Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2017

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat PPMK adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan pelaksanaan PPMK untuk meningkatkan partisipasi, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat Kelurahan melalui pendekatan tridaya, meliputi: a. pemberdayaan fisik lingkungan; b. pemberdayaan sosial; dan c. pemberdayaan ekonomi. Sasaran umum PPMK adalah pemerataan pembangunan di seluruh Kelurahan. Organisasi Pengelolaan PPMK terdiri dari Pendamping (tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan) dan TPK. Sumber dana pelaksanaan PPMK adalah APBD dan sumber dana masyarakat lainnya.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2017 tentang PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Penajam Paser Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Penajam

Tanggal Penetapan

30 Oktober 2017

Tanggal Pengundangan

01 November 2017

Tanggal Berlaku

01 November 2017

Sumber

BD No 19 tahun 2017

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA - PEREKONOMIAN - KOPERASI, UMKM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 493 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Bupati No. 19 Thn 2017 ttg PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2015 dicabut

Pemberdayaan masyarakat - program
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD No 19 tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas Sumber Daya Manusia di Kelurahan menuju kemandirian Kelurahan dipandang perlu untuk memberikan peran lebih besar kepada masyarakat kelurahan untuk terlibat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan diwilayahnya; b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka dibutuhkan peningkatan kemampuan pemerintah kelurahan dan lembaga kemasyarakatan di kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan melibatkan partisipasi dari seluruh warga masyarakat di kelurahan tersebut. c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dilaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan memberikan Alokasi Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kepada setiap Kelurahan setiap tahun anggaran; d. bahwa Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, nomenklatur dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga perlu diganti; e. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No 7 tahun 2002; UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 tahun 2015; PP No73 tahun 2005; PP No 54 tahun 2010; Perda PPU No 3 tahun 2016 Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat PPMK adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan pelaksanaan PPMK untuk meningkatkan partisipasi, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat Kelurahan melalui pendekatan tridaya, meliputi: a. pemberdayaan fisik lingkungan; b. pemberdayaan sosial; dan c. pemberdayaan ekonomi. Sasaran umum PPMK adalah pemerataan pembangunan di seluruh Kelurahan. Organisasi Pengelolaan PPMK terdiri dari Pendamping (tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan) dan TPK. Sumber dana pelaksanaan PPMK adalah APBD dan sumber dana masyarakat lainnya.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2015 dicabut 24 hlm. 1 lamp.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521