Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 38, BN 2019/NO 1175; PERATURAN.GO.ID 7 HLM
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 No 38 Seri G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian wewenang Bupati kepada Camat Kraksaan dan Lurah se Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat Kraksaan dan Lurah Se Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010;
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2005;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2011;
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 85 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan Umum;
2. Pelimpahan Kewenangan;
3. ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, maka Bupati Kutai Kartanegara perlu untuk mengambil langkah langkah mewujudkan Gerakan Mayarakat Hidup Sehat di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; Pergub Kaltim No.55 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Manfaat Germas; Peran Serta Perangkat Daerah; Peningkatan Aktivitas Fisik; Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi; Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit; Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; Peningkatan Edukasi Hidup Sehat; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Pelacuran di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Pelacuran di Kabupaten Kendal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Pelacuran di Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Penutupan Dan Penyegelan Tempat Pelacuran, Tata Cara Pelaksanaan Razia Pelacuran, Pembinaan Dan Rehabilitasi, larangan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ABSTRAK:
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan
anggaran, perlu diberikan hak keuangan dan
administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.2 Tahun 2013; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2017; Permendagri No.62 Tahun 2017; Perda No.2 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan Dan
Uang Jasa Pengabdian, Tunjangan Kesejahteraan, Uang Jasa Pengabdian, Dana Operasional, Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
a. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
(Serita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor); dan
b. Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2017 tentang Tunjangan Komunikasi,
Tunjangan Reses, dan Tunjangan Transportasi Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu (Serita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017 Nomor 44) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2018 tentang
Tunjangan Komunikasi, Tunjangan Reses, dan Tunjangan Transportasi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
(Serita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 Nomor 8), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
15 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 No 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dalam Pemenuhan Universal Health Coverage di Kabupaten Sidoarjo
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan penduduk Kabupaten Sidoarjo,perlu diselenggarakan pelayanan kegiatan dalam satu sistem jaminan kesehatan secara terpadu;
b. bahwa salah satu bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam memenuhi tujuan peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah melalui pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dalam Pemenuhan Universal Health Coveragedi Kabupaten Sidoarjo;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2016;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan padaFasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai dasar hukum pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo yang terintegrasi dengan program JKN-KIS;
3. Kepesertaan;
4. Pendanaan/Pembiayaan;
5. Pelayanan Kesehatan;
6. Sistem Informasi;
7. Monotoring, Evaluasi dan Pelaporan;
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Komunikasi Publik (Kehumasan) di Lingkungan Departemen Perhubungan,
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,
pencipta arsip perlu melaksanakan pengelolaan arsip
terjaga;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Bengkulu Utara tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 41 Tahun 2015 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14
Tahun 2016 14. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 59 Tahun 2016
MENGATUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP
TERJAGA, SERTA DIATUR JUGA TERKAIT PENDANAAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2019.
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan BPD, Susunan Kelembagaan, dan Tata Kerja diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentnag Badan Permusyawaratan Desa.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang memuat: Keanggotaan BPD; Panitia Pengisian; Penetapan Pemilih; Pencalonan dan Peresmian; Biaya dan Masa Keanggotaan; Larangan dan Sanksi; Fungsi dan Tugas BPD; Hak, Kewajiban, dan Wewenang BPD; Peraturan Tata Tertib BPD; Hubungan Kerja; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2019.
43 halaman; Lampiran 93 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD 2019/38 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
