Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2005

Menemukan 1.625 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2005

Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

Diubah dengan :

PERPRES No. 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur

Mencabut :

KEPPRES No. 81 Tahun 2001 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Download :
PERPRES NO 42 TH 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2005

Nama-Nama Jabatan Dan Uraian Tugas Jabatan Non Struktural Umum Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
2005_42.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 42 Tahun 2005

PEMBENTUKAN DESA OLILAN DI WILAYAH KECAMATAN WALEA KEPULAUAN

Desa Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
KabupatenTojoUnaUna-2005-42.pdf

Abstrak

DESA OLILAN-PEMBENTUKAN

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 42, LD.2005/No.42, Seri D Nomor 41

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN DESA OLILAN DI WILAYAH KECAMATAN WALEA KEPULAUAN

ABSTRAK:

bahwa dengan peningkatan jumlah Penduduk yang berimplikasi pada Peningkatan Pelayanan Pemerintahan perlu kiranya Pengembangan sistem Pelayanan Pemerintah ; bahwa pengembangan pelayanan Pemerintahan Desa perlu dilakukan dengan pembentukan Desa yang didahului dengan adanya persiapan; bahwa Desa persiapan yang telah dan dapat menjalankan Pemerintahan Desa dengan baik perlu ditetapkan menjadi Desa divinitif, setelah memperhatikan usul Desa Nomor : 06 / KDDB / WK /I/2005 Tertanggal 10 Januari 2005 Tentang Pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa divinitif. bahwa untuk maksud tersebut diatas sebagaimana yang tertuang dalam huruf a , b, dan c, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999; Keppres No. 5 Tahun 2001; Kepmendagri No. 4 Tahun 2000; Kepmendagri No. 13-67 Tahun 2002;Perda Kabupaten Poso No. 8 Tahun 2004; Perda Kabupaten Tojo Una-una No. 1 Tahun 2004.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Desa Olilan Di wilayah kecamatan walea kepulauan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang nama batas luas dan pembagian wilayah; Hak, kewenangan dan kewajiban.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2005.
4 Halaman, Penjelasan : 1 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2005

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Jawa Tengah

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Struktur Organisasi

Download :
pergub_42_th_2005.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN-SUSUNAN-ORGANISASI-DAN-TATA-KERJA-SEKRETARIAT-KOMISI-PENYIARAN-INDONESIA-DAERAH-PROPINSI-JAWA-TENGAH

2005

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 42, BD.2005/No.42

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Pergub ini adalah: bahwa agar dalam pelaksanaan tugas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Jawa Tengah dapat mencapai dayaguna dan hasilguna, dipandang pertu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Propinsi Jawa Tengah,
Dasar Hukum Pergub ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 7. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 51A/KEP/M.KOMINFO/8/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat; 8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 489/56/2004 tanggal 19 September 2004 tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2004 - 2007;
Materi Pokok Pergub ini adalah: Dengan Peraturan ini dibentuk Sekretariat KPID. Sekretariat KPID merupakan Lembaga Non Struktural yang membantu KPID dalam menyelenggarakan Kesekretariatan di lingkungan KPID. Sekretariat KPID sebagaimana dimaksud secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Ketua KPID dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2005.
9 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boalemo No. 42 Tahun 2005

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Boalemo No. 1 Tahun 2022 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum

Abstrak

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOALEMO

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 42, LD.2005/NO.42

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk sesuai dengan maksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. Ekbang 8/1/11 tanggal 31 Juli 1973 dan No. Ekbang 8/2/43 tanggal 11 Juli 1974 tentang Perusahaan Air Minum Daerah.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2001; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 14 Tahun 1987; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 16 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 536-666 Tahun 1981; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 570-006 Tahun 1982; Permendagri No. 1 Tahun 1984; Permendagri No. 690-1572 Tahun 1985; Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-319/KM.17/1994; Permendagri No. 2 Tahun 1998; Permendagri No. 7 Tahun 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 1999; Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah No. 8 Tahun 2000; PP No. 25 tahun 2000; Permendagri No. 34 Tahun 2000; Permenkes No. 907/MENKES/SK/VII/2002.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo termasuk di dalamnya mengatur tentang pendirian, nama, tempat kedudukan, tujuan dan lapangan usaha, modal perusahaan, kepengurusan, direksi, penghasilan dan hak-hak direksi, badan pengawas, penghasil badan pengawasan, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi, tahun buku, anggaran perusahaan, laporan perhitungan hasil usaha, penetapan dan pengunaan laba serta pemberian jasa produksi, kepegawaian, hukuman, pengawasan, pembubaran, pembinaan, ketentuan tarif, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 26 halaman dengan lampiran

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2005

Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Arsip Nasional Republik Indonesia

Arsip PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 63 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Arsip Nasional Republik Indonesia

Download :
PP NO 42 TH 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 42 Tahun 2005

Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERBUP 2005_42 SISTEM DAN PROSEDUR KEUANGAN DAERAH.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 42 Tahun 2005

RETRIBUSI IZIN PERTAMBANGAN UMUM

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
KAB_SERDANG BEDAGAI_42_2005_ok.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 43 Tahun 2005

RETRIBUSI IZIN PEMBORAN AIR BAWAH TANAH DAN IZIN PEMAKAIAN AIR BAWAH TANAH

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
KAB_SERDANG BEDAGAI_43_2005_ok.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 43 Tahun 2005

Pengakhiran Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat

Download :
PERPRES NO 43 TH 2005.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2005

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2005.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2005.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2005.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .