Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Penetapan PerBup Malinau tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 diperlukan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014; PP No.7 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.15 Tahun 2019; PP No.109 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.65 Tahun 2010; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.37 Tahun 2006; PP No.3 Tahun 2007; PP No.5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.1 Tahun 2018; PP No.71 Tahun 2010; PP No.27 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017; PP No.2 Tahun 2018; PP No.56 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PP No.13 Tahun 2019; Perppu No.1 Tahun 2020; Perpres No.54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No.70 Tahun 2012; Perpres No.17 Tahun 2018; Permendagri No.16 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.36 Tahun 2011; Permendagri No.32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.123 Tahun 2018; Permendagri No.52 Tahun 2012; Permendagri No.64 Tahun 2013; Permendagri No.19 Tahun 2016; Permendagri No.62 Tahun 2017; Permendagri No.36 Tahun 2018; Permendagri No.79 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.84 Tahun 2022; Perda No.2 Tahun 2021; Perda No.4 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.14 Tahun 2013; Perda No.14 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No.3 Tahun 2018; Perda No.15 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.4 Tahun 2018; Perda No.16 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.5 Tahun 2018; Perda No.3 Tahun 2014; Perda No.4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.3 Tahun 2019; Perda No.2 Tahun 2018; Keputusan Gubernur Kaltara No.188.44/K.12/2022 ;
PerBup ini mengatur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
81 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dana Beasiswa Bagi Masyarakat Miskin dan Berprestasi di Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah Kabupaten Kuningan perlu memberikan bantuan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian beasiswa, agar lebih tepat sasaran perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Masyarakat Miskin dan Berprestasi.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 57 Tahun 2021; Perbup No. 11 Tahun 2018; Perbup No. 81 Tahun 2019; Perbup Kuningan No. 159 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Masyarakat Miskin dan Berprestasi yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Azas, Jenis Beasiswa Daerah, Sasaran, Mekanisme Pemberian Beasiswa, Penyelenggaraan Pemberian Bantuan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2022.
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 2 Tahun 2020 dicabut.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 23
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan, saldo anggaran sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang hams digunakan, dan perubahan indikator kinerja kegiatan, maka perlu dilakukan perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022; b. bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2022.
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; 11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Norn or 13 Tahun 2019; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022; 26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017; 27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020; 28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2021; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020; 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; 34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021; 35. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007; 36. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2009; 37. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 2012; 38. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2020; 39. Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2021; 40. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 19 Tahun 2021; 41. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 22 Tahun 2021; 42. Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 23 .A Tahun 2021; 43. Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 39 Tahun 2021.
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
07 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pringsewu Nomor 23 Tahun 2022
Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals Kabupaten Pringsewu Tahun 2022-2026
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals Kabupaten Pringsewu Tahun 2022-2026
ABSTRAK:
bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)
merupakan dokumen yang memuat tujuan dan
sasaran global yang berfungsi sebagai pedoman
dalam menyusun kebijakan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, menjaga keberlanjutan
kehidupan sosial, menjaga kualitas lingkungan
hidup dan melaksanakan tata kelola yang mampu
meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi
ke generasi berikutnya;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals
(TPB/SDGs), yang mengamanatkan Pemerintah
Kabupaten Filantropi dan pemangku kepentingan
lainnya untuk mengimplementasikan pencapaian
target TPB/SDGs melalui Rencana Aksi Daerah yang
telah ditetapkan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan
Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals
Kabupaten Pringsewu Tahun 2022-2026;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Tambahan
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4932);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 6673);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 59);
Tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals Kabupaten Pringsewu Tahun 2022-2026
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2022.
Halaman : 46
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 23 Tahun 2022
Badan Layanan UmumHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaStandar / Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
Perbup Kab. Kuantan Singingi No. 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan Dan Honorarium Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi serta guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium pada PPKBLUD Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan, dan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas serta meningkatkan kinerja dan motivasi kerja tenaga non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Teluk Kuantan maka perlu diberikan tambahan penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan ;
Undang–Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/02/M.PAN/1/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021; Keputusan Bupati Nomor : Kpts.369/VII/2014 Tahun 2014
Terdiri dari 4 (empat) Bab dan 7 Pasal, yaitu Bab tentang: Ketentuan umum, Maksud dan Tujuan, Pengelolaan dan Pelaksanaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kuantan
Singingi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan
dan Honorarium Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Teluk Kuantan Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi Tahun 2017 Nomor 29), Peraturan Bupati Kuantan Singingi
Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuantan
Singingi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standarisasi Indeks Biaya
Kegiatan dan Honorarium Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Teluk Kuantan (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun 2017 Nomor 75), Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 2
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kuantan
Singingi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan
dan Honorarium Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Teluk Kuantan (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun
2019 Nomor 2) dan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi
Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan
Honorarium Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Teluk Kuantan (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020
Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
Lampiran: 2 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Bayi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi menurunkan angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Belitung Timur melalui upaya pemenuhan hak hidup sehat bagi ibu dan bayi yang dilaksanakan secara bersama, bersinergi lintas program, lintas kegiatan, lintas pemangku kepentingan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 ·Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021.
PERBUP ini mengatur mengenai Strategi Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi yaitu meliputi Ketentuan Umum, Koper Bumil, Tugas dan Tanggung Jawab, Pembina, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan, Pendanaan, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2022.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Buti tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 38 Tahun 2007; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 57 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda No. 2 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun. Hak dan kewajiabn pemerintah daerah dan masyarakat dan satuan pendidikan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2022.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Kabupaten Malang Tahun 2022 No 22 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, serta sebagai upaya melindungi, mengamankan dan menyelamatkan aset milik Pemerintah Kabupaten Malang, maka perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dengan Peraturan Bupati Malang;
UU No 43 Tahun 2009:
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
UU No 30 Tahun 2014:
PP No 28 Tahun 2012:
Perpres No 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan perpres No 76 Tahun 2021:
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018:
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005:
Pergub Jawa Timur No 23 Tahun 2011:
Perda Kab. Malang No 11 Tahun 2015:
Perda Kab. Malang No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Kab. Malang No 1 Tahun 2021:
Perbup Malang No 122 Tahun 2018:
Perbup Malang No 36 Tahun 2011:
Perbup Malang No 47 Tahun 2016.
Mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum:
2. Maksud, Tujuan dan Asas:
3. Kebijakan dan Pembinaan serta Pengelola Arsip Vital:
4. Kewenangan Penggunaan, Lokasi dan Standar Ruang Simpan:
5. Mekanisme Penentuan Kriteria Arsip Vital dan Identifikasi:
6. Penataan, Peminjaman dan Pemeliharaan:
7. Perlindungan, Pengamanan, Penyelamatan dan Pemulihan:
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dana Insentif Kalurahan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kalurahan
dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat,
serta inovasi Kalurahan, perlu diberikan penghargaan Dana
Insentif Kalurahan bagi Kalurahan yang berhasil memenuhi
kriteria keberhasilan sesuai yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Dana Insentif Kalurahan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019; Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020;
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2022.
Jumlah halaman: 8 HLM; Lampiran: 9 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
