Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.273 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 Tahun 2011

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian

Pers, Pos, dan Periklanan Pangan, Pertanian dan Peternakan Perizinan, Pelayanan Publik Informasi Publik

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permentan No. 25/Permentan/HM.130/5/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pertanian

Download :
Permentan Nomor 32 Tahun 2012 (1).pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2014 Tahun 2014

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Informasi Publik Bidang Pers

Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik Informasi Publik

Download :
PMK Nomor 141 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4/P/M.KOMINFO/5/2005 Tahun 2005

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 12/PER/M.KOMINFO/3/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers

Download :
Permen Kominfo Nomor 4 Tahun 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 17.a Tahun 2018

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Abstrak

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17.a, BD. No. 2018/17.a, LL Kab SBB : 11 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

ABSTRAK:

Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum daerah yang terpadu dan terintegrasi. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang telah ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 02 Tahun 2014, dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 79 Tahun 1975; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 61 Tahun 2010; PEPRES No. 33 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 35 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 2 Tahun 2014; PERMENKUMHAM No. 2 Tahun 2013; PERDAKABSBB No. 08 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, kelembagaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2018.
2 hlm

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/PER/M.KOMINFO/2/2009 Tahun 2009

Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.76 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita Ultra High Frequency (UHF)

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 31 Tahun 2014 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita Ultra High Frequency

Mengubah :

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ; KM 76 Tahun 2003 Tentang Rencana Induk (Master Plan Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Televisi Siaran Analog Pada Pita Ultra High Frequency (UHF)

Download :
Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 39/P/M.KOMINFO/12/2008 Tahun 2008

Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju Dalam Penyelenggaraan Penyiaran

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaporan Perubahan Data Perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan, dan Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju Dalam Penyelenggaraan Penyiaran

Download :
Permen Kominfo Nomor 39 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 489/37 Tahun 2014

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERWAL SIBOLGA NO. 35 TAHUN 2014_ok.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/3/2009 Tahun 2009

Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran

Download :
Permen Kominfo Nomor 18 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tahun 2010

Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Mengubah :

Permenkominfo No. 17/PER/M.KOMINFO/9/2005 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Download :
Permen Kominfo Nomor 23 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 64A Tahun 2020

Penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download :
Perwal Pekalongan 64A 2020.pdf

Abstrak

satu data terpadu

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 64A, BD.2020/No. 64A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk memberikan arah, landasan dan acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan satu data terpadu daerah, maka diperlukan peraturan tentang penyelenggaraan satu data terpadu daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Perwako tentang penyelenggaraan satu data terpadu daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU no 25 Tahun 2004; UU No 14 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; Perpres No 21 Tahun 1988; Perpres No 39 tahun 2019; Perda Kota Pekalongan No 3 Tahun 2019;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, penyelenggaraan SDTD, evaluasi penyelenggaraan SDTD, insentif dan disinsentif, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2020.
9 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2014.