Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 437 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2011

KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN TULANG BA WANG

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2011

Pengelolaan Taman Hutan Raya Gunung Kunci Dan Gunung Palasari

Sumber Daya Alam

Download :
PERDA Nomor 10 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1989

Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Sumber Daya Alam

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Diubah dengan :

PP No. 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
PP No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

Mencabut :

PP No. 36 Tahun 1979 tentang Pengusahaan Kelistrikan

Download :
PP NO 10 TH 1989.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Deli Serdang No. 10 Tahun 2006

Pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Hasil Hutan Olahan di Kabupaten Deli Serdang

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam

Download :
perda deli serdang no.10 thn 2006.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2017

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Sumber Daya Alam

Download :
PERDA MTB NO 10 TAHUN 2017 (ekstrak).pdf

Abstrak

CAGAR BUDAYA - PELESTARIAN

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD/10/2017, TLD No. 185/2017, LL SETDA KAB. MTB : 27 HAL

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Kabupaten Maluku Tenggara Barat

ABSTRAK:

Bahwa Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama, dan / atau kebudayaan secara berkelanjutan. Untuk melestarikan dan mengolah cagar budaya yang merupakan bagian dari warisan budaya, peroerintah daerah bertanggungjawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Dengan adanya perubahan paradigma pelestarian pengelolaan cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melakukan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Maluku Tenggara Barat.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Maluku Tenggara Barat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2017.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun No. 10 Tahun 2006

Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Tanah Milik di Kabupaten Simalungun

Kehutanan dan Perkebunan Sumber Daya Alam

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan Bupati Simalungun Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Tanah Milik di Kabupaten Simalungun

Download :
perda simalungun no. 10 thn 2006.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2016

Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Lingkungan Hidup Pajak dan Retribusi Daerah Sumber Daya Alam

Download :
Perda No 10 2016 Pengelolaan Air Limbah Domestik Retribusi.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 10 Tahun 2011

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

Sumber Daya Alam

Download :
Perda_Kab_Bangka Tengah_2011_10.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2017

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah, Dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Irigasi

Sumber Daya Alam

Download :
2017 PERDA KAB. BOYOLALI 010.pdf

Abstrak

Pencabutan - pertambangan - air tanah - irigasi

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2017/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah, Dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Irigasi

ABSTRAK:

bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang menjadi landasan yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013telah dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Irigasi, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan, sehingga perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Irigasi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2011; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2012; dan 3. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2017.
Mencabut : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2011; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2012; dan 3. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2014
5 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2019

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat

Sumber Daya Alam

Download :
PERDA KOBAR NO 11 THN 2019 TTG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.pdf

Abstrak

sumber daya alam

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2019/11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat

ABSTRAK:

bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan maka dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, pemerintah menetapkan cadangan pangan nasional, yang terdiri dani cadangan pemerintah, cadangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pangan dan Gizi, menindaklanjuti Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 188.342/578/HUK tanggal 20 Juni 2017 perihal : Hasil Konsultasi Analisa Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat, perlu pengaturan penyelenggaraan cadangan pangan kabupaten
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 / Permentan / OT. 140 / 12 / 2010; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 / Permentan / KN .130 / 2018
BAB I KETENTUAN UMUM ; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN ; BAB III RUANG LINGKUP ; BAB IV PENETAPAN CADANGAN PANGAN DAERAH ; BAB V PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN; BAB VI SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN; BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT ; BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN ; BAB IX PEMBIAYAAN ; BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2019.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2014 tentang Cadangan Pangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 1989.