Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomro 36 tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1 angka 3, penambahan Pasal 5A, Pasal 7, dan Pasal 8.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2017.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toli-Toli Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi tentang tunjangan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tolitoli dan Surat Inspektur Inspektorat Kabupaten Tolitoli Nomor : 700/52-05/Itkb-Tli tanggal 9 Agustus 2017 Perihal : Usulan Tunjangan Penghasilan Pegawai, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomo 38 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: 1) Ketentuan angka 3 sampai dengan angka 5 Pasal 10 huruf i diubah; 2)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2016
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan Ruangan Pelayanan dan Konseling Laktasi di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang
ABSTRAK:
a. bahwa setiap ibu berkewajiban memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada anaknya;
b. bahwa setiap anak berhak tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental dan spiritual maupun kecerdasan untuk mewujudkan kehidupan terbaik untuk anak;
c. bahwa salah satu standart emas makanan bagi bayi adalah Air Susu Ibu (ASI) yang mulai diberikan sejak lahir lahir sampai usia 2 (dua) tahun;
d. bahwa belum optimalnya pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender fungsi reproduksi mengakibatkan perempuan bekerja kesulitan dalam memberikan Air Susu Ibu (ASI);
e. bahwa masa istirahat sebelum dan sesudah melahirkan hanya ditentukan selama3 (tiga) bulan, maka pekerja perempuan setelah melahirkan anak harus diberi kesempatan untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada anaknya atau memerah ASI selama waktu kerja ditempat kerja;
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak
5. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/men.PP/XII/2008, Per 27/Men/XII/2008 dan 1177/menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang tata Cara penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya
9. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor 48/men.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008, dan 1177/menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
10. Peraturan Bupati Sampang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
OPD harus mendukung program ASI Eksklusif.
Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
a. Penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan atau memerah ASI;
b. Pemberian kesempatan kepada karyawati dan Ibu yang sedang menyusui untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja;
c. Pembuatan peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI eksklusif; dan
d. Penyediaan konselor menyusui.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2017.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 129 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Sehubungan dengan terjadinya beberapa
pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja
dalam objek belanja berkenaan dan antar obyek
belanja dalam jenis belanja berkenaan, maka perlu
dilakukan perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar rincian
dalam obyek belanja berkenaan dan antar obyek
belanja dalam jenis belanja berkenaan perlu
dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagai dasar pelaksanaannya.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2
Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11
Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 129 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa belanja di beberapa program dan kegiatan pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 129 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana terlampir dan menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Di Kampung
ABSTRAK:
Produk hukum merupakan landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan dan ciri khas daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undngan yang lebih tinggi; Untuk memberikan pedoman bagi pemerintah kampung dalam penyusunan produk hukum yang baik, berkualitas, berkepastian dan berdaya guna sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah; Untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyusuan produk hukum di kampung serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, tata cara penyusunan peraturan di desa diatur dalam Peraturan Bupati; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum di Kampung.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 1 Tahun 2016; Perda No. 4 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DI KAMPUNG; BAB III PERATURAN KAMPUNG; BAB IV EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN KAMPUNG; BAB V PERATURAN BERSAMA KEPALA KAMPUNG; BAB VI PERATURAN KEPALA KAMPUNG; BAB VII PERATURAN BPK; BAB VIII PEMBATALAN PERATURAN DI KAMPUNG; BAB IX PENYUSUNAN KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG DAN KEPUTUSAN BPK; BAB X PENYEBARLUASAN PERATURAN KAMPUNG; BAB XI PEMBINAAN PENYUSUNAN PPRODUK HUKUM DI KAMPUNG; BAB XII PEMBIAYAAN; BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2017.
24 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD No 19 tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mempercepat upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan kualitas Sumber Daya Manusia
di Kelurahan menuju kemandirian Kelurahan dipandang perlu
untuk memberikan peran lebih besar kepada masyarakat
kelurahan untuk terlibat dalam merencanakan, melaksanakan
dan mengawasi kegiatan pembangunan diwilayahnya;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat, maka dibutuhkan peningkatan
kemampuan pemerintah kelurahan dan lembaga
kemasyarakatan di kelurahan dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan melibatkan
partisipasi dari seluruh warga masyarakat di kelurahan
tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
dilaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di
Kabupaten Penajam Paser Utara dengan memberikan Alokasi
Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kepada
setiap Kelurahan setiap tahun anggaran;
d. bahwa Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun
2015 tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan,
nomenklatur dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser
Utara sehingga perlu diganti;
e. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No 7 tahun 2002; UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 tahun 2015; PP No73 tahun 2005; PP No 54 tahun 2010; Perda PPU No 3 tahun 2016
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat PPMK adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan pelaksanaan PPMK untuk meningkatkan partisipasi, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat Kelurahan melalui pendekatan tridaya, meliputi: a. pemberdayaan fisik lingkungan; b. pemberdayaan sosial; dan c. pemberdayaan ekonomi. Sasaran umum PPMK adalah pemerataan pembangunan di seluruh Kelurahan. Organisasi Pengelolaan PPMK terdiri dari Pendamping (tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan) dan TPK. Sumber dana pelaksanaan PPMK adalah APBD dan sumber dana masyarakat lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2015 dicabut
24 hlm. 1 lamp.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Sensus Barang Milik Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
agar pelaksanaan sensus barang milik daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna dapat berjalan lancar, akurat dan akuntabel, perlu menyusun
Petunjuk Teknis Sensus Barang Milik Daerah;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAUN 2004; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 40 TAHUN 1994; PP NO. 79 TAHUN 2005; PP NO. 27 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO. 7 TAHUN 2006; PERMENDAGRI NO. 53 TAHUN 2007; PERMENDAGRI NO. 17 TAHUN 2007; PERDA KAB. NATUNA NO. 7 TAHUN 2014; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Peraturan Bupati ini merupakan petunjuk teknis bagi pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2017.
50
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
