Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA TAHUN 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya penanganan masalah kemanusiaan dan/atau bencana alam perlu diberikan bantuan baik berupa tenaga maupun anggaran sebagai realisasi dari tugas Palang Merah Indonesia;
b. bahwa guna mendukung pemberian bantuan sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan pengumpulan dana dari masyarakat melalui kegiatan Bulan Dana Palang Merahlndonesia ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; ·
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia;
5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK-SS/IV/1999 tentang Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan Kepada Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia ;
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketentuan umum;
2. Pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia;
3. Besaran Sumbangan;
4. Pengelolaan dan Penggunaan Dana Bulan Dana PMI;
5. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2017.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan
Pasal 26 ayat (21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional disebutkan Rencana Keda Pemerintah Daerah
menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggnran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
jo Pasal 9 ayat (1, 2, dan 3) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2017, maka Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2017 perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe
Selatan tahun 2017;
l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (tcmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4267;
3: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4268); 4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor lO4, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahal
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OOT tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan
Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan l€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Udang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 Tentang
Dana Perimbangan (kmbaral Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
lO. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan
irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578i;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8
lir.rrnor 2 I , Tarnbahan lcrrbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 114);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangfu Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6
tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol1
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman
Pegelolaan Keuangan Daerah : 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2O1O
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2O16
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 518);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2017.
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2017.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan Dan Pengesahan Batas Desa Desa Tanjung Harapan Kecamatan Suhaid
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tanjung Harapan Kecamatan Suhaid.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 76 Tahun 2012, Permendagri No. 45 Tahun 2016, Perda Kab. Kapuas Hulu No. 4 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Tanjung Harapan Kecamatan Suhaid, Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tanjung Harapan Kecamatan Suhaid yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2017.
Perbup ini terdiri dari 5 Hlm dan 1 Hlm lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD NOMOR 18 SERI G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TARIF LAYANAN KESEHATAN UNTUK KELAS II, KELAS I, KELAS UTAMA DAN NON KELAS DAN PELAYANAN MEDIK SERTA PENUNJANG MEDIK PASIEN PRIVAT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 16 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan untuk Kelas II, Kelas I, Kelas Utama dan Non Kelas dan Pelayanan Medik serta Penunjang Medik Pasien Privat Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Tongas Kabupaten Probolinggo.
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Daerah Tongas Kabupaten Probolinggo;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 16 Tahun 2015;
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 22 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tongas Kabupaten Probolinggo ;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Pemberlakuan Retribsusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD;
3. Pembiayaan RSUD;
4. Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Masyarakat Tertentu;
5. Perjanjian Kerjasama Operasional;
6. Pelayanan Medik Dokter Spesialis Tamu;
7. Pelayanan Medik dan Penunjang Medik;
8. Pelayanan Medical/General Check Up;
9. Pengelolaan Pelayanan Farmasi Rumah Sakit;
10. Pelayanan Gizi Rumah Sakit;
11. Pelayanan transportasi Rujukan Pasien;
12. Pelayanan Pemulasaran Jenazah Khusus;
13. Tarif Pelayanan Pendidikan dan Penelitian;
14. Pelayanan Pembakaran Sampah Medik dan Sterilisasi;
15. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
16. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
17. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
18. Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Tarif;
19. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
20. Pengelolaan Piutang Pasien;
21. Tata Cara pemungutan, Penyetoran Tarif;
22. Tata Cara Pembayaran;
23. Tata Cara Pengelolaan Keuangan;
24. Monitoring dan Evaluasi;
25. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2017.
30 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 18 Tahun 2017
PERBUP Kab. Sleman No. 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petujuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan pedoman penjaringan dan penyaringan perangkat desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2017.
Materi Pokok: Dalam Peraturan Bupati ini diatur bahwa terdapat ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 yang diubah, yaitu Pasal I yang terdiri dari Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2017.
Mengubah Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petujuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Jumlah Halaman: 8 HLM; -
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 848 Tahun 2011 tentang Pedoman Biaya Pologoro
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pungutan pologoro yang ada di Desa pada dasarnya merupakan bentuk pungutan sebagai akibat adanya peralihan hak atas tanah dan bangunan yang merupakan kewenangan daerah dalam pemungutannya, sehingga Desa tidak diperkenankan untuk memungut.
Dasar Hukum yang mengatur Peraturan ini adalah:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 848 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN BIAYA POLOGORO.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2017.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura
ABSTRAK:
Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 112 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan dalam rangka mewujudkan Penatausahaan Keuangan BLUD yang dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu diatur ketentan mengenai Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit . berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura, Meliputi : Ketentuan Umum; PenataUsahaan Keuangan; Formulir; Ketentuan Penutup .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2017
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN - BESARAN KOMPENSASI KERJA KARENA RESIKO KERJA - PERJANJIAN KERJA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 No. 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Kompensasi Kerja Karena Resiko Kerja Bagi Petugas Pelaksana Pemadam Kebakaran Dengan Perjanjian Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan dan
kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu
produktifitas kerja sesuai dengan tanggung jawabnya, maka
kepada Petugas Pelaksana Pemadam Kebakaran dengan
Perjanjian Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang perlu diberikan
kompensasi karena resiko kerja; bahwa agar pelaksanaan pemberian kompensasi karena resiko
kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdaya
guna dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu diatur Besaran
Kompensasi Kerja karena Resiko Kerja bagi Petugas Pelaksana
Pemadam Kebakaran Dengan Perjanjian Kerja pada Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Semarang ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati ;
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 28 Tahun 2016; Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2016; Peraturan Bupati Semarang Nomor 69 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pemberian kompensasi karena resiko kerja, besaran kompensasi karena resiko kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas No. 18 Tahun 2017
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2017/18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasi Prosedur Pelayanan Informasi Pada Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas.
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, maka setiap Badan
Publik termasuk didalamnya Pemerintah Daerah
perlu menyediakan, memberikan dan atau
menerbitkan informasi publik
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomr 10
Tahun 2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
ASAS PELAYANAN DAN KELOMPOK;
BAB III
KEDUDUKAN DAN PENUNJUKAN PPID;
BAB IV
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID )
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS;
BAB V
STRUKTUR ORGANISASI, FUNGSI DAN TUGAS TIM PPID;
BAB VI
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK;
BAB VII
MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK;
BAB VIII
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN;
BAB IX
BIAYA TARIF;
BAB X
PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI;
BAB XI
LAPORAN;
BAB XII
MEKANISME PENGUMPULAN, PENGKLASIFIKASIAN,
PENDOKUMENTASIAN DAN PELAYANAN INFORMASI;
BAB XIII
PENOLAKAN INFORMASI;
BAB XIV
KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK;
BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI;
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
23 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
