Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 14.995 peraturan dalam 0,053 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 80 Tahun 2019

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Pengadaan Barang/Jasa Desa

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 68)

Download :
80_TAHUN_2019_TTG_TATA_CARA_PENGADAAN_BARANG_JASA_DI_DESA.pdf

Abstrak

tata-cara-barang-jasa-desa

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No. 80

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

ABSTRAK:

a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa perlu ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Dasar dari Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761); 13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 84); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 85); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); 17. Peraturan Bupati Pati Nomor 94 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 94); 18. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 6); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a. efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum; b. efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya; c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia yang berminat; d. terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas; e. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya; f. gotong royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa;g. bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan; h. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu; dan i. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan merupakan pelaksanaan Kewenangan Desa yang kegiatan dan anggarannya bersumber dari APBDesa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 68) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
47 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 80 Tahun 2020

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Kabupaten Brebes

Desa

Download :
PERBUP_80 20020 brebes.pdf

Abstrak

dana desa - prioritas penggunaan

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD.2020/NO.80

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Kabupaten Brebes

ABSTRAK:

bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, perlu menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 di Kabupaten Brebes; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Brebes Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Bupati Brebes Nomor 76 Tahun 2018; Peraturan Bupati Brebes Nomor 7 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa, penetapan prioritas penggunaan dana desa, publikasi dan pelaporan, pembinaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
27 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 80 Tahun 2016

Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Pengelolaan Air Bersih Kepada Desa Tahun Anggaran 2016

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Abstrak

PEDOMAN – PENGELOLAAN – AIR BERSIH

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD.2016/NO.80

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Pengelolaan Air Bersih Kepada Desa Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan kapasitas layanan dasar masyarakat bidang pemenuhan air bersih rumah tangga, maka telah diselenggarakan program/kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih berskala desa. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna program/kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih berskala desa, Pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan Anggaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa. berdasarkan pertimbangan sebagaimana perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus. Pengelolaan Air Bersih Kepada Desa Tahun Anggaran 2016.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015, Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 .
Tujuan diselenggarakannya BKK-PAB, adalah : mengembangkan kepedulian dan kebersamaan antara Pemerintah Daerah dan desa dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan air bersih, mengembangkan tatakelola manajemen pembangunan dan pengelolaan air bersih yang tertib, transparan dan bertanggungjawab, mengembangkan prinsip-prinsip berdikari dalam pemenuhan air bersih;dan mendayagunakan teknologi tepat guna dan teknologi ramah lingkungan dalam penyelenggaraan instalasi air bersih dan pelestarian air dalam tanah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2016.
9 HLM; -

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 80 Tahun 2021

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022

APBD Desa Standar/Pedoman

Download :
Perbup Boyolali 80 2021.pdf

Abstrak

pedoman-penyusunan-apbd-desa

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 80

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Boyoledi Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 61 Tahun 2018, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 93 Tahun 2018, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 94 Tahun 2018, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 79 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang rencana keuangan tahunan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2021.
15 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 80 Tahun 2020

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021

Desa Dana Desa

Download :
2020 PERBUP KAB. BOYOLALI 80.pdf

Abstrak

DANA DESA - TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD 2020/ No. 81

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 73 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penetapan besaran dana desa, penyaluran dan desa, penggunaan dana desa, publikasi dan pelaporan, pemantauan dan evaluasi, sanksi, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
37 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 80 Tahun 2014

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 51 TAHUN 2013 TENTANG KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENENTUAN BESARNYA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pajak dan Retribusi Daerah Desa

Abstrak

PERUBAHAN PERBUP TERKAIT NJOP

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD.2014/80

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 51 TAHUN 2013 TENTANG KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENENTUAN BESARNYA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan khususnya , Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bangunan Menara Telekomunikasi sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2013.
Dalam Perturan Bupati (PERBUP) ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2013 Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Daerah Kabupaten Purwakarta.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2014.
Perubahan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2013
13 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 81 Tahun 2017

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

Desa

Download :
PERBUP NO 81 2017.pdf

Abstrak

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN BABATAN KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 81

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

ABSTRAK:

Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin tertib administrasipemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, perlu ditetapkan batas Kelurahan Babatan secara pasti di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu; b. Bahwa berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, BupatiWalikota Menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa/ Kelurahan;
1. UU No. 9 Tahun 1967 2. UU No. 3 Tahun 2003 3. UU No. 26 Tahun 2007 4. UU No. 43 Tahun 2008 5. UU No. 6 Tahun 2014 6. UU No. 23 Tahun 2014 7. PP No. 38 Tahun 2007 8. PP No. 46 Tahun 1986 9. Permendagri No. 78 Tahun 2007 10. Permendagri No. 76 Tahun 2012 11. Permendagri No. 52 Tahun 2013 12. Permendagri No. 56 Tahun 2015 13. Permendagri No. 45 Tahun 2016 14. Keputusan menhut No. SK.784/Menhut-II/2012 15. Perda kab. Seluma No. 7 Tahun 2005 16. Perda kab. Seluma No. 13 Tahun 2009 17. Perda kab. Seluma No. 2 Tahun 2009
Pasal 2 Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Desa : Penetapan dan Penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2019.
9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 81 Tahun 2020

