Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1981

Menemukan 136 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 1981
Pembentukan Kota Administratif Tangerang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 1981
Pendirian Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 27 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 51 Tahun 1981
Pokok-Pokok Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Jawatan Pegadaian

BUMN

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 52 Tahun 1981
Likwidasi Proyek Superfosfat Cilacap

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 1981
Pembubaran Perusahaan Negara "Buwana Karya"

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 7 Tahun 1967 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Bangunan Negara, (Sebagaimana Termaksud Dalam P.P. No. 55 Tahun 1961, L.N. Tahun 1961, No. 76) Serta Pendirian Perusahaan Bangunan Negara "Buwana Karya"
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 53 Tahun 1981
Penyelenggaraan Urusan Haji

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 22 Tahun 1969 tentang Keseluruhan Penyelenggaraan Haji Hanya Dilaksanakan Oleh Pemerintah Sesuai Dengan Ketentuan-Ketentuan Dalam Keputusan Presiden Ini
  2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1969
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 1981
Pembentukan Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Tambelang Dan Kecamatan Bantargebang Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, Kecamatan Parakansalak, Kecamatan Gegerbitung, Kecamatan Cidolog, Kecamatan Tegalbuleud, Kecamatan Kelibunder, Kecamatan Ciracap Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Dan Kecamatan Selajambe Di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 54 Tahun 1981
Mengesahkan "Persetujuan Kerjasama Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Amerika Serikat Tentang Penggunaan Tenaga Nuklir Untuk Maksud-Maksud DamaI" Yang Telah Ditandatangani Di Washington D.C., Amerika Serikat, Pada Tanggal 30 Juni 1980 Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia Dan Delegasi Pemerintah Amerika Serikat

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 1981
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 Tentang Perusahaan Umum Listrik Negara

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara
Mengubah :
  1. PP No. 18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum "Listrik Negara"
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 55 Tahun 1981
Mengesahkan "Agreement Between The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Government Of Canada On Economic Cooperation" Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah-Pemerintah Negara Anggota Asean Yang Terdiri Dari Republik Indonesia, Malaysia, Republik Philipina, Republik Singapura Dan Kerajaan Thailand Dan Delegasi Pemerintah Canada, Yang Telah Ditanda-Tangani Di New York, Amerika Serikat, Pada Tanggal 25 September 1981

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan