Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2022.
Dasar Hukum Peraturan Bupati adalah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kepulauan Tanimbar Nomor 01 Tahun 2022; dan Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor Ol Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
Lampiran 365 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Raja Ampat Nomor 20 Tahun 2022
PENETAPAN SUKU DAN SUB SUKU, DAERAH PENGANGKATAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN RAJA AMPAT
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD. No. 2022/20, LL Kab Raja Ampat: 10 hal
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN SUKU DAN SUB SUKU, DAERAH PENGANGKATAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN RAJA AMPAT
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Suku dan Sub Suku, Daerah Pengangkatan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Raja Ampat
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Suku dan sub suku adalah Suku dan sub suku yang mendiami Kabupaten Raja Ampat. Majelis Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disebut MRPPB adalah representasi kultural Orang Asli Papua Barat yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua barat dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
Kabupaten Raja Ampat terdiri dari beberapa Distrik yaitu :
a. Distrik Kota W aisai;
b. Distrik Waigeo Barat Daratan;
c. Distrik Waigeo Barat Kepulauan;
d. Distrik Waigeo Utara;
e. Distrik Waigeo Selatan;
f. Distrik Waigeo Timur;
g. Distrik Meos Mansar;
h. Distrik Teluk Mayalibit;
1. Distrik Tiplol Mayalibit;
J. Distrik Supnin;
k. Distrik Wawar Bomi;
1. Distrik Ayau;
m. Distrik Kepulauan Ayau;
n. Distrik Salawati Tengah;
0. Distrik Salawati Utara;
p. Distrik Salawati Barat;
q. Distrik Batanta Selatan;
r. Distrik Batanta Utara;
s. Distrik Kofiau;
t. Distrik Kepulauan Sembilan;
u. Distrik Misool U tara;
v. Distrik Misool Timur;
w. Distrik Misool Sela tan; dan
x. Distrik Misool Barat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2022.
Lamp 14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Kab. Tuban Tahun 2022 Seri E No. 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, RENCANA AKSI,
PENGUKURAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Perjanjian
Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, maka
diperlukan pedoman penyusunan laporan
dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran
Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18
Tahun 2021;
peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran
Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai pedoman
atau petunjuk teknis dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja,
Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja, dan Reviu Laporan
Kinerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
jumlah 44 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 20 Tahun 2022
PERBUP Kab. Rejang Lebong No. 19 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022-2026 Ketentuan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 673
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022-2026
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 ten tang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun Tahun 2022-2026
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022-2026
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 20 Tahun 2022
organisasi - dan - tata - kerja - sekertariat - dewan - perwakilan - rakyat - daearh - kabupaten - indramayu
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD Kab. Indramayu Tahun 2022 No 20
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Indramayu
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 25 Tahun 2021 maka perlu menetapkan Perbup tentang Organisasi dan tata Kerja Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahu 2015; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 16 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perpres No. 87 Tahun 2014;Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 104 Tahun 2016; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 17 Tahun 2021; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 25 Tahun 2021; Permendagri No. 050-3708 Tahun 2020; Perda kab Indramayu No. 8 Tahun 2004 sebagaimana telah ebberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab Indramayu NO. 5 tahun 2007; Perda Kab Indramayu No. 9 tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhri dengan Perda Kab Indramayu No. 8 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian , Pembiayaan, Ketentuan lain-Lain, Dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
17 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 20 Tahun 2022
tata - cara - penerimaan - peserta - didik - baru - pada - taman - kanak - kanak - sekolah - dasar - sekolah - menengah - pertama
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2022 No. 20
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
Bahwa setiap warga negara, khususnya di Daerah berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Dan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam penerimaan peserta didik baru maka perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Permenpenkeb No. 1 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru, Pendataan Ulang Dan Pemutakhiran Data, Perpindahan Peserta Didik, Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2022.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 20 Tahun 2022
tarif - dasar - air - minum - pada - perusahaan - umum - daerah - air - minum - tirta - bhakti - raharja - kabupaten - majalengka
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD 2022/ No.20
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tarif Dasar Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bhakti Raharja Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas air bersih serta peningkatan pelayanan air minum yang berkelanjutan kepada masyarakat dan memperluas cakupan pelayanan Dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, serta sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) Permendagri No. 21 Tahun 2020 maka perlu menetapkan Perbup tentang Tarif Dasar Air Minum pada PUD Air Minum Tirta Bhakti Raharja Kabupaten Majalengka.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2019; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 122 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 2 Tahun 2007; Permendagri No. 71 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2020; Perda Kab. Majalengka No. 1 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kelompok Pelanggan Dan Blok Konsumsi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2022.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistemn Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perIu menetapkan Sistem Akuntabilíitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu;
b. bahwa untuk mengoptimalkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Dompu, perlu pedoman penyusunan dokumen Sistem Akuntabílítas Kinerja Instansí Pemerintah yang berlaku secara internal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dompu tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 18 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 13 Tahun 2019; PP Nomor 30 Tahun 2019; Perpres Nomor 29 Tahun 2014; Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020; Perda Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Dompu Nomor 9 Tahun 2019
Perbup ini mengatur mengenai pedoman penyusunan dokumen SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dimana penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, pengelolaan kinerja jabatan fungsional dan pelaksana, jadwal pelaksanaan, penghargaan dan hukuman.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2022.
85 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 20
Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 36,Pasal 37 dan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Selatan dan sebagai upaya peningkatan kinerja dan pelaksanaan tugas pegawai di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Selatan yang berdisiplin, berdedikasi dan bertanggungjawab dan professional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat berjalan lebih efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang diharapkan maka dipandang perlu adanya ketentuan yang mengatur peranan kedudukan, tanggungjawab, hak dan kewajiban serta sanksi bagi pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Selatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Kepegawaian Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Selatan.
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1962; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982; 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 6 Tahun 2008; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 14 Tahun 2021.
KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2022.
13 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD Tahun 2022 No. 77
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan asumsi rencana kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah paling lambat minggu ketiga bulan Juli.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 – 2028;
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2023;
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya;
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2022;
Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2022.
Bab I: Ketentuan Umum;
Bab II: Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
Bab III: Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2022.
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat