sederhana sewa pada Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Jeneponto;
7. Rumah usun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu Iir gkungan.yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsior 1, baik dalarn arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satu• satuan ng masing-rnasing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda be sama dan tanah bersama;
8. Rumah usun sederhana sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah rumah usun umum yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah agi masyarakat berpenghasilan rendah, status penguasaannya sewa serta di ngun dengan menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/ atau anggaran pendapatan belaanja daerah dengan fungsi
utaman a sebagai hunian;
9. Kelomp k Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggu g jawab, wewenang Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan hak secara J enuh oleh yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok Perangl at Daerah Kabupaten Jeneponto;
10. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merups can upaya pokok yang dilakukan pemegangjabatan.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun
Sewa �edy hana (UPTD RUSUNAWA) pada Dinas Perumahan, Kawasan
Permukims dan Pertanahan Kabupaten Jeneponto.
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Pasal 3
(1) Sus��1,:3.n Organisasi Unit Pelaksana Teknis RUSUNAWA Kabupaten Jeneponto
terdiri an :
a. Ke1 ala UPTD;
b. Su Bagian Tata Usaha; I
c. Ke] pok Jabatan Fungsional. {
(2) (3)
(4) (5) (6)
UPTD umah Susun Sederhana Sewa adalah unsur pelaksana teknis operas· onal Dinas;
UPTD E1 umah susun sederhana sewa dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam fttJ.elaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung
jawab l epada Kepala Dinas;
Sub B� gian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
berada Iibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari masing-masing kejuruan dalam lingkup UPTD;
Bagan Struktur, susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam
lampira 11 Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua
TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
Pasal 4
UPTD Rumah Susun Sewa sederhana sewa mempunyai fungsi merumuskan kebijakan mbingan dan pembinaan untuk menyelenggarakan pengelolaan rumah susu 1 sederhana sewa yang mencakup kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, pelayanan penghuni serta fungsional umum yaitu teknisi operasional pemeliharaan gedung, keamanan dan kebersihan.
Pasal 5
(1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi:
1. Keta tausahaan
a. Penyelenggaraan administrasi umum dan Kepegawaian
Bertugas menerima, mengadakan, mendistribusikan dan r ngarsipkan surat-surat masuk dan keluar serta menyusun, r . engelolah data kegiatan administrasi kepegawaian.
b. P enyelenggaraan Administrasi Keuangan
1 Bendahara Penerimaan
Bertugas melaksanakan pembukuan terhadap jumlah uang sewa dan jenis penerimaan uang pemakaian listrik, air bersih dan sampah yang dikelola UPTD Rusunawa;
2. Bendahara Pengeluaran
Bertugas melaksanakan kegiatan perbendaharaan serta mengeluarkan uang berdasarkan dokumen yang benar sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
2. Fungsi nal Umum
a) Tell�lnis Operasional pemeliharaan Gedung.
1. 1 • ertugas melaksanakan pengawasan dan mengkoordinasikan
enggunaan material/ alat untuk perbaikan dan pemeliharaan
J:edung dalam kompleks Rumah susun sederhana sewa.
2. engamati, mengidentifikasi, menganalisa dan::1pak ker':1-sakar.t d�n
J terugian setiap pemasangan peralatan mesm elektnk� listrik,
1
ompa air baku dan perawatan gedung dalam rangka perbaikan dan
l emeliharaan gedung sesuai laporan kerusakan dan penghuni dan
1kerusakan peralatan lainnya didalam rumah susun sederhan sewa. �
11
I
�··
b) Pf�tugas Keamanan.
El ertugas melaksanakan agar terciptanya suasana aman, tertib, n arnan, berwibawa dan terkendali dalam mendukung segala kegiatan dan aktifitas sehari-hari dilingkungan rumah susun sederhana sewa.
c) P): ugas Kebersihan.
El ertugas membersihkan sampah yang ada dalam kompleks rumah s rsun sederhana sewa, merawat dan memelihara alat-alat kebersihan s =f a menata keindahan kompleks agar terlihat nyaman, rapih dan indah.
BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 6
Dalam mels \(sanakan tugas Kepala UPT dan kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masl g antar satuan organisasi dalam unit maupun dalam hubungan antar dinas perangkat daerah lainnya.
