Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 119, Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 119
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017
ABSTRAK:
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu segera dilakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang telah ada sesuai dengan kelembagaan Perangkat Daerah yang baru.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E); 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 39).
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 31) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 119 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016-2020
ABSTRAK:
Bahwa guna mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan gampong, perlu pengembangan kawasan perdesaan yang bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan pelayanan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat gampong melalui pendekatan pembangunan partisipatif; bahwa untuk mempercepat pengembangan kawasan perdesaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Prinsip dan Tujuan; Rentang Kendali; Ruang Lingkup; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2017.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 119 Tahun 2023
Pemuda dan Olah Raga - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 119, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1246
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2023, maka perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; UU No. 1 Th. 2022; PP No. 8 Th. 2008; Perpres No. 134 Th. 2022; Permendagri No. 80 Th 2015 stdd Permendagri No. 120 Th. 2018; Permendagri No. 86 Th. 2017; Permendagri No. 90 Th. 2019 std terakhir dengan Kepmendagri No. 90.1.1.15.5-1317 Tahun 2023; Permendagri No. 81 Th. 2022; Perda Kota Batam No. 6 Th. 2014 stdd Perda Kota Batam No. 7 Th. 2019
PERWALI ini mengatur mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2023.
7 hal. (tanpa Lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 119 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN RENCANA STRATEGIS BISNIS DAN ANGGARAN RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum maka perlu mentapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Rencana Strategis Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.25 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.23 Tahun 2005; PP No.39 Tahun 2007; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.61 Tahun 2007; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.79 Tahun 2018
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum; Rencana Strategis Bisnis; Rencana Bisnis dan Anggaran; Pelaporan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
16 HAL DAN 5 HAL LAMPIRAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 120 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 120, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.120
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020
ABSTRAK:
Dalam rangka pencapaian target kinerja Pemkab Cilacap Tahun 2020 dan untuk mewujudkan kesinambungan perencanaan pembangunan yang bersinergi sesuai dengan RPJMD Kab. Cilacap Tahun 2017-2022 perlu dilakukan atas Perbup Cilacap No. 68 Tahun 2019. Berdasarkan ketentuan Pasal 343 (1) Permendagri No. 86 Tahun 2017.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Perpres No 18 Tahun 2020; Perda Prov. Jawa Tengah No. 5 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 23 Tahun 2008; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No. 8 Tahun 2014; Perda Kab CIlacap No. 9 Tahun 2016; Perda Kab No 3 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan atas Perbup Cilacap No. 68 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2020.
Beberapa ketentuan yang diubah : Ketentuan Pasal 3, Ketentuan Pasal 5, dan Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 120 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Infrastruktur di Kelurahan dan Kecamatan
ABSTRAK:
Untuk tertib pelaksanaan program kegiatan pembangunan Infrastruktur di Kelurahan dan Kecamatan hasil pelimpahan kewenangan dari Kabupaten maka perlu dilakukan pengaturan pelaksanaannya; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Infrastruktur di Kelurahan dan Kecamatan.
UU No.27 Tahun 1959; UU No.18 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.34 Tahun 2006; PP No.4 Tahun 2010; PEPRES No.54 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007; Permendagri No.17 Tahun 2007; Perda No.27 Tahun 2010; PERBUP No.17 Tahun 2012
Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini pelaksanaan kegiatan infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan pemerintah daerah kepada Kecamatan dan Kelurahan. Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah : a. memberikan batasan yang jelas dan tegas pelaksanaan pekerjaan infrastruktur di Kecamatan dan Kelurahan. b. memberikan kemudahan pelayanan publik atas kebutuhan masyarakat atas sarana dan prasarana umum di Kecamatan dan Kelurahan Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. persiapan kegiatan; b.pelaksanaan kegiatan; c. pengendalian kegiatan; dan d. serah terima kegiatan. Mekanisme pelaksanaan pekerjaan infrastruktur di Kelurahan dan Kecamatan melalui 2 (dua) metode, yaitu : a. metode penyedia barang/jasa; dan b. metode swakelola. Pelaksanaan pekerjaan dengan metode penyedia barang/jasa, melalui tahapan : a. penyusunan paket pengadaan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP); b. RUP diumumkan kepada masyarakat penyedia barang/jasa melalui website daerah dan papan pengumuman di Kecamatan/Kelurahan; c. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. penunjukan Penyedia barang/jasa; e.melakukan perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa; f. pelaksanaan kontrak. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan infrastruktur di Kecamatan dan Kelurahan dilakukan oleh Inspektorat dan SKPD terkait. PPTK dan/atau PPK merekam pelaksanaan pekerjaan baik yang dikerjakan melalui penyedia maupun kelompok masyarakat, dengan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan dilokasi pekerjaan. Setelah pekerjaan selesai 100% dilakukan serah terima pekerjaan dari penyedia kepada PPK dan/atau KPA yang bertindak sebagai PPK, setelah dilakukan pemeriksaan pekerjaan oleh pejabat/panitia pemeriksa pekerjaan. Hasil pelaksanaan pekerjaan infrastruktur selanjutnya disampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah yang dibantu oleh BPKAD selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah, disertai dengan usulan penggunaannya, untuk kepentingan penyelenggaraan tupoksi Kelurahan dan Kecamatan. Status penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2012.
Peraturan yang Diubah: UU No.32 Tahun 2004; Permendagri No.13 Tahun 2006
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 120 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 120, BD.2019/NO.121, LL Kab. Kubu Raya : 6 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2019-2024
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak anak agar dapat berkembang secara optimal dan efektif, perlu mengembangkan Kabupaten Layak Anak tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan daerah responsif terhadap kebutuhan anak; bahwa dalam rangka pengembangan Kabupaten Layak Anak secara sistematis, terarah dan tepat sasaran, perlu penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaser dengan cara pendayagunaan potensi likal dan aspek sosial budaya serta ekonomi, yang disusun dalam RAD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi daerah kabupaten Layak Anak Tahun 2019-2014.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No.4 Tahun 1979, UU No.23 Tahun 2002, diubah UU No.35 Tahun 2014, UU No 35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, Permen Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak No.11 Tahun 2011, Permen Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak No.12 Tahun 2011, Permen Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak No.13 Tahun 2011, Perda Kabupaten Kubu Raya No.1 Tahun 2016, Perda Kabupaten Kubu Raya No.3 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penyususnan RAD-KLA; Sasaran Program/Kegiatan; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2020.
6 HALAMAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
