PERBUP Kab. Buton Utara No. 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Parawisata dan Kebudayaan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi sebagai salah satu program
Prioritas nasional hngkup instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja
Perangkat Daerah;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Parwisata dan Kebudayaan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan U rusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 7 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 6).
Bab I Ketentuan Umum;
Bab II Bentuk, Nomenklatur Dan Tipe Perangkat Daerah;
Bab III Kedudukan dan Susunan Organisasi;
Bab IV Tugas dan Fungsi;
Bab V Tata Kerja;
Bab VI Kepangkatan, Pengangkatan, Eselonisasi Dan Pemberhentian Dalam Jabatan;
Bab VII Ketentuan Peralihan;
Bab VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARAWISATA DAN KEBUDAYAAN
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 68 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Cagar Budaya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 29
ayat (2), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (6), Pasal 41 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), dan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2018
Ketentuan Umum; Register Nasional; Pelestarian Budaya; Insentif dan Kompensasi; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2022.
59 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 67 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata
ABSTRAK:
Bahwa peningkatan pariwisata lokal berbasis desa dan kawasan merupakan salah satu strategi dan arah kebijakan Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026; bahwa pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan; bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi objekwisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan; bahwa dalam pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu dibentuk kawasan strategis pariwisata yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2013, dan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI (Maksud, Tujuan, dan Fungsi), KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2022.
5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 66 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kawasan Wisata Kuliner
ABSTRAK:
Bahwa peningkatan pariwisata lokal berbasis desa dan kawasan merupakan salah satu strategi dan arah kebijakan Kabupaten Asahan Tahun 2021 – 2026; bahwa pedagang warung tenda dan sejenisnya merupakan destinasi wisata dan sebagai penggerak perekonomian masyarakat serta dapat dijadikan sumber pendapatan bagi daerah; bahwa pedagang warung tenda dan sejenisnya perlu diatur dan ditertibkan dalam memanfaatkan badan jalan/trotoar agar tidak mengganggu lalu lintas jalan;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2013, dan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI, KAWASAN WISATA KULINER, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022.
4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kawasan Wisata Religi
ABSTRAK:
Bahwa peningkatan pariwisata lokal berbasis desa dan kawasan merupakan salah satu strategi dan arah kebijakan Kabupaten Asahan Tahun 2021 – 2026; bahwa terdapat beberapa objek bangunan yang merupakan monumen bersejarah terkait dengan perkembangan agama Islam; bahwa terdapat kawasan tertentu yang juga dijadikan sebagai tempat berziarah dan sering dikunjungi oleh masyarakat baik lokal maupun luar daerah; bahwa objek bangunan dan kawasan tertentu tersebut merupakan potensi daya tarik wisata khususnya wisata religi;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2013, dan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI, KAWASAN WISATA RELIGI, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2022.
4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 64 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya peningkatan dan pengembangan pembangunan pariwisata di Kab. Majalengka Dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 50 ayat (1) Perda No. 10 Tahun 2021 maka perlu ditetapkan Perbup tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 67 Tahun 1996; Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/2008; Perda Prov Jabar No. 8 Tahun 2008; Perda Kab. Majalengka No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Majalengka No. 12 Tahun 2019; Perda Kab. Majalengka No. 8 Tahun 2021; Perda Kab. Majalengka No. 10 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan Pokdarwis, Informasi, Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi, Kerja Sama, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 62 Tahun 2022
PERBUP Kab. Purbalingga No. 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD Tahun 2022 No. 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga,
telah ditetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 93
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda,
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi
pemerintah, maka Peraturan Bupati Purbalingga
Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten
Purbalingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan
hukum sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13
Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : DINPORAPAR bertugas membantu Bupati dalam urusan Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, meliputi pembinaan dan pengembangan pemuda, olahraga, destinasi pariwisata, serta pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, DINPORAPAR juga melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten serta memimpin pelaksanaan kebijakan dan fungsi terkait bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Purbalingga Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
Nomor 93) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
20 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 58 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penetapan Desa Wisata
ABSTRAK:
a. bahwa pebangunan kepariwisataan dilaksanakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sesuai amanah dalam Pancasila dan Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia;
b. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan pariwisata, pengembangan kegiatan pariwisata berbasis potensi keunggulan wilayah, baik potensi daya tarik wisata alam, tradisi budaya, dan kreativitas masyarakat yang khas di Kabupaten Polewali Mandar, perlu dikembangkan Desa Wisata;
c. bahwa dalam rangka pelaksanaan penetapan Desa Wisata berjalan sistematis dan efektif, perlu menyusun pengaturan terkait pedoman pelaksanaannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Desa Wisata;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan Desa Wisata. Ruang Lingkupnya sebagai berikut:
a. kelembagaan Desa Wisata;
b.pencanangan, penilaian dan penetapan Desa Wisata;
c. klasifikasi Desa Wisata;
d.pemberdayaan masyarakat;
e. pembinaan dan pengawasan; dan
f. Forum komunikasi Desa Wisata.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 57 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PANTAI UTARA AGROWISATA SAMPANG GEMILANG
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai indikator kinerja pembangunan
sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2019-2024, membutuhkan langkah–langkah
percepatan pelaksanaan program pembangunan melalui
monitoring, dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan target
rencana kerja pemerintah daerah, serta fokus kinerja kabupaten
yang didukung oleh program kerja bersama lintas sektoral;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pantai
Utara Agro Wisata Sampang (PAS) Gemilang;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021; Peraturan Bupati Sampang Nomor 17 Tahun 2022
peraturan ini mengatur mengenai Pantai
Utara Agro Wisata Sampang (PAS) Gemilang sebagai pedoman Program Kerja Dan Kegiatan
Kabupaten Sampang untuk mendukung terlaksananya program Pantura Agro
Wisata Sampang (PAS) Gemilang.; meliputi: ketentuan umum; maksud an tujuan; program pantura agrowisata sampang(PAS) gemilang; kerjasama; pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2022.
jumlah 9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