BABV TATAKERJA
Pasal 7
Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat ( 1) Kepala : ub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi:
a. Melaksanakan ketatausahaan meliputi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, ekspedisi, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan,
pern
1
liharaan dan urusan administrasi kepegawaian;
b. Men��adakan koordinasi dangan bidang/instansi yang terkait dengan
pelaksanaan kegiatan UPT;
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 8
Dengan be lakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa (UPTD RUSUNAWA) pada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten eneponto dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. �
Pasal 9
Peraturan E' pati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiaj orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini d · gan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2017.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 02.B Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 265 Tahun 2017
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seluma No 13 Tahun 2016
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 265, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 265
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a. Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika perlu perubahan pengaturan mengenai kedudukan, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Seluma;
b. berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota perlu perubahan [engaturan mengenai Kedudukan, Susunan Oranisasi derta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 12 Tahun 2011
3. UU No. 5 Tahun 2014
4. PP No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 18 Tahun 2016
6. Peraturan Meteri Komunikasi No. 14 Tahun 2016
7. Permentan No. 43/Permentan/OT.010/8/2016
8. Peraturan Kepala Lembaga No. 9 Tahun 2016
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 061/2911/SJ Tahun 2016
10. Perda No. 8 Tahun 2016
Struktur Organisasi dan Tata Kerja DInas Komunikasi dan Informatika marupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 264 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 29 Tahun 2016
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 264, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 264
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a. berdasarkan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu perubahan pengaturan mengenai kedudukan, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Sekretariat daerah Kabupaten Seluma;
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 12 Tahun 2011
3. UU No. 5 Tahun 2014
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 18 Tahun 2016
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 061/2911/SJ Tahun 2016
7. Perda No. 8 Tahun 2016
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Nomor 181 Tahun 2017
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN INDUSTRI PANGAN PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 181, BD.2017?No.181
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Industri Pangan Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat 3
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Industri
Pangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
dan Perindustrian;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
-·
6.
- 2 -
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Nomor 28);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Nomor 146 Tahun
2016 tentang Togas dan Fungsi Dinas Perhubungan
Kabupaten Luwu;
BABI
KETENTUAN UMUM
BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
BAB 111
SUSUNAN ORGANISAS
BAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
BABV
JABATAN FUNGSIONAL
BABVI
TATAKERJA
BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
BAB VIII
PEMBIAYAAN
BABIX
KETENTUANPENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
NOMOR 181 TAHUN 2 017
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 130 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
a.
bahwa dalam rangka untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Lingkungan Hidup Pengelolaan Sampah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
b.
bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud huruf a, berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016;Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : UPT, yang terdiri atas:
a. UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A;
b. UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah Brebes Kelas A;
c. UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah Ketanggungan Kelas A;
d. UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah Bumiayu Kelas A
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 129 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan tugas
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu Dinas Kesehatan perlu membentuk Unit
Pelaksana Teknis;
b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja
sebagaimana dimaksud huruf a, berorientasi pada
terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang
baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan
nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik
kepada masyarakat
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun
2016;Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : UPTD, yang terdiri atas:
a. UPTD Laboratorium Kesehatan Kelas A; dan
b. UPTD KP2K Kelas A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor
019 Tahun 2008 tentang Pengaturan Besaran Unit Pelaksana Teknis Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Badan
Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 20)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 126 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
a.
bahwa dalam rangka untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pekerjaan Umum perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
b.
bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016;Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : UPTD KBKC, yang terdiri atas: a. UPTD KBKC Wilayah Brebes Kelas A;
b. UPTD KBKC Wilayah Tanjung Kelas A;
c. UPTD KBKC Wilayah Bumiayu Kelas A;
d. UPTD KBKC Wilayah Banjarharjo Kelas A; dan
e. UPTD KBKC Wilayah Bantarkawung Kelas A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 019 Tahun 2008 tentang Pengaturan Besaran Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Badan Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 125 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
a.
bahwa dalam rangka untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
b.
bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud huruf a, berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016;Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : UPTD, yang terdiri atas :
a. UPTD Pemali Hilir Kelas B;
b. UPTD Pemali Hulu Kelas B; dan
c. UPTD Malahayu Kelas B.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 019 Tahun 2008 tentang Pengaturan Besaran Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Badan Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
