Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 12.762 peraturan dalam 0,045 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Keerom No. 2C Tahun 2013

Tambahan Penghasilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Bertugas Di Daerah Khusus

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

Penghasilan-PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN-daerah khusus

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2C, BD.2013/NO. 2C

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Bertugas Di Daerah Khusus

ABSTRAK:

Dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan, motivasi kerja dan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di daerah khusus, dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, maka dirasa perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Bertugas Di Daerah Khusus.
UUD RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Keerom No. 14 Tahun 2009; Perda No. 10 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur mengenai tujuan dari pemberian tambahan penghasilan, kriteria dan penetapan daerah khusus, besaran tambahan penghasilan, mekanisme pemberian tambahan penghasilan, alokasi dana untuk penambahan penghasilan pegawai, pelaksanaan pembayaran, prosedur pengajuan SPP, pengajuan SPM, dan penerbitan SP2D, pemotongan tambahan penghasilan, pertanggung jawaban, dan monitoring serta evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2013.
13 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 21 A Tahun 2011

Peningkatan Tambahan Honorarium Bagi Tenaga Honor, Tenaga Wiyata Bakti Kelurahan, Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2011

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Perwal Magelang Tahun 2011 No 21A_ocr.pdf

Abstrak

peraturan walikota - honorarium

2011

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21 A, BD.2011/No.21

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peningkatan Tambahan Honorarium Bagi Tenaga Honor, Tenaga Wiyata Bakti Kelurahan, Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2011

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai non PNS, Pemerintah Kota Magelang memberikan tambahan penghasilan kepada tenaga honor, tenaga wiyata bakti kelurahan, guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kota Magelang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2010.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pemberian Tambahan Honorarium.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2011.
4 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT