Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21.1, BD.2014/No.21.1 Seri E Nomor 17.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalarn upaya mendukung kelanearan penyelenggaraan pemerintahan desa, pereepatan pembangunan desa, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kabupaten Purworejo akan memberikan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengadaan kendaraan operasional roda dua dari Anggaran Pendapat.an dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo; bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan; bahwa agar pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa sebagalmana dirnaksud pada buruf a berjalan seeara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu menerbitlean pedoman dalam pengelolaan bantuan keuangan tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuanpn Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab III Asas dan Prinsip
Bab IV Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban
Bab V Pengadaan dan Pemanfaatan Kendaraan Operasional Roda Dua
Bab VI Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Serta Pengawasan
Bab VII Verifikasi dan Fasilitasi
Bab VIII Sanksi
Bab IX Ketentuan Lain-Lain
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2014.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 94 Tahun 2014
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan
kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas secara berdaya
guna dan berhasil guna, perlu diberikan fasilitas
kendaraan dinas; bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib
pelaksanaan penggunaan Kendaraan Dinas maka perlu
mengatur tata cara penggunaan kendaraan dinas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tuhun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kubupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009
Maksud Dan Tujuan; Tata Cara Penggunaan; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
18 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 80 Tahun 2014
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan Tarif Dasar Angkutan Pedesaan dan Perkotaan Dengan Mobil Penumpang Umum di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan
keadaan khususnya kebijakan pemerintah tentang
kenaikan harga bahan bakar minyak dan komponen
lainnya, maka perlu menyesuaikan tarif dasar angkutan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Semarang sehingga perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2013 tentang Tarif Dasar Angkutan Perdesaan dan Perkotaan Dengan Mobil Penumpang Umum di Kabupaten Semarang;
bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang;
Dasar hukum peraturan ini adalah:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah :Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014;
Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) Nomor 34 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor kM 35 Tahun 2003; Surat Menteri Perhubungan Nomor PR.301 / 1 / 7 Phb
2014; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2013;
Perbup ini mengatur tentang tarif dasar angkutan dan penetapan tarif angkutan. Tarif Dasar Angkutan Pedesaan dan · Perkotaan di Kabupaten Semarang sebesar Rp. 176,- (seratus tujuh puluh enam rupiah) per penumpang per kilometer.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2014.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2013 tentang Tarip Dasar Angkutan Perdesaan dan Perkotaan Dengan Mobil Penumpang Umum di Kabupaten Semarang dicabut.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan No. 71 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMOANG UMUM PERKOTAAN, PERDESAAN DAN PERBATASAN DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM DAN MOBIL BUS UMUM PADA JARINGAN TRAYEK DI KABUPATEN MAGETAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 63 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Angkutan Pedesaan/Perkotaan Di Jalan Dalam Wilayah Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran Dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, serta dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang angkutan pedesaan di jalan, perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan penumpang umum angkutan pedesaan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Angkutan Pedesaan/Perkotaan Di Jalan Dalam Wilayah Kabupaten Banjar Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum; Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 62 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum pada Trayek Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya Kebijakan Pemerintah tentang kenaikan
Harga Bahan Bakar Minyak dan Komponen Lainnya dan Surat
Menteri Perhubungan Nomor PR.301/1/7/Phb-2014 tentang
penyesuaian Tarif Angkutan Umum dan Antisipasi Dampak
Pengalihan Subsidi BBM maka tarif angkutan penumpang umum
di Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan;
bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi terpadu Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan Pengusaha
Angkutan, Organda, Polres Temanggung dan Awak Angkutan maka
perlu mengatur penyesuaian tarif angkutan umum di Kabupaten
Temanggung dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 tahun 1950; UU No 22 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu no 2 Tahun 2014; PP No 41 Tahun 1993; PP No 38 Tahun 2007; Perda Kab Temanggung No 6 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 15 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab Temanggung No 21 Tahun 2011; Kepmenhub No KM.89 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Permenhub No KM 52 Tahun 2006; Kepmenhub No KM.35 Tahun 2003
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Tarif Dasar Anglmtan Penumpang Umum pada Trayek Perkotaan dan Perdesaan
di Kabupaten Temanggung sebesar Rp.348,01 (Tiga Ratus Empat Puluh
Delapan satu sen Rupiah) sampai dengan Rp.866,14 (Delapan Ratus Enam
Puluh Enam Empat Belas Sen Rupiah) per penumpang per kilometer dengan
jarak tempuh minimal 6 ( enam ) kilometer
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 52 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2014 Nomor 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Penumpang Umum Angkutan Pedesaan (ANGDES) di Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 34 tahun 2014 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan peraturan menteri perhubungan nomor PR 301/1/7/Phb-2014 tahun 2014 tentang peyesuaian tarif dasar dan tarif jarak angkutan penumpang antar kecamatan dalam kabupaten lebong dengan mobil penumpang umum.
Materi Pokok: tarif dasar angkutan penumpang umum antar kecamatan atau angkutan penumpang umum pedesaan dalam kabupaten lebong sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2014.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
