Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden
Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan e-Government,pemanfaatan
teknologi komunikasi dan informasi dalam proses
pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas,
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan, maka perlu diatur pelaksanaan dan
pengembangan e-government di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamandau;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28
Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
6 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
5 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
5 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 35 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 36 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 37 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 38 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 39 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 40 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 41 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 4
2
T
ah
un
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 4
2
T
ah
un
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 4
2
T
ah
un
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 44 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 45 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 46 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 47 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 48 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 49 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 51 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 52 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 54 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 55 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 56 Tahun
2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
PERENCANAAN e-GOVERNMENT; BAB III
KEBIJAKAN; BAB IV
PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT; BAB V
SISTEM INFORMASI; BAB VI
INSFRASTUKTUR TIK; BAB VII
PENGADAAN BARANG/JASA
PENYELENGGARAAN E GOVERNMENT; BAB VIII
PENDANAAN; BAB IX
PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; BABX
SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN; BAB XII
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 37 Tahun 2018
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
ABSTRAK:
bahwa peningkatan jumlah penduduk dan
pembangunan yang semakin meningkat di Kabupaten
Sukoharjo mengakibatkan peningkatan jumlah dan jenis
air limbah domestik; bahwa pengelolaan air limbah domestik harus
dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan
profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah
domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air
permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi
lingkungan hidup khususnya sumber daya air; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam sub urusan
pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang diamanatkan bahwa pengelolaan dan
pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah
kabupaten/kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengololaan Air
Limbah Domestik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, sasaran pengelolaan air limbah domestik, jenis air limbah domestik, SPALD, pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi, pemanfaatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 37 Tahun 2018
Rumah sakit - pratama nawacita datah dave - PERATURAN - internal
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2018/37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Pratama Nawacita Datah Dave
ABSTRAK:
Agar penyelenggaraan rumah sakit dapat efektif, efisien, dan berkualitas diperlukan aturan dasar yang mengatur pemilik, direksi, komite medik, dan medis. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Pratama Nawacita Datah Dave.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; Permenkes No. 755/MENKES/PER/IV/2011
Ketentuan Umum; Nama, Visi dan Misi, Filosofi, dan Motto; Pemilik; Penyelenggaraan Rumah Sakit; Pengawasan Internal; Tata Urutan Peraturan Rumah Sakit; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2018.
16 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur
Nomor 32 Tahun 2012 tentang Statuta Sekolah Menengah
Atas Negeri Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Gubemur Nomor 32 Tahun
2012 tentang Statuta Sekolah Menengah Atas Negeri
Sumatera Selatan, telah ditetapkan honorarium tenaga
kependidikan dan tenaga pendidik pada Sekolah Menengah
Atas Negeri Sumatera Selatan. Besaran honorarium bagi tenaga kependidikan dan
tenaga pendidik pada Sekolah Menengah Atas Negeri
Sumatera Selatan merupakan
pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 19 Tahun 2005; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 74 Tahun 2008 sebagaimana telah
diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendikbud No. 19 Tahun 2007; Permendikbud No. 75
Tahun 2016 ; Perda No. 3 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Perda No. 17 Tahun
2014; Perda No. 14 Tahun 2016; Pergub No. 32 Tahun 2012.
Materi Pokok yang diatur antara lain mengenai perubahan ketentuan dalam Peraturan Gubemur Nomor
32 Tahun 2012 tentang Statuta Sekolah Menengah Atas Negeri
Sumatera Selatan, yaitu pada Pasal 35.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2018.
4 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER
ABSTRAK:
bahwa klasifikasi arsip sangat diperlukan sebagi intrumen dalam pengelolaan arsip dinamis untuk mefasilitasi penciptaan,akses dan pengunaan,serta penyusutan; bahwa Peraturan Bupati Pasir Nomor 24 Tahun 2006 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi saat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-undang Nomor 7 tahun 1971 tentang ketentuanketentuan pokok Kearsipan(Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32,Tambahan Lembaran Negara nomor 296); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentangPenyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3151); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip
Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2018.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESAMAAN DAN KESERAGAMAN PROSEDUR, PENGAJUAN PERMOHONAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN GUNA MENDUKUNG KELANCARAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI, PERLU MENETAPKAN PERATURAN BUPATI
PERATURAN INI MENGATUR KETENTUAN; TUJUAN; KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI JASA KONSTRUKSI; PERIZINAN; PERSYARATAN; TATA CARA PENERBITAN IUJK DAN KARTU TANDA DAFTAR; SERTIFIKAT; HAK DAN KEWAJIBAN; TIM TEKNIS; PELAPORAN; PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberhentian, Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk tertib proses Pemberhentian, Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; tata cara Pemberhentian; Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali; Uang Tunggu dan Uang Pengabdian; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2018.
25 halaman peraturan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 37 Tahun 2018
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 37, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018 Nomor 37
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956,
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968,
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004,
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005,
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005,
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005,
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005,
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006,
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010,
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005,
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017,
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017,
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016,
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2018
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp1.115.929.338.942,75 dan Jumlah Belanja sebesar Rp1.113.565.031.845,98.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2018.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 37 Tahun 2018
PENGEMBANGAN SISTEM INTEGRASI SAPI DAN KELAPA SAWIT
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2018/NO.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGEMBANGAN SISTEM INTEGRASI SAPI DAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
105/Permentan/PD.300/8/2014 tentang Integrasi Usaha
Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong
dan dalam rangka mendorong pengembangan sistem integrasi
sapi dan kelapa sawit, perlu diatur pengembangan sistem
integrasi sapi dan kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu
Selatan;
UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 22 Tahun 2008; UU No. 192013; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 39 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2009; PP No. 6 Tahun 2013; PP No. 17 2013; PP No. 18 Tahun 2016; KEPRES No. 97 Tahun 1993; PERMENTAN No. 105/Permentan/PD.300/8/2014; KEPMENTAN No. 511/kpts/PD.310/2006; KEPMENTAN No. 46/kpts/PD.300/1/2015; PERDA No. 9 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit, Kemitraan, Tata Cara Permohonan Surat Tanda Daftar Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018.
6 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
