TATA TANAM DAERAH IRIGASI - PEDOMAN PELAKSANAAN POLA
2005
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 197, BD.2005/No. 37
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Tata Tanam Daerah Irigasi Kabupaten Banyumas Tahun 2005/2006
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian pelaksanaan
hak hak sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang
undangan, maka petani dan Perkumpulan Petani Pemakai Air
( P3A ) perlu didorong untuk mampu menentukan pola dan
tata tanam secara mandiri diwilayah kerjanya masing masing ; bahwa untuk menjamin daya guna air irigasi, produktifitas
sistem irigasi, serta pola pengembangan tata guna air dan
sistem budidaya tanaman maka perlu adanya keterpaduan
program penanganan dari unsur unit kerja terkait ; bahwa dalam rangka pelayanan air, fasilitasi dan
pendampingan pelaksanaan pola dan tata tanam yang telah
disusun dan ditentukan oleh para P3A, perlu adanya
Pedoman Pelaksanaan Pola Tata Tanam dengan Keputusan
Bupati;
Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang undang Nomor 7 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 25 Tahun 2000; PP No 77 Tahun 2001; Perda Kab Banyumas No 20 Tahun 2000; Perda Kab Banyumas No 35 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang hak petani untuk menentukan pola tanam dan tata tanam, jenis tanaman serta kewajibannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2005.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 196 Tahun 2005
dana desa - PEDOMAN UMUM PENGATURAN KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI
2005
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 196, BD.2005/No. 36
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Umum Pengaturan Kebijakan dan Pelaksanaan Alokasi dana Desa di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan pengembangan dan pelaksanaanAlokasi Dana Desa, serta mempermudah dalam
penerapan pemberian dana kepada desa maka perlu dilakukan penataan dan pengaturan sesuai dengan pedoman pengaturan
kebijakan pelaksanaan alokasi dana desa Kabupaten Banyumas; bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi desa maka perlu adanya
penyamaan persepsi dalam penanganan pengelolaan alokasi dana di lingkungan desa dalam wilayah Kabupaten Banyumas; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir b, perlu ditetapkan pedoman umum pengaturan kebijakan dan pelaksanaan alokasi dana desa di Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 10 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2000;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman umum pengaturan kebijakan dan pelaksanaan alokasi dana desa yang digunakan sebagai dasar dalam Pelaksanaan alokasi dana desa di kabupaten banyumas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2006.
2 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 195 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin kepada Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 32 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas,perlul menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian izin kepada para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang jenis dan klasifikasi izin, penandatanganan izin, epmungutan pajak dan retribusi, persyaratan dan mekanisme pelayanan izin, permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dan retribusi, pembinaan dan pengawasan, personil, pembiayaan, perlengkapan dan dokumentasi (P3D).
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2005.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 191 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Perubahan APBD Unit Kerja SMP N 1 Wangon Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa agar kegiatan sebagaimana kolom 2 dengan kode aktifitas
sebagaimana kolom 3 dalam lampiran Keputusan ini yang telah
dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan APBD
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 dapat dilaksanakan, maka
dipandang perlu menyediakan biaya dengan menerbitkan Peraturan Bupati tentang Otorisasi;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembayaran atas pengeluaran kas APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 190 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang peningkatan administrasi pemerintahan dan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas di bidang arsip, perlu adanya Pedoman Pola Klasifikasi Arsip; bahwa sehubungan hat tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pola Klasifikasi Arsip dengan Peraturan Bupati Banyumas;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979; Keputusan Gubernur Proipinsi Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pola klasifikasi arsip, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2005.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 189 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya kenaikan berbagai biaya operasional perusahaan, serta untuk dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung PAD melalui setoran bagian laba kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu dilakukan penyesuaian tarip PDAM Kabupaten Banyumas; bahwa kenaikan tarip sebagaimana tersebut huruf a telah
mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 690/12/2005 tanggal 12 Agustus 2005 tentang
PersetuJuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banyumas terhadap Kenaikan Tarip Air Minum pada
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten
Banyumas; bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu mengatur
kembali tarip air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Permendagri Nomor 2 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1974; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2002;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tarip air minum untuk tiap kelompok pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2006.
Keputusan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2001 dicabut.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 188 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Dasar Angkutan Penumpang Umum Perdesaan Di Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Pemerintah tentang Kenailcan Harga Bahan
Bakar Minyak yang berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2005 maka perlu
disesuaikan penetapan Tarif Dasar Angkutan Penumpang Umum Perdesaan; bahwa Tarif Dasar Angkutan Penumpang Umum Perdesaan yang ditetapkan
dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor: 071 Tahun 2005 tentang Penetapan
Tarif Dasar Angkutan Penumpang Umum Perdesaan di K.abupaten Rembang
sudah tidak sesuai dengan keadaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b
perlu menetapkan kembali Tarif Dasar Angkutan peoumpang Umum Perdesaan
dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Menteri Perhubungan No. KM.59 Tahun 2005 tanggal 1 Oktober 2005; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 1999; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003; Perda Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas bawah angkutan penumpang Umum Perdesaan di Kabupaten Rembang dengan Mobil Bus Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2005.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 071 tahun 2005 dicabut.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 188 Tahun 2005
DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA - PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
2005
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 188, BD.2005/No. 11
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa Organisasi dan Tata Kerja Sadan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2005
sesuai hasil Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) ke VI Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tahun 2005 sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; PP No 25 Tahun 2000;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas dan tugasnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2005.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2005 tanggal 14 April 2005 dicabut.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 187 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan UPT Balai Benih Padi , Pala Wija Dan Hortikultura Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten
Rembang bermata pencaharian di sektor
pertanian; bahwa untuk menunjang keberhasilan dalam
bercocok tanam diperlukan adanya benih yang
baik; bahwa untuk mewujudkan adanya benih yang
baik maka UPT Balai Benih Padi,Palawija dan
Hortikultura Dinas Pertanian dan Petemakan
Kabupaten Rembang perlu diberdayakan; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a,
huruf b dan huruf c maka perlu adanya
Penyelenggaraan UPT Balai Benih Padi,Palawija
dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang fungsi UPT Balai Benih Pacli,Palawija dan Hortikultura.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2005.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 187 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Strategi Dan Prioritas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya arah dan kebijakan umum
APBD sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan antara
DPRD Kabupaten Banyumas dengan Pemerintah Kabupaten
Banyumas adalah sebagai dasar penyusunan Strategi dan Prioritas
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; bahwa Strategi dan Prioritas APBD Kabupaten Banyumas tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Uraian Strategi dan Prioritas APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2005.
2 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
