Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Dalam Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu) menetapkan Peraturan. Bupati tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Dalam Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran.
2019
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Bengkalis Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) Bab dan 6 (enam) Pasal, diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Pengalokasian; Penyaluran; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2019.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 94 Tahun 2020
Pedoman Penyusunan, Perubahan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 94, BD 2020/ No. 94
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2020.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 94 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelakanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dab Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pati;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dab Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pati yang meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul; Kewenangan Lokal Bersakala Desa; Mekanisme Penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; Evaluasi dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 94 Tahun 2017
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TALANG ALAI KECAMATAN AIR PERIUKAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 94, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 94
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Talang Alai Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Talang Alai Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, perlu ditetapkan batas Desa Talang Alai secara pasti di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 26 Tahun 2007
4. UU No. 43 Tahun 2008
5. UU No. 6 Tahun 2014
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP RI No. 38 Tahun 2007
8. PP RI No. 78 Tahun 2007
9. Permendagri RI No. 76 Tahun 2012
10. Permendagri RI No. 56 Tahun 2015
11. Permendagri RI No. 45 Tahun 2016
12. Keputusan Menhut RI No. SK.784/Menhut-II/2012
13. Perda Kab. Seluma No. 7 Tahun 2005
14. Perda Kab. Seluma No. 9 Tahun 2009
15. Perda Kab. Seluma No. 2 Tahun 2013
Pasal 2
Tujuan penetapan dan penegasan Batas Desa :
Penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kepastian dan kejelasan hukum terhadap batas wilaya suatu Desa yang memenuhi aspekteknis dan yuridis
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2019.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 94 Tahun 2018
penetapan dan penegasan batas kelurahan bandar bintuhan kecamatan kaur selatan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 94, Berita Daerah Kab. Kaur Tahun 2018 Nomor 659
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Kelurahan Bandar Bintuhan Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
a. Kejelasan batas wilayah kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
b. semua batas wilayah kelurahan yang ada di Kabupaten Kaur berbatasan dengan desa-desa
c. berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, pengesahan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 6 Tahun 2014
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. PP No. 17 Tahun 2018
7. Perpres No. 9 tahun 2016
8. Permendagri No. 45 Tahun 2016
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penetapan dan penegasan batas kelurahan Bandar Bintuhan Kecamatan kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dengan Peta Kelurahan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. Luas wilayah kelurahan Bandar Bintuhan adalah 198,65 hektar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 94 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 94, BD.2017/No. 94 Seri E Nomor 74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kepala Desa
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. batrwa dalam melahsanakan ttrgas, kewenangan,
hak dan kewajibannya, Kepala Desa wajib
menyampaikan Laporan Kepala Desa, berupa
Lapran Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
kepada Bupati melalui Carnat, Laporan Keterangart
Penyelenggaraan Pemerintatran Desa kepada Badan
Permusyawaratran Desa dan Informasi
Penyelenggaraan Pemerinta.tran Desa kepada
masyarakat;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban serta
memberikan acuan dalam pen5rusunan dan
penyampaian Laporan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu disusun Pedoman
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kepala Desa
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan hurtrf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pen5rusunan dan Penyampaian Laporan Kepa1a
Desa;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 54951; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran
Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun
2016 tentang laporan Kepala Desa;
Materi Pokok Perbup ini adalah:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 94 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 94, BD.2021/NO.95 LL KAB. KAPUAS HULU : 9 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA, DESA NIBUNG KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Nibung Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 tahun 2014, Permendagri No.141 Tahun 2017, Permendagri No.45 Tahun 2016, Perda Kapuas Hulu No.4 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penetapan Penegasan dan Pengesahan Batas Desa, Peta Batas Wilayah, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
Perbup ini terdapat 8 halaman dan 1 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 94 Tahun 2020
PERBUP Kab. Bireuen No. 2 Tahun 2020 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN PAGU INDIKATIF ALOKASI DANA GAMPONG DAN RINCIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP GAMPONG KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Pagu Indikatif Alokasi Dana Gampong Dan Rincian Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untu Setiap Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 94, BD No. 583/2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Pagu Indikatif Alokasi Dana Gampong Dan Rincian Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Pagu Indikatif Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, dinyatakan bahwa dalam hal terjadi perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, Sumber Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terealisasi, maka rincian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan penyesuaian kembali;
bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian realisasi anggaran penerimaan dan perimbangan Tahun 2020, maka Pembagian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 perlu disesuaikan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan dalam suatu peraturan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.48 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2000; UU No.33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Bireuen No. 6 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Bireuen No. 4 Tahun 2020; Perbup Bireuen No. 39 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Pagu Indikatif Alokasi Dana Gampong dan Rincian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2020.
Peraturan yang diubah:
Peraturan Bupati Bireuen No. 2 Tahun 2020
Peraturan yang diatur:
Peraturan Bupati Bireuen No. 94 Tahun 2020
35 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 94 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan kepala Desa Di Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
