Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2024
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah agar berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan, perlu menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 bahwa pemerintah Daerah yang telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi harus menyesuaikan dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pwmweintah Tahun 2022-2024.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PERPRES No. 81 Tahun 2010; PERMENPANRB No. 25 Tahun 2020.
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023.
49 Halaman, IV Bab
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umurn Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
perlu menetapkan lndikator Kinerja Utama sebagai ukuran
keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran
strategis;
b. bahwa ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka
Tahun 2019-2024, perlu menetapkan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang lndikator Kinerja Utama Perubahan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negera
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2022
tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB III
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2023.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2023
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Struktur Organisasi - Reformasi Birokrasi
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 248
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Kerja Pada Pemerintah Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan penyesuaian sistem kerja sebagai tindak lanjut penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan, sehingga perlu ditetapkan PERBUP
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 stdd Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16
Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2021
PERBUP ini mengatur mengenai sistem kerja yang terdiri dari mekanisme kerja dan proses bisnis sistem kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2023.
34 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD Tahun 2023 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2025
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 serta dalam Rangka memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan secara efektif, efesien, terukur, konsisten dan berkelanjutan, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagian dimaksud Dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2025;
Undang undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; . Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforroasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; . Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021.
Paeraturan Bupati ini mengatur ruang lingkup meliputi Ketentuan Umum; Tujuan dan Sasaran; Quick Wins Reformasi Birokrasi; Road Map Reformasi Birokrasi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2023.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini bahwa berdasarkan peraturan presiden No 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020-2024 dan berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam hurup a, perlu menetapakan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020-2024;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1999; UU No 1 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015; Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biro. krasi No 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 25 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah No 1 tahun 2019; Peraturan Bupati No 10 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020-2024, Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Tim PMPRB adalah Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, Road MAP Reformasi Birokrasi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2023.
9 hlm, Lampiran : 53 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 286 Tahun 2022
ROAD - MAP - BIROKRASI - PEMERINTAH - KABUPATEN - BANDUNG - 2021 - 2026
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 286, BD 2022/286
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.28 Tahun 1999; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; Perpres No.81 Tahun 2010; Permen PANRB No.25 Tahun 2020; Permen PANRB No.26 Tahun 2020; Permen PANRB No.90 Tahun 2021; Perda No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No.8 Tahun 2021; Perda No.9 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, road map reformasi birokrasi, ketentuan peralihan, dan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2022.
4 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 227 Tahun 2022
sistem - evaluasi - implementasi - reformasi - birokrasi - perangkat - daerah - di - lingkungan - pemerintah - daerah - kabupaten - bekasi
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 227, BD Tahun 2022 No.639
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa untuk mengukur implementasi reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemda Kab. Bekasi Dan agar dalam pelaksanaan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi sesuai dengan tahapan dan mekanisme penilaiannya dapat berjalan dengan optimal maka perlu menetapkan Perbup Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permen PAN & RB No. 37 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 135 Tahun 2018; Permen PAN & RB No. 26 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2017; Perbup Bekasi No. 195 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Pedoman Evaluasi, Kelembagaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2022.
14 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 128 Tahun 2022
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomo2 128 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020- 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 128, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2022 No 129
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi biroakrasi sebagaimana diamantkan dalam Perpres No. 81 Tahun 2010 dengan berlakunya Perda Kab. Tasikmalaya No. 11 Tahun 2021 maka perlu menetapkan Perbup tentang Roads Map Reformasi Biroakrasi Tahun 2020-2024.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 25 tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permen Pendayagunaaan Apartur Negara dan Reformasi Bitroakrasi No. 37 Tahun 2013; Permendagri RI No. 135 Tahun 2018; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroakrasi No. 25 Tahun 2020; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Biroakrasi No. 26 Tahun 2020; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2010; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagimana telah bdiubah denganm Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2019; Perda kab. Tasikmalaya No. 11 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Road Map Reformasi Biroakrasi Tahun 2020-2024, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2022.
49 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 98 Tahun 2022
PERBUP Kab. Bantul No. 60 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023-2026
Mencabut
Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, perlu adanya pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bantul;
b. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2018
tentang Road Map Reformasi Pemerintah Kabupaten
Bantul Tahun 2018-2022 sudah tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga
perlu dilakukan penggantian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2023-2026;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun
2021;
Materi Pokok: Pendahuluan; Evaluasi Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sampai Tahun 2022; Analisis Lingkungan Strategis, Arah Strategi dan Rencana
Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026; Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023-
2026; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
Jumlah Halaman: 6 HLM; Lampiran: 64 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 89 Tahun 2022
ROAD – MAP – REFORMASI – BIROKRASI – PEMERINTAH – KABUPATEN – ASAHAN – TAHUN – 2022 – 2026
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 90
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2022-2026
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada mayarakat serta untuk melakanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2022-2026;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 30 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2011, dan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
4 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
