Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2010

Menemukan 5.445 peraturan dalam 0,031 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 6 Tahun 2010

Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Kulon Progo No. 59 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perbup Kulon Progo No.6 Tahun 2010 ttg Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 6 Tahun 2010

Hari Jadi Kota Muntok

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Perda_Kab_Bangka Barat_2010_06.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2010

Pedoman Pelaksanaan Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis

Pangan, Pertanian dan Peternakan Standar/Pedoman

Download :
PB-06-2010.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2010

Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERDA Nomor 6 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari No. 6 Tahun 2010

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan-Perusahaan Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Perda Kota Kendari No.06 Tahun 2010 .pdf

Abstrak

Penyertaan Modal

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD. 2010/ NO. 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan-Perusahaan Daerah

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan pelayanan perusahaan-perusahaan daerah kepada masyarakat serta meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya , maka perusahaan-perusahaan daerah Kota Kendari perlu ditunjang dengan dana serta sarana dan prasarana yang memadai ; Sehingga Untuk memenuhinya diperlukan dana yang cukup besar sehingga Pemerintah Kota Kendari memandang perlu melakukan penyertaan modal daerah kepada perusahaan-perusahaan daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU Nomor 5 Tahun 1962 ; UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 ; UU No. 6 Tahun 1995 ; UU No. 17 Tahun 2003 ; UU No. 1 Tahun 2004 ; UU 10 Tahun 2004 ; UU No. 15 Tahun 2004 ; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 ; UU No. 33 Tahun 2004 ; UU No. 7 Tahun 2004 ; PP No. 16 Tahun 2005 ; PP No. 58 Tahun 2005 ; Pemendagri No. 1 Tahun 1984 ; Pemendagri No. 13 Tahun 2006 ; Pemendagri No. 2 Tahun 2007 ; Pemendagri No. 25 Tahun 2009 ; Perda Provinsi Sulawesi Tenggara No. 5 Tahun 2003 ; Perda Kota Kendari No. 3 Tahun 2003 ; Perda Kota Kendari No. 16 Tahun 2006 ; Perda Kota Kendari No. 12 Tahun 2007 .
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan-Perusahaan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, penyertaan modal, maksud dan tujuan, pelaksanaan penyertaan modal , pembagian laba, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2010.
1. Semua penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada perusahaan-perusahaan daerah yang telah diberikan sebelumnya dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada perusahaan-perusahaan daerah. 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya , akan diatur dengan Peraturan/ Keputusan Walikota
6 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara No. 6 Tahun 2010

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN BAGI INSTANSI PENGOLAH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda_6_2010.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2010

Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Lingkungan Hidup Sistem Pengendalian Intern

Download :
PERDA-6-th-2010-LIMBAH-B3-new.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2010

Pajak Reklame

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda No.6 thn 2010 - PAJAK REKLAME.pdf

Abstrak

reklame-pajak

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2010/No.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Reklame

ABSTRAK:

dengan berlakunya UU No,28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Pajak Reklame dengan UU tersebut.
dasar hukum: UU No.8 Tahun 1981; UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007; UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.14 Tahun 2002; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.28 Tahun 2009; PP No.58 Tahun 2005; PP No.74 Tahun 2005; PP No.69 Tahun 2010; PP No.91 Tahun 2010; Permendagri No.59 Tahun 2007; Perda Kabupaten Polewali Mandar No.1 Tahun 2008; Perda Kabupaten Polewali Mandar No.3 Tahun 2009; Perda Kabupaten Polewali Mandar No.10 Tahun 2009.
dalam PERDA ini diatur mengenai nama, obyek dan subyek retribusi, sturktur dan besarnya tarif retribusi, serta wilayah pemungutan retribusi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2010.
14 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2010

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

APBD

Download :
Perda 6 Tahun 2010.pdf

Abstrak

aPBD

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2010/6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 01 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 03 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 04 Tahun 2009
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; dan d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2010.
8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2010

Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Museum Etnografi Sendawar Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat.

Pariwisata dan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga

Abstrak

ORGANISASI-DAN-TATA-KERJA-UNIT-PELAKSANA-TEKNIS-MUSEUM-ETNOGRAFI-SENDAWAR-PADA-DINAS-KEBUDAYAAN-PARIWISATA-PEMUDA-DAN-OLAHRAGA-KABUPATEN-KUTAI-BARAT

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06, BD.2010/NO.03

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Museum Etnografi Sendawar Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat.

ABSTRAK:

Bahwa Sebagai Tindak Lanjut Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat Pasal 60, Pada Dinas Dapat Dibentuk Unit Pelaksana Teknis Untuk Melaksanakan Sebagian Kegiatan Teknis Operasional Dan/Atau Kegiatan Teknis Penunjang;
UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.9 Tahun 1990; UU No.5 Tahun 1992; UU No.47 Tahun 1999 sebgaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.8 Tahun 2005; PP No.10 Tahun 1993; PP No.19 Tahun 1995; PP No.100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No.13 Tahun 2002; PP No.9 Tahun 2000; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda No.03 Tahun 2008; Perda No.05 Tahun 2008
Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Dewan Kurator, Uraian Tugas, Kelompok Jabatan Fungsional, Eselonering, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2010.
12 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2010

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2010.