PERBUP Kab. Gunungkidul No. 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022
Mengubah sebagian
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2022, bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan untuk kedua.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2022.
Materi pokok : Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 sebagai berikut: Ketentuan Pasal 11 diubah, Ketentuan Pasal 12 diubah, Ketentuan Pasal 13 diubah, Ketentuan Pasal 17 diubah, Ketentuan Pasal 19 diubah, Ketentuan Pasal 20 diubah, Ketentuan Pasal 21 diubah, Ketentuan Pasal 22 diubah, Ketentuan Pasal 24 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2022.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022.
Jumlah Halaman : 9 HLM; Lampiran : 375 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 16 Tahun 2022
PERBUP Kab. Boalemo No. 55 Tahun 2018 tentang Pencatatan dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Kabupaten Boalemo
PEDOMAN TEKNIS KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI KABUPATEN BOALEMO
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2022/No. 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibuat untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan Satuan Pendidikan Dasar Negeri.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2000; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendiknas No. 19 Tahun 2007; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendikbud No. 6 Tahun 2021; Permendagri No. 24 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; PMK No. 119; Perda Kab. Boalemo No. 3 Tahun 2010; Perda Kab. Boalemo No. 5 Tahun 2016; Perda Kab. Boalemo No. 52 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman teknis keuangan bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan dasar negeri Kabupaten Boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2022.
terdiri dari 15 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2022
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2022/NO.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Santunan Kematian
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka membantu meringankan beban biaya bagi pihak keluarga yang mengalami peristiwa kematian perlu adanya Santunan Kematian kepada ahli waris;
Bahwa dalam rangka penatausahaan anggaran dan penyaluran program pemberian Santunan Kematian yang efektif, efisen dan tepat sasaran;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sabagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Kematian.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Santunan Kematian, dengan Sistematika;
Ketentuan Umum;
Tujuan Pemberian Santunan Kematian;
Pemberian Santunan Kematian;
Penganggaran;
Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan;
Penyaluran dana Santunan Kematian; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2022.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
2. UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;
3. UU Nomor 17 Tahun 2003;
4. UU Nomor 25 Tahun 2004;
5. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;
6. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
7. PP Nomor 12 Tahun 2019;
8. PP Nomor 18 Tahun 2020;
9. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014;
10. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018;
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
12. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019;
13. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020;
14. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
15. Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perda Nomor 5 Tahun 2014;
16. Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011;
17. Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016;
18. Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2021;
19. Perbup Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2022.
Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan dan penganggaran tahunan. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2022.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2022
TUGAS - FUNGSI - DAN - TATA - KERJA - DINAS - PERHUBUNGAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD 2022/ No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 dan Pasal 104 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permenhub No. PM 139 Tahun 2016; Permen PAN & RB No. 17 Tahun 2021; Permen PAN & RB No. 25 Tahun 2021; Perda Kabupaten Cirebon No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Cirebon No. 1 Tahun 2021; Perbup Cirebon No. 1 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
19 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Meteri Pendayagunaa Aparatur Negara da Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana; b. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 28 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2003
tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana,
Kabupaten
W akatobi dan
Kabupaten
Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 · Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4339);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019
tentang
Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor
6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor
5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah
(Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887)
sebagaimana telah diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten
tang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor
6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten
tang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017
tentang
Manajemen
Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor
6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015
tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor
2036) sebagaimana
telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam
Negeri
Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam
Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 ten tang
Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara
Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018
tentang
Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi
Pemerintah
(Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun
2018 Nomor
421);
0. Peraturan Menteri Dalam
Negeri
Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perangkat Daerah
yang
melaksanakan
Urusan Pemerintahan di
Bidang
Kesatuan
Bangsa
dan Politik;
11. Peraturan Menteri Dalam
Negeri
Nomor 13 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Dalam Negeri (Berita
Negara Republk
Indonesia
Tahun 2021 Nomor
398);
12. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara
Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor
525);
13. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi
Pada
Instansi Pemerintah Untuk
Penyederhanaan
Birokrasi
(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun
2021 Nomor
556);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat
Daerah
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Bombana Tahun 2016 Nomor 3;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN,PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN ESELONISASI DAN FUNGSIONAL BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2022.
Peraturan Bupati Bombana Nomor 28 Tahun 2017 te tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana
25 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Tahun 2022 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (21) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; Perda No. 7 Tahun 2019
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Prinsip, Etika dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Bab III Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Bab IV Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Bab V Pengawasan dan Pembinaan Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2022.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Kabupaten Malang Tahun 2022 No 16 Seri C; https://jdih.malangkab.go.id/produk-hukum/peraturan-bupati/2022/16/peraturan-bupati-malang-nomor-16-tahun-2022-tentang-perubahan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3
Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, perlu diubah untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah serta menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965:
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022:
UU No 5 Tahun 2014:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019:
PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020:
PP No 12 Tahun 2017:
Perpres No 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 76 tahun 2021:
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018:
Permendagri No 107 Tahun 2017:
perda Kab. Malang No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Kab. Malang No 3 Tahun 2022:
Perbup Malang No 63 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Malang No 8 Tahun 2021.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 63
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 34 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 8 Seri C), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 diubah:
2. Ketentuan Pasal 5 diubah:
3. Ketentuan Pasal 13 diubah:
4. Ketentuan Pasal 14 diubah:
5. Ketentuan Pasal 16 diubah:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka, perlu disusun tata cara pengelolaannya sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
PERBUP ini mengatur mengenai Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yaitu meliputi Ketentuan Umum, maksud dan tujuan, batasan dan kriteria, penganggaran dan tata cara pemberian belanja subsidi, pelaksanaan pencairan dan penatausahaan, pelaporan pencairan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring, evaluasi dan pengawasan dan sanksi,dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2022.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2022
PERBUP Kab. Kendal No. 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
Mengubah
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Tahun 2022/No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam penatausahaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal TA 2022
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 1965; UU No 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2020; UU No 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2020; UU No 5 Tahun 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022; PP No 32 Tahun 1950; PP No 32 Tahun 1950; PP No 16 Tahun 1976; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; PP No 18 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 73 Tahun 2011; Perpres No 16 Tahun 2018 sebagaimana telah dubah dengan Perpress No 12 Tahun 2021; Perpres No 33 Tahun 2020; PMK No 125/PMK.05/2009; PMK No 113/PMK.05/2012; Permendagri No 29 Tahun 2016; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kab Kendal N 11 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Kendal No 3 Tahun 2008; Perda Kab Kendal No 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab Kendal No 13 Tahun 2021; Perbup Kendal No 54 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Perbup Kendal No 54 Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2022.
Pasal 7 diubah, Pasal 8 dihapus, Pasal 13 ayat (1) diubah, Pasal 21 ayat (2) dihapus, Lampiran I diubah, Lampiran II diubah, Lampiran III diubah, Lampiran IV diubah
330 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