Peta Penetapan Batas Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

Desa

Download :
Perbup Lombok Barat No. 81 Tahun 2020.pdf

Abstrak

PETA PENETAPAN BATAS DESA KEBON AYU KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Penetapan Batas Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I] dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1374); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita) Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79).
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA KEBON AYU KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT, yang terdiri dari V Bab dan 7 Pasal, yaitu - Bab I Ketentuan Umum; - Bab II Ruang Lingkup; - Bab III Batas Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung - Bab IV Ketentuan Lain-lain - Bab V Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2020.
Tidak Ada
Tidak Ada
8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 81 Tahun 2020

Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Desa Standar/Pedoman

Abstrak

juknis-perencanaan-pembangunan-desa

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD 2020/ No. 85

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu mengatur mengenai petunjuk teknis perencanaan pembangunan Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Juknis Perencanaan Pembangunan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2020.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
132 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 81 Tahun 2015

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2016

Desa

Download :
Perbup Takalar Nomor 81 Tahun 2015.pdf

Abstrak

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2016

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2015/NO.81

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2016

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktifitas dan produksi komoditas pertanian; b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk; c. bahwa atas dasar hal tersebut diatas, dan agar dalam pelaksanaan menetapkan subsidi pupuk dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Takalar; d. bahwa berasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Takalar tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Takalar Tahun anggaran 2016
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); SALINAN 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), juncto Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hartikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170); 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587); 14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593); 15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan juncto Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011; 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/10/2010 tentang syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491); 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah; 22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/2/2- 12 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk; 23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentamng Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055); 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 662); 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1613); 26. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/MIND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merk Untuk Pupuk Bersubsidi; 27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M- DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; 28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 Memperhatikan : Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAKALAR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Takalar. 2. Kabupaten adalah Kabupaten Takalar. 3. Bupati adalah Bupati Takalar. 4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar. 6. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk. 7. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organic lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organic tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimiah dan biologi tanah. 8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan. 9. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sector pertanian. 10. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi perkabupaten yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupati atau Dinas yang membidangi sector pertanian di Kabupaten. 11. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk besubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang di tetapkan oleh Menteri Pertanian. 12. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang. 13. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, holtokultura, perkebunan dan/atau peternakan. 14. Petambak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang. 15. Kelompok tani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepebtingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya. 16. Pelaksanaan Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk. 17. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku. 18. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku. 19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani Pupuk Bersubsidi selanjutnya di singkat RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompoktani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompoktani atau penyalur sarana produksi. 20. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati. 21. Direktur Jenderal adalah pejabat eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan. 22. Dinas Pertanian adalah instansi yang membidangi tanaman pangan dan hartikultura, perkebunan, kehutanan dan peternakan di Kabupaten Takalar. 23. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah instansi yang membidangi perikanan di Kabupaten Takalar. BAB II JENIS PUPUK BERSUBSIDI Pasal 2 (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk. (2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK. BAB III PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 3 (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim per keluarga. (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tiak diperuntukkan bagi perusahan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau peusahaan perikanan budidaya. Pasal 4 (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Bidang Kepad Kepala Dinas. (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor, Kecamatan dan sebaran bulanan seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 5 Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Pasal 6 (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Pertanian Kab. Takalar diketahui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Takalar. Pasal 7 Untuk menjamim terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5, Bupati dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing. Pasal 8 Dinas Pertanian bersama Kantor Ketahanan Pangan Daerah wajib melaksanakan pembinaan kepada petani, petambak dan/atau kelompoktani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan Pupuk Bersubsidi di tingkat petani, petambak dan/atau kelompoktani di wilayahnya. BAB IV REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI Pasal 9 (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 terjadi kekurangan dapat di penuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor, dengan ketentuan bahwa Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Takalar. (2) Kecamatan yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar Kecamatan sebagaiman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau realokasi antar Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar Kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi disuati Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1(satu) tahun, melalui realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). BAB V PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 10 (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke petani/petambak dan/atau kelompoktani melalui Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompoktani diatur sebagai berikut : a. Penyalur Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompoktani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mentreri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada petani/petambak dan/atau kelompoktani. (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV petani/petambak dan/atau kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kabupaten berkoordinasi dengan kelembangan penyuluh tingkat Kabupaten guna melakukan pendataan RDKK diwilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaiman dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6. (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat petani, petambak dan/atau kelompoktani di lakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan brimbang spesifik lokasi oleh penyuluh. (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompoktani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kabupaten/Kota. (6) Dinas Pertanian yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantian Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016, melaporkan hasil verifikasi dan vilidasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal. (7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Dinas. (8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai petunjuk pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2016 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 11 (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, petambak dan/atau kelompoktani diwilayah tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku. BAB VI HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 12 (1) Penyalur di Lini IV yang di tunjuk wajib menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. Pupu Urea = Rp. 1.800; per kg; b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000; per kg; c. Pupuk ZA = Rp. 1.400; per kg; d. Pupuk NPK = Rp. 2.300; per kg; dan e. Pupuk Organik = Rp. 500; per kg; (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, petambak dan/atau kelompoktani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut : a. Pupuk Urea = 50 kg; b. Pupuk SP-36 = 50 kg; c. Pupuk ZA = 50 kg; d. Pupuk NPK = 50 kg; e. Pupuk Organik = 40 kg; Pasal 13 (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan: Pupuk Bersubsidi Permerintah Barang Dalam Pengawasan (2) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange). BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 14 (1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompoktani. (2) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani/petambak dan/atau kelompoktani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian melaui Direktur Jenderal. Pasal 16 (1) KPPP kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi diwilayahnya. (2) KPPP kebupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh. Pasal 17 (1) KPPP kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati. (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Ketentuan mengenai pelaksanaan teknis Peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Takalar. Pasal 19 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT