Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendistribudian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, maka perlu dibuat pengaturan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg secara terpadu, transparan,akuntabel, kompetitif dan adil terutama di Kabupaten Temanggung;
UU No.13 Tahun 1950, UU No.22 Tahun 2001, UU No.33 Tahun 2004, UU No.20 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, PP No.36 Tahun 2004, Perpres No.104 Tahun 2007, Permen ESDM No. 0007 Tahun 2005, Permen ESDM No.021 Tahun 2007, Permen ESDM no.26 Tahun 2009
Dalam Perbup ini mengatur tentang Pendistribudian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram yang memuat Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan,Pengalokasian dan Het, Mekanisme Distribusi,Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Aturan Peralihan dan Lampiran contoh surat Pendistribusian Liequefied Petroleum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 57 Tahun 2022
PEMANFAATAN - DAN - PEMBAGIAN - BONUS - PRODUKSI - PANAS - BUMI
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD 2022/57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan dan Pembagian Bonus Produksi Panas Bumi
ABSTRAK:
Bahwa panas bumi merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Guna memberikan landasan hukum bagi pengenaan, pemanfaatan dan penerima bonus produksi panas bumi, perlu disusun suatu peraturan, namun Peraturan Bupati No.116 Tahun 2020 belum dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti dan perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan dan Pembagian Bonus Produksi Panas Bumi
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.21 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.28 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, sumber, penganggaran, pengalokasian, dan peruntukan, perhitungan alokasi bonus produksi, pertanggungjawaban dan pelaporan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 58 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Pasar Bahan Galian Mineral Non Logam Dan Batuan
ABSTRAK:
bahwa guna menentukan nilai harga dasar bahan galian mineral non logam dan batuan di wilayah Kabupaten Pati dalam rangka mempermudah penghitungan besarnya pajak, perlu diatur dan ditetapkan harga pasar bahan galian non logam dan batuan; bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di Daerah; bahwa Keputusan Bupati Pati Nomor 62 Tahun 2001 tentang Harga Pasar Bahan Galian Golongan C sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 28Tahun 2009; UU nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011
PERBUP ini mengatur mengenai Harga pasar bahan galian mineral non logam dan batuan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN
DALAM PENDISTRIBUSIAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS TABUNG
3 (TIGA) KILOGRAM DI KABUPATEN PASER PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka terjaminnya ketersediaan
pasokan Liquified Petroleum Gas (LPG) tabung 3
kg di Kabupaten Paser dan mekanisme
pendistribusiannya di tingkat Sub Agen /
pangkalan untuk masyarakat miskin dan usaha
mikro, maka perlu adanya petunjuk teknis
pelaksanaan pengaturan dan pengawasan dalam
penyediaan dan pendistribusian Liquified
Petroleum Gas tabung 3 (tiga) kilogram;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pengaturan dan Pengawasan dalam
Pendistribusian Liquified Petroleum Gas 3 (tiga)
Kilogram Di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan
Timur.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; UU NO.5 Tahun 1999; UU NO.20
Tahun 2008; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan UU NO.9 Tahun 2015; PERPRES NO.104 Tahun 2007; PERMEN ESDM NO.26 Tahun 2009; KEPMEN ESDM NO.3.3174K/12/MEM/2007
Liquefied petroleum Gas yang disingkat dengan LPG adalah
gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan
penyimpanan, pengangkutan, penanganannya yang pada dasarnya
terdiri atas propane, butane atau campuran keduanya. LPG Tabung 3 (tiga) kg adalah LPG yang diisi kedalam tabung dengan
berat isi 3 (tiga) kg dan merupakan barang bersubsidi yang
peruntukkannya bagi masyarakat miskin dan usaha mikro. Pendistribusian adalah proses penyaluran LPG tabung 3 (tiga) kg dari
SPBE (Pertamina) ke Agen-Agen dilanjutkan ke Pangkalan-Pangkalan
dan di teruskan ke masyarakat miskin dan usaha mikro. Jumlah alokasi kebutuhan LPG tabung 3 (tiga) kg ditentukan atas dasar
kebutuhan riil masyarakat setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur
Kalimantan Timur dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral. Setiap Sub Agen / pangkalan wajib memiliki peta wilayah pelayanan bagi
konsumen yang disampaikan kepada Agen dan Dinas untuk
menghindari tumpang tindih dengan wilayah pelayanan pangkalan
lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2019.
8 hlm.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 58 Tahun 2017
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganPertambangan Migas, Mineral dan EnergiPerindustrian
Status Peraturan
Diubah dengan :
Permen ESDM No. 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi
Pertambangan Migas, Mineral dan EnergiPNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PP No. 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral
Diubah dengan :
PP No. 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan Dan Energi Di Bidang Pertambangan Umum
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan Dan Energi Di Bidang Pertambangan Umum
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 1998.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2007.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat